Pada barisan etalase pertokoan di Kota Maumere, pemandangan ini menjadi rutinitas yang biasa: orang-orang asli Maumere memikul barang-barang sambil bersimbah keringat, beberapa di antara mereka menjadi pelayan warung, beberapa yang lain mengadu nasib dengan menjadi penjaga parkir di halaman depan swalayan. Sementara itu, para pemilik usaha yang mayoritas beretnis China dan Jawa mengawasi dan melakukan kerja-kerja ringan di balik meja kasir.
Di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Tingkat Maumere, NTT, suasana yang hampir sama juga ditemukan. Ibu-ibu asli Maumere menggelar sayur-sayuran di bawah jalan dengan beralaskan selembar kain karung dan tanpa atap. Sebaliknya, sebagian penjual dari luar melakukan aktivitas berdagangnya dari dalam ruko-ruko kecil di titik-titik strategis dengan bangunan yang nyaman dan terhindar dari terik matahari.
Hampir sebagian besar usaha panganan ringan di jalanan hingga kafe dan resto besar di setiap sudut kota Maumere dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat pendatang atau orang-orang luar yang tinggal dan menetap lama. Mereka menjual olahan-olahan kuliner yang bahan dasarnya justru berasal dari lahan orang-orang asli Maumere. Namun, ironisnya masyarakat asli justru menjadi konsumen mereka meskipun harus merogoh kocek beberapa kali lipat atas produk yang sebenarnya bisa mereka buat sendiri di rumah.
Sepintas, kita percaya roda ekonomi Kota Maumere sedang berjalan dan terus bertumbuh. Masyarakat juga mendapatkan banyak lapangan pekerjaan dari kemajuan-kemajuan itu. Suasana ini tampak wajar, tapi bila dilihat secara lebih seksama, relasi yang demikian mengggambarkan ketimpangan. Faktanya, sebagian besar kue kemajuan ekonomi daerah justru dinikmati secara lebih penuh oleh para investor asing atau pendatang daripada masyarakat asli dari daerah tersebut.
Narasi tentang Kota Maumere adalah representasi paling nyata dari gambaran keadaan Provinsi NTT. Di sebagian besar kabupaten, isu ini juga dialami. Masyarakat lokal hanya menjadi penikmat remah-remah dari kemajuan ekonomi di daerahnya dengan pekerjaan sampingan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Masyarakat lokal NTT sudah sekian lama mendapat peran periferal dalam aktivitas ekonomi sendiri.
Mayoritas pelaku UMKM yang mapan di NTT pada umumnya adalah masyarakat Jawa dan China atau Makassar. Kedua kelompok budaya ini mendominasi sebagian besar sektor perekonomian, mulai dari pedagang menengah dan kecil hingga bisnis berskala besar. Partisipasi masyarakat lokal NTT dalam aktivitas ekonomi menengah mudah dihitung dengan jari.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk menawarkan sentimen ekonomi berbasis etnis atau alasan rasisme. Penulis berintensi untuk melihat ketimpangan pembangunan, mengkritisinya dan mendorong lebih banyak masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam kemajuan ekonomi di daerahnya sendiri.
Meskipun potensi sumber daya alam NTT tergolong membanggakan, masyarakat setempat masih nyaman menjadi konsumen. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan, masyarakat lokal justru menjadi para pencari kerja di tanahnya sendiri. Masyarakat pendatang justru memanfaatkan peluang dan potensi besar ini, dan dengan fondasi modal yang kuat menempatkan diri mereka menjadi produsen yang kreatif bagi masyarakat lokal.
Terlepas dari potensi besar pertumbuhan ekonomi di NTT, pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat akar rumput masih menjadi momok yang enggan teratasi. Dalam pertumbuhan ekonomi tersebut, sebagian kecil saja dari penduduk asli yang benar-benar merasakan keuntungan dari roda ekonomi daerah. Sebagian besar proporsinya justru lebih dirasakan oleh para pelaku usaha dari luar atau para investor asing.
Sekiranya ada empat faktor utama yang mendorong keterpencilan peran masyarakat lokal NTT dalam aktivitas ekonominya sendiri. Empat faktor ini juga akan menjadi kunci utama terhadap isu ketimpangan pembangunan tersebut.
Pertama, kekuatan modal yang kurang mumpuni. Dengan standar hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat lokal kesulitan mendapatkan modal untuk memulai sebuah usaha. Meskipun sistem pinjaman telah marak dan semakin mudah diakses, masyarakat lokal NTT lebih berpegang teguh pada prinsip lebih baik hidup susah daripada berhutang. Jika dipaksa oleh keadaan, pinjaman yang didapat digunakan untuk menutup tagihan pinjaman lain. Jadi, bukan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
Agar para pelaku UMKM mampu menjalankan perannya secara poporsional dalam roda ekonomi deerah, pemerintah perlu sigap untuk memfasilitasi modal usaha. Kebijakan pemerintah perlu mendorong kemudahan akses pemodalan kepada masyarakat dari daerah-daerah tertinggal, baik melalui lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan (koperasi). Kebutuhan ini perlu juga dibarengi dengan sistem yang transparan dan fleksibel tanpa memberi beban tambahan kepada masyarakat.
Kedua, konsep kultural tentang subsistensi. Yang dimaksud dengan subsistensi adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masih banyak orang yang mengolah lahan dan kekayaan alam yang dimiliki demi kebutuhan hidup sehari-hari.
Mereka tidak berpikir tentang pengembangan usaha, akselerasi profit, ekplorasi bisnis, inovasi usaha, peningkatan produk atau perambatan daerah baru sebagai sasaran pemasaran serta pertimbangan-pertimbangan marketing lainnya.
Lahan, alam dan segala potensinya kurang mampu dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan sosial yang lebih besar. Pemenuhan sektor domestik jauh lebih diprioritaskan dibanding pengembangan produktivitas. Sejauh lambung tetap terisi, pertimbangan dan tuntutan ekonomis lain adalah hal yang sekunder dan fakultatif semata.
Berbeda dengan pemahaman konvensional ini, para pebisnis asing yang notabene para pendatang justru sadar betapa penting aspek peningkatan kuantitas dan kualitas serta ekspansi sebuah usaha. Untuk mewujudkannya, mereka berani meminjam modal besar dan kerap berinovasi dan berkreasi sesuai tuntutan zaman dan lanskap ekonomi yang berubah.
Hambatan kultural dan sosial perlu diatasi untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata. Meskipun demikian, kebajikan-kebajikan leluhur yang terpelihara dalam budaya dan adat masih harus tetap menjadi pengingat etis atas cara masyarakat memanfaatkan alam. Alam dan segala potensinya perlu dieksplorasi dan bukan malam dieksploitasi.
Ketiga, para pelaku usaha di NTT, khususnya orang-orang lokal, perlu mendapat pelatihan keterampilan yang memadai. Pengembangan sebuah bisnis, apa pun skalanya, perlu juga diimbangi dengan kreativitas dan keterampilan dari para pelakunya. Dengan jalan ini, suatu aktivitas ekonomi mampu survive di tengah riak zaman. Aspek ini kerapkali diabaikan, sehingga daya kompetitif masyarakat lokal NTT terkesan lebih inferior dibandingkan masyarakat pendatang.
Pemerintah perlu terus mengupayakan pembekalan bagi para pelaku UMKM di NTT. Pelatihan-pelatihan dan pendampingan tersebut mencakup pula implementasi pemanfaatan teknologi dan media-media sosial serta manajemen usaha yang tepat.
Ikuti tulisan menarik Geovanny Calvin lainnya di sini.
