Dalam hal debat, Anies Baswedan adalah juaranya dan kita tidak bisa memungkiri itu. Ia tampil sangat percaya diri dan berhasil membawakan orasi dengan retorika yang baik, sehingga publik jadi terpesona kepadanya. Bahkan Anies juga berhasil menyerang hingga menskakmat lawan bicaranya, Prabowo Subianto. Walhasil, Anies menjadi kandidat capres yang paling populer dan banyak dibicarakan pasca Debat Perdana Capres 2024.
Berdasarkan hasil analisis percakapan warganet oleh lembaga analisis media sosial Drone Emprit di platform X (sebelumnya Twitter), setelah debat pertama capres yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023, Anies menduduki posisi capres paling populer (CNN Indonesia, 15/12/2023). Ia telah mencatat 93.083 mention pada 13 Desember dari pukul 00.00 hingga 18.00 WIB. Anies tercatat telah mendulang 64 persen untuk sentimen positif dan 29 persen untuk sentimen negatif.
Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak bukti nyata di lapangan yang tidak akurat, atau bahkan kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan Anies selama debat, sehingga bisa menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Bukti-bukti tersebut telah dirangkum sebagai berikut:
Harun Al Rasyid
Dalam acara debat capres, Anies ikut menghadirkan orang tua dari Harun dan mengklaimnya sebagai salah satu pendukung Prabowo, yang tewas dalam kerusuhan menolak hasil pilpres pada 22 Mei 2019. Sehari setelah debat, Anies mengklaim bahwa Harun tewas dalam usia 18 tahun (TribunJakarta.com, 15/12/2023). Namun berdasarkan Cek Fakta dari Merdeka.com, Harun masih berusia 15 tahun di tahun itu dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berlandaskan UU Pemilu, Harun belum memiliki hak pilih karena usianya masih di bawah 17 tahun.
Menurut pengakuan ayah Harun, Didin, pada saat itu anaknya izin pergi bermain pada saat hari peristiwa kerusuhan terjadi. Walaupun begitu, orang tua Harun adalah pendukung Prabowo-Sandiaga (Kanal YouTube Tribunwow, 15/12/2023), tapi tidak ada pernyataan resmi bahwa Harun ikut mendukung paslon tersebut (Merdeka.com, 14/12/2023). Dalam kasus ini, pernyataan Anies tidak akurat sehingga ia dinilai hanya mengeksploitasi insiden tersebut demi menarik simpati publik.
Orang Dalam (Ordal)
Anies juga mengangkat fenomena ordal dalam debatnya, untuk menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres (Tempo.co, 14/12/2023). Menurutnya, fenomena ordal telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ia mengecam fenomena ini menjadi sesuatu yang menyebalkan. Namun pada kenyataannya, Anies sendiri juga ikut menerapkan ordal saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Contohnya adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mayoritas diisi oleh orang-orang dekatnya atau timsesnya (Tim Sukses) sewaktu berkompetisi di Pilgub 2017 silam (DetikNews, 16/12/2023). Di antaranya ada Usamah Abdul Aziz yang menjadi anggota TGUPP DKI, dan yang paling terkenal ada Geisz Chalifah yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.
Lampung Tidak Punya Alat Ukur Polusi Udara
Ketika menjawab pertanyaan Prabowo mengenai upaya Anies dalam menanggulangi polusi udara di Jakarta selama lima tahun menjabat sebagai gubernur, ia sempat menyoroti tingkat udara di Jakarta dapat dipantau dengan adanya alat indikator polusi udara. Ia juga menambahkan, bahwa di Lampung tidak terdapat alat indikator polusi udara (AntaraNews, 13/12/2023).
Faktanya, berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Tahun (LKT) 2022 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kota Bandar Lampung, bahwa Provinsi Lampung memiliki Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) KLHK (Berita Satu, 13/12/2023). SPKUA adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus, dan datanya dapat dipantau secara langsung.
Dalam LKT 2022 juga tercatat bahwa Lampung telah melakukan pemeliharaan dan perawatan SPKUA, termasuk di 37 lokasi kabupaten atau kota lainnya. Alhasil pernyataan Anies tersebut sangatlah berbahaya, karena selain menyebarkan disinformasi tapi juga bisa menyakiti perasaan warga Lampung.
Penegakan Keadilan
Topik ini paling sering digaungkan oleh Anies selama debat perdana capres maupun saat berkampanye. Menurutnya masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya (Antara News, 13/12/2023). Anies juga menegaskan bahwa semua yang berada di lingkar yudisial bahwa tugasnya juga menghadirkan rasa keadilan, dan negara tidak boleh diam jika ada praktik di mana keadilan tidak hadir.
Namun, jika kita mengingat peristiwa banjir di Jakarta pada Selasa, 4 Oktober 2022 silam, Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Michael, mencatat ada 81 RT di Jakarta yang terendam banjir dengan ketinggian 20-80 cm. Anies meresponnya dengan mengatakan bahwa banjir bukan permasalahan utama di Jakarta. Ia menegaskan, hanya 81 RT dari 30 ribu RT yang kebanjiran, dan menyimpulkan jumlah kerugian tersebut bahkan tidak mencapai satu persen (DetikNews, 5/10/2022). Menurutnya isu yang paling penting di Jakarta adalah pendidikan dan lapangan pekerjaan.
Alhasil, tanpa adanya upaya serius dan komprehensif dari pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta untuk menanggulangi dan mencegah banjir, sehingga beberapa hari kemudian banjir kembali terjadi dengan menelan korban jiwa. Sebanyak tiga orang siswa tewas akibat tertimpa tembok sekolah mereka, akibat tidak mampu menahan volume air dari luar sekolah yang terus naik akibat hujan deras, di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 di Pondok Labu, Jakarta Selatan (Kompas.com, 6/10/2022). Kasus ini menggambarkan inkonsistensi Anies yang sering menyuarakan keadilan, namun kenyataannya terjadi diskriminasi secara terang-benderang.
Menolak Melanjutkan Pembangunan dari Pemerintahan Sebelumnya
Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan program yang paling sering dikritik dan secara terbuka ditolak proses keberlanjutannya oleh Anies. Ia beralasan bahwa meninggalkan Jakarta dan memindahkan ibu kota tidak secara otomatis menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan Anies juga menyoroti perihal Undang-Undang (UU) IKN, bahwa itu tidak melewati dialog publik yang lengkap, tapi baru dilakukan sesudah menjadi UU (Tempo.com, 14/12/2023). Penolakan Anies ini mengingatkan kembali pada penolakannya terhadap proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Anies dan Sandiaga secara tegas menolak reklamasi di Teluk Jakarta, karena dianggap merugikan para nelayan di sana dan “lebih banyak mudharat daripada manfaat”, saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017 (Kompas.com, 2/7/2020). Bahkan dalam beberapa kesempatan selama masa kampanye, Anies juga sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan para nelayan di Jakarta Utara.
Namun, tiga tahun setelah menjabat gubernur, Anies justru menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan dan Ancol (CNN Indonesia, 6/7/2020). Secara langsung, ia mengizinkan area reklamasi di kawasan Ancol seluas 155 hektare. Selain dari itu, ia juga menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat ia segel di awal kepemimpinannya. Bila disimpulkan, Anies secara perlahan terus memperbesar proyek reklamasi di Teluk Jakarta setelah menjabat sebagai gubernur, dan mengkhianati janji program kampanyenya dulu.
Dari sini, sudah dapat disimpulkan bahwa komitmen Anies untuk memimpin bangsa diragukan. Berdasarkan rekam jejaknya selama menjabat gubernur, Anies telah mempertontonkan sifat hipokrit yang nyata, dengan sering melanggar janji kampanyenya sendiri. Terlebih, ia sudah beberapa kali menyebarkan disinformasi, sehingga dapat menyesatkan publik yang minim literasi atau memiliki rasa ingin tahu yang lemah.
Namun, tampaknya publik sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal tersebut. Sejak kasus pelanggaran etik di MK, publik lebih fokus mengkritisi pemerintah, terutama terhadap praktik politik dinasti dan kebangkitan “Neo Orba”. Sentimen publik inilah yang dimanfaatkan oleh Anies, demi menarik simpati agar bisa menaikkan elektabilitasnya. Didukung dengan kemampuannya dalam retorika dan merangkai kata-kata, ia mampu menciptakan program yang “manis nan menjanjikan” kepada publik. Akibatnya, masyarakat Indonesia dapat terjerumus oleh sandiwara ini, hingga berujung pada pengkhianatan intelektual.
Ikuti tulisan menarik Elnado Legowo lainnya di sini.
