Kementrian PPN/Bappenas (2021) telah menetapkan lokasi-lokasi di seluruh wilayah RI yang memiliki Potensi Bahaya Tinggi, Kerentanan Tinggi dan Indeks Resiko Bencana Tinggi terkait iklim pada sector-sektor pembangunan, a.l Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan. Semakin suatu wilayah memperlihatkan resiko bahaya atau kerentanan tinggi untuk setiap atau semua sector, semakin tinggi prioritas penangan dampak yang diperlukan bagi daerah tersebut untuk bisa bertahan.

Oleh karena itu, Pembangunan Berketahanan Iklim harus menjadi pilihan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah dan sedang terjadi saat ini.

Di 3 Kabupaten di Manggarai Raya (Flores Barat, NTT), status mendesaknya perhatian terhadap efek Perubahan Iklim pada 4 sektor tersebut dikategorikan, sebagai berikut:

Sayangnya, sangat sedikit orang atau lembaga (baik pemerintah maupun di luar pemerintah) setempat yang sadar tentang hal ini. Masih sangat diperlukan upaya-upaya penyebaran informasi sebagai hal paling dasar dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap Perubahan Iklim. Yayasan Ayo Indonesia teru mendorong Pemerintah Daerah untuk memberi perhatian terhadap dampak perubahan iklim.

Bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani dan warga terpinggirkan, Pemerintah Desa, orang muda, warga disabilitas dan Pemerintah Kabupaten, dalam dua tahun terakhir, Yayasan Ayo Indonesia aktif menyuarakan isu ini.

Seminar Nasional Tentang Pembangunan Berketahan Iklim Di Labuan Bajo

Karena dipandang memiliki kesamaan pola klimatologis dan karakteristik budaya, lembaga ini mendorong kerja sama antara 3 Pemerintah Kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) untuk membangun gerakan bersama di bawah perjanjian kerja sama formal, yang sehari-harinya akan dikelola oleh apa yang disebut Sekertariat Bersama Pembangunan Berketahanan Iklim Manggarai Raya. Walau baru dibentuk, Kerjasama ini telah mendorong berbagai kegiatan lintas kabupaten, antara lain Seminar Nasional Pembangunan Berketahanan Iklim, yang lebih lanjut dijelaskan berikut ini.

Seminar Pembangunan Berketahanan Iklim

Seminar Nasional telah dilaksanakan pada 8 Desember 2023 lalu di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Pembangunan Berketahan Iklim mengikutsertakan lembaga pemerintah, NGO, Tokoh Agama dan Perhimpunan Nelayan atas dukungan beberapa lembaga nasional, antara lain Yayasan Patirro/Program VICRA (Jakarta), Voices For Just Climate Action (VCA), Yayasan Humanis (Jakarta), Yayasan KEHATI, dan Koalisi Pangan Baik.

Kegiatan seminar ini bertujuan: 1)Penyadar-tahuan pemerintah, pemerintah desa, dan masyarakat akan dampak buruk perubahan iklim terhadap berbagai sector kehidupan.2)Memamparkan skema dukungan kebijakan dan pendanaan Pemerintah Pusat bagi daerah dalam rangka PBI,3) Membangun komitmen kerjasama antar daerah di Manggarai Raya terkait PBI.

Seminar yang dibuka resmi oleh Bupati Manggarai Barat ini mengundang narasumber dari tingkat Kementerian terkait di Jakarta..

Perjanjian Kerja Sama 3 Kabupaten untuk Pembangunan Berketahanan Iklim

Sebagai satu kesatuan, Seminar Nasional ini juga telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 3 Kabupaten yang disebutkan di atas, pada tanggal 7 Desember 2023, bertempat di Kantor Bappeda Manggarai Barat. Dokumen ini ditandatangani oleh 3 Kepala Bappeda/Bapperida/Bappelitbangda dari 3 Kabupaten.

PKS ini adalah turunan dari sebuah Memorandum of Understanding (MOU) antara 3 Kabupaten yang ditandatangani oleh 3 Bupati, yaitu Bupati Manggarai, Bupati Manggarai Barat dan Bupati Manggarai Timur.

Hasil

Kegiatan Seminar Nasional ini menghasilkan beberapa hal penting dalam bentuk tersampaikannya informasi berkaitan dengan kebijakan PBI dari Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri, PPN/Bappenas dan BPDLH). Peserta (75 orang) paham tentang dampak perubahan iklim dan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim terhadap berbagai sector kehidupan.

Kerja sama lintas daerah sebagai bentuk komitmen dari 3 Pemerintahan Kabupaten dijelaskan kepada narasumber seminar, untuk mendapat tanggapan, terutama tentang dukungan Pemerintah Pusat untuk isu PBI secara umum dan inisiatif kerja sama antara daerah, seperti yang dimaksudkan di dalam dokumen yang disebutkan di atas.

Akan halnya kebijakan dan dukungan Pemerintah Pusat, penting dicatat beberapa hal berikut: Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Draft Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045. Regulasi ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah (SETDA) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bertanggungjawab untuk menentukan aksi adaptasi dan mitigasi guna mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030, di sector Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, ESDM, Perindustrian dan Kesehatan.

Regulasi ini, ungkap Arief Fibriyanto, S.Sos, M.Si dari DitJen Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri menjelaskan secara lugas tentang urusan yang berkaitan dengan isu Perubahan Iklim di berbagai sector, antara lain dalam Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5.1317 Tahun 2023.

Sementara itu,  Joko Tri Haryanto dari BPDLH di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menegaskan bahwa Perubahan Iklim merupakan Prioritas Nasional. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan bagian dari Agenda Nasional melalui upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Terkait pendanaan untuk isu PBI, kata Joko, bisa dilakukan dengan berbagai upaya, seperti optimalisasi APBN dan Non-APBN (CarbonTrading, Investasi Swasta and CSR, Sektor Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank), Pasar Modal, Filantropis dan BUMN).

Lebih lanjut, Joko memaparkan tentang kemungkinan pendanaan yang disiapkan oleh lembaga Internasional, antara lain, Green ClimateFund, Global Environment Facility, Adaptation Fund, MDBs.

BPDLH, kata Joko, bisa bekerja sama dengan stakeholder di daerah khusus untuk mengelola hutan adat dengan tujuan untuk perdagangan karbon namun catatannya Hutan Adat tersebut telah mendapatkan pengakuan status dan hak pengelolaan oleh Negara.

Rekomendasi yang dihasilkan dari Seminar Nasional tentang Pembangunan Berketahanan Iklim

Seminar sehari ini yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Manggarai Raya berhasil merumuskan beberapa rekomendasi, antara lain; 

1. Sekretariat Bersama (SEKBER) PBI membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya lembaga Pemerintah, misalnya BPDLH dan lembaga non-pemerintah untuk pendanaan PBI di 3 kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur wajib mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PBI (PKS Pasal 7, ayat a, terkait Hak dan Kewajiban) yang sejalan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Draft Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025 - 2045
3. Sekber PBI menyelenggarakan suatu pertemuan resmi untuk memperkenalkan dirinya kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, BPDLH dan Lembaga Non Pemerintah (Nasional/Internasional).

Rikhardus Roden Urut

Ikuti tulisan menarik Rikhardus Roden Urut Kabupaten Manggarai-NTT lainnya di sini.