Belakangan ini, dunia pendidikan di Indonesia menjadi saksi dari gelombang perubahan besar yang diinisiasi oleh kebijakan Menteri Pendidikan. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah upaya mewajibkan penggunaan aplikasi tertentu oleh para guru seperti Kebijakan e-Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guru terintegrasi dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Meskipun tujuan awalnya mungkin positif, kita perlu melihat dampak dan konsekuensi dari kebijakan ini secara kritis. seperti halnya setiap perubahan besar, sehingga guru tidak lagi peduli pada layanan siswa, tapi peduli pada layanan bagi diri sendiri dan layanan bagi mereka yang berkuasa memaksa guru melakukan ini dan itu dan implementasi aplikasi ini tidak terlepas dari berbagai potensi dan tantangan.
Dalam opini ini, kita akan menjelajahi lebih dalam potensi positif, dampak negatif potensial, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan transformasi pendidikan ini dengan banyaknya model aplikasi yang ditawarkan Kementrian Riset dan Teknologi.
Pertama, akses pendidikan yang luas. Salah satu keuntungan utama menggunakan aplikasi adalah dalam memberikan akses pendidikan dalam jangkauan lebih yang tak terbatas oleh waktu dan ruang. Pembelajaran online memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, mengatasi hambatan geografis dan waktu. Hal ini dapat membuka pintu pendidikan bagi mereka yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik.
Kedua, inovasi pembelajaran dan kreativitas. Aplikasi pendidikan tidak hanya menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk digital, tetapi juga memungkinkan inovasi pembelajaran yang lebih dinamis. Model pembelajaran interaktif, game edukatif, dan konten multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membangkitkan minat mereka terhadap pembelajaran. Sebab Aplikasi pendidikan mendorong kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan.
Ketiga, tantangan teknologi dan ketidaksetaraan. Meskipun memberikan akses yang lebih luas, penggunaan aplikasi juga menghadapi tantangan teknologi dan ketidaksetaraan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang diperlukan. Kesenjangan digital dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan, dimana sebagian siswa dapat mengakses pembelajaran online secara penuh, sementara yang lain tertinggal.
Keempat, perubahan peran guru dan pengelolaan pembelajaran. Transformasi pendidikan melalui aplikasi juga memengaruhi peran guru dan pengelolaan pembelajaran sebab Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, mentor, dan pembimbing. Pengelolaan pembelajaran pun berkembang menjadi lebih kompleks dengan adanya data pembelajaran digital, memerlukan keterampilan analisis dan interpretasi yang lebih tinggi.
Dalam melihat kebijakan yang mewajibkan aplikasi tertentu untuk para guru tentu membawa dampak yang nyata dan perlu adanya keseimbangan antara inovasi pendidikan dan kebebasan profesional para pendidik. tidak hanya dapat menghambat kreativitas guru, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan praktis dan etis.
Pertama, pembatasan kebebasan guru. Salah satu kritik utama terhadap kebijakan ini adalah bahwa mewajibkan penggunaan aplikasi tertentu dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan guru. Guru, sebagai profesional di bidang pendidikan, seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih metode pengajaran dan alat pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan situasi kelas. Penggunaan aplikasi tertentu dapat mengikat guru pada satu pendekatan saja, yang dapat menghambat kreativitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran.
Kedua, beban kerja tambahan. Implementasi aplikasi baru dapat memberikan beban kerja tambahan bagi para guru yang mungkin sudah menghadapi tekanan dan tugas yang berat. Proses pembelajaran dan pengajaran bukan hanya tentang aplikasi teknologi semata, tetapi juga melibatkan perencanaan pelajaran, penilaian, dan interaksi personal dengan siswa. Wajib menggunakan aplikasi tertentu dapat mengarah pada peningkatan beban administratif yang dapat memengaruhi keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi para guru.
Ketiga, ketidakpastian privasi dan keamanan data. Ketidakpastian terkait privasi dan keamanan data menjadi isu krusial dalam era digitalisasi. Dengan mewajibkan guru untuk menggunakan aplikasi tertentu, pertanyaan tentang bagaimana data pribadi mereka akan dikelola dan dijamin keamanannya menjadi relevan. Tidak sedikit keprihatinan muncul terkait potensi penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi yang dapat merugikan para pendidik.
Keempat, ketidaksetaraan akses dan keterampilan teknologi. Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga tergantung pada sejauh mana para guru memiliki akses dan keterampilan teknologi. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke perangkat atau koneksi internet, atau bahkan kurang terampil dalam menggunakan teknologi, kebijakan ini dapat memperlebar kesenjangan dan menciptakan ketidaksetaraan di antara para pendidik.
Kelima, alternatif dan solusi, Dalam menyikapi "banyaknya aplikasi," perlu dipertimbangkan alternatif dan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa mengorbankan kebebasan dan kesejahteraan para guru. Mungkin pendekatan yang lebih inklusif, di mana guru memiliki pilihan untuk menggunakan aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, bisa menjadi solusi yang lebih tepat. Pelatihan yang intensif dan dukungan teknis juga diperlukan untuk memastikan para guru dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif.
Ikuti tulisan menarik Hajar Budi lainnya di sini.
