Prakiraan distribusi suara pemilih Indonesia, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersaing kemarin, kurang lebih sejalan dengan hasil sigi yang berulang kali disampaikan sejumlah lembaga sebelumnya. Sejak mula, pasangan Prabowo-Gibran selalu tempatkan pada posisi paling unggul kjauh melampaui kedua pasangan lain. Persaingan ketat justru berlangsung diantara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Meski demikian porsi perolehan suara Prabowo-Gibran kerap disampaikan masih sedikit di bawah setengah dari responden yang dijajaki. Sehingga menjelang hari pencoblosan suara, Joko Widodo kerap dikabarkan gundah terhadap konsekuensi kemungkinan pilpres diselenggarakan dua putaran.
Di sisi lain kubu maupun pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, kelihatannya larut dalam bayang-bayang 'dugaan netralitas' para penyelenggara survei tersebut. Alasan yang kerap dikemukakan adalah soal transparansi pendanaan hingga metodologi distribusi sampel yang digunakan. Sebagai bagian dari upaya mengakomodasi bayangan tersebut, salah satu lembaga survei yang dipimpin Eep Saefullah Fatah, sempat merilis hasil jajak pendapat yang cukup berbeda.
Dengan jumlah sampel yang dikabarkan jauh lebih masif. Bahkan jumlah responden terpilih di setiap provinsi yang mereka jajaki, kabarnya hampir sama dengan jumlah sampel nasional yang digunakan lembaga-lembaga survei lain. Meskipun begitu, hasil jajak pendapat PollMark -- lembaga yang dipimpin Eep -- tetap menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan paling unggul. Walau hanya bertaut tipis dengan perkiraan perolehan suara kedua pasangan lain yang menjadi saingannya.
* * *
Di era yang sangat dipengaruhi dan bergantung pada pengalaman digital saat ini, post truth adalah keniscayaan. Maka patutlah belaka jika menduga adanya upaya sistematis yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk 'membangun suatu kebenaran yang diinginkannya'. Terutama mereka yang memiliki sekaligus menguasai sumberdaya yang dibutuhkan.
Akan tetapi, perlu pula disadari bahwa sesungguhnya post truth adalah suatu bentuk disrupsi dalam bangunan persepsi dan keyakinan. Hal yang amat sangat sulit -- jika tak ingin mengatakannya sebagai tak mungkin -- langgeng jika berdiri di atas 'kebohongan yang nyata'.
Di sinilah mungkin kekeliruan yang dibangun dan berkembang pada kubu maupun pendukung lawan dari pihak yang diuntungkan fenomena post truth itu. Sebab, 'kebenaran yang diinginkan' haruslah berada di atas pondasi 'kebenaran-kebenaran yang nyata' pula.
Ketika kubu dan pendukung pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud sibuk dengan 'diseminasi kebohongan survei', kubu dan pendukung Prabowo-Gibran justru bergiat membangun pondasi untuk membenarkan 'kebenaran yang diinginkannya'. Mulai dari ketidak berdayaan 'segenap Indonesia' terhadap putusan MK yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai calon wakil Prabowo, misalnya. Bahwa kemudian Anwar Usman, ketua lembaga tersebut yang ipar Jokowi, terbukti melanggar etika dan dipecat dari jabatannya, tak mengubah kebenaran faktual 'kesahihan' pencalonan sang keponakan.
Ini adalah salah satu bagian penting dari pondasi bangunan 'post truth' atau 'kebenaran yang diinginkan' kubu Prabowo-Gibran.
Bukankah kelancungan nyata Anwar Usman itu adalah suatu kebenaran yang nyata?
Tapi mengapa 'segenap Indonesia' nyatanya bergeming dan tak menolak produk cacat etika dan moral itu, bahkan diam saja dan membiarkannya berlaku?
Dalam konstruksi bangunan post truth, fenomena putusan MK yang meloloskan Gibran kemarin, adalah 'kebenaran yang nyata'. Artinya, nyata-nyata bukan kebohongan. Di balik semua itu bertebaran persepsi dan keyakinan yang saling bersahutan mengokohkannya. Seperti, anggapan kedigdayaan kekuasaan Joko Widodo yang tak terbantahkan untuk mengaminkan mana yang baik, benar, sesuai, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Termasuk membiarkan kemudahan konstitusi berlangsung sehingga anaknya bisa dicalonkan mendampingi Prabowo.
Di sisi lain, bisik-bisikpun merebak di tengah masyarakat. Bahwa ketidak berdayaan partai-partai politik yang sejatinya merepresentasikan pemilih Indonesia itu, karena oknum-oknum yang 'tersandera dugaan korupsi' bertabur di sana. Hal yang tentu saja menjadi bagian tak kalah penting lainnya bagi pondasi 'kebenaran yang diinginkan' tadi.
Begitulah proses pembangunan 'post truth' tersebut berlangsung kemarin. Hingga akhirnya terejawantahkan secara nyata lewat pilihan yang masuk ke dalam kotak-kotak suara kemarin. Saya meyakini hasil yang sedang dihitung KPU yang hari ini telah mencapai kemajuan hingga dua pertiganya tersebut, adalah 'kebenaran yang nyata'.
Hal yang jadi persoalan besar dan masalah serius adalah pembiaran berlarut-larut atas kecurangan demi kecurangan yang berlangsung selama proses menuju hari pemilihannya.
Maka upaya mendorong hak angket maupun interpelasi terhadap kepemimpinan Joko Widodo, amat sangat patut dilakukan. Tentunya secara bersama dan saling dukung antara kubu maupun pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Indonesia memang sedang berada pada salah satu persimpangan jalan terpentingnya. Salah belok kita akan menempuh jalan yang amat sangat panjang. Boleh jadi tak pernah sempat mencapai tujuan yang dicita-citakan saat memproklamasikan kemerdekaan dulu.
Jilal Mardhani, 23 Februari 2024
Ikuti tulisan menarik Jilal Mardhani lainnya di sini.
