Data is the new oil. Ungkapan itu lahir dari Clive Humby, seorang praktisi data asal Inggris, dalam konferensi Association of National Advertisers tahun 2006. Nyaris dua dekade telah berlalu sejak hari itu, rentang waktu tersebut memberikan cukup durasi bagi banyak sektor untuk mulai mendeteksi pentingnya peran data dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategi. Saat ini, kesadaran akan nilai data telah mengubah cara berpikir dan beroperasi di berbagai sektor. Namun, sudahkah pemerintah Indonesia menyadari hal ini?
Mari berkenalan dengan Data-Driven Decision Making (DDDM), yakni serangkaian proses pemanfaatan data untuk memperkaya perspektif pengambilan keputusan atau memvalidasi sebuah kebijakan sebelum betul-betul diterapkan. Dalam konteks bisnis, terdapat beberapa bentuk penyelenggaraan DDDM, seperti pembuatan survei untuk identifikasi produk, jasa, dan fitur yang disukai customer, uji pasar dalam riset pemasaran, dan analisis pergerakan data demografis untuk menentukan peluang atau ancaman bisnis. Hampir semua perusahaan besar dunia menggunakan konsep ini.
Bayangkan jika saat ini wilayah Jawa sedang dilanda cuaca ekstrem yang membuat para petani di desa kesulitan bertani. Dengan melihat data iklim secara historis, monitoring harga pangan, dan analisis metode-metode agrikultur yang efektif, hal ini dapat membantu memaksimalkan pendapatan, meminimalisir risiko, dan jaminan penghidupan berkelanjutan bagi komunitas petani. Kasus sederhana ini adalah contoh penerapan DDDM.
Tentu saja, konsep DDDM ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor termasuk sektor pemerintahan. Kompleksitas permasalahan yang dialami oleh warga suatu negara memerlukan perencanaan strategi yang tepat sasaran. Beberapa negara telah melakukan strategi ini dengan memanfaatkan sekumpulan data besar (Big Data). Menurut survei Global Data Barometer, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama di antara 109 negara yang menggunakan data dengan baik untuk kepentingan publik.
Sementara itu, Estonia adalah negara yang paling dikenal perihal pemanfaatan data di sektor pemerintahannya, yang mana pada survei tersebut berada di peringkat kedua. Estonia bahkan memiliki unit khusus di salah satu kementeriannya yang bertanggung jawab untuk utilisasi data dan pengembangan Artificial Intelligence. Agenda besar yang dicanangkan oleh negara dengan julukan “negeri digital” ini berjudul e-Estonia, di mana salah satu fondasi yang ingin dibangun adalah data-driven governance dan reuse of data.
Data-Driven Decision Making di Indonesia
Dalam survei Global Data Barometer tadi, Indonesia ada di peringkat ke-41, padahal melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah telah mengatur instrumen penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hari-hari ini masih banyak dijumpai keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan ideologi, intusi, pengalaman, opini publik, atau bahkan kepentingan politik tertentu.
Tak jarang suatu kebijakan lahir tanpa adanya dialog dengan masyarakat yang berbuntut pada gelombang protes. Paling baru, setidaknya ada tiga penolakan dari masyarakat terhadap keputusan pemerintah baik itu Undang-Undang maupun yang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, yakni UU Cipta Kerja, RUU Omnibus Law Kesehatan, dan RUU KUHP. Ini belum termasuk kebijakan di sektor pemerintahan daerah.
Rencana baik pemerintah dalam usaha menerapkan DDDM sebetulnya mulai terlihat dalam penyelenggaraan program Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengelola pengaturan data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, guna mendukung berbagai tahapan dalam proses pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Hanya saja, program ini belum dilaksanakan secara merata di tingkat daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota.
Diperlukan sinergitas dan inisiatif pemerintah untuk mulai menyadari pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara maju seperti Amerika dan Estonia yang telah mempunyai ekosistem data yang kuat. Adapun salah satu provinsi di Indonesia yang cukup menonjol perihal pemanfaatan data yang bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya adalah Jawa Barat melalui Open Data Jabar. Sebagai masyarakat, kita harus terus mengawasi Inisiatif yang telah dibangun pemerintah agar kelak Data-Driven Decision Making menjadi parameter utama dalam proses pembangunan.
Ikuti tulisan menarik Harvest Walukow lainnya di sini.
