Mungkinkah PBNU Menolak Jebakan Rejim Jokowi untuk Kelola Tambang Batu Bara?

Kamis, 6 Juni 2024 06:39 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Jebakan rejim Jokowi kepada PBNU untuk mengelola tambang seharusnya tidak disambut dengan ucapan Alhamdulillah. Jika NU menerima tawaran itu akan berdampak buruk secara luas: lingkungan akan rusak akibat industri batu bara.

Hari lingkungan hidup, 5 Juni 2024 ini agak lain. Hari lingkungan hidup tahun ini ditandai dengan petisi untuk Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama). Biasanya, petisi soal lingkungan hidup ditujukan kepada pemerintah atau bos perusahaan yang bisnisnya merusak lingkungan hidup. Kenapa ini ditujukan kepada Ketua PBNU?

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, seperti diberitakan berbagai media massa, berjanji akan segera memberikan izin usaha pertambangan atau IUP kepada PBNU. Salah satu alasan rencana pemberian ijin usaha tambang itu ke PBNU adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika tujuannya adalah mensejahterakan rakyat, kenapa pemerintah tidak memfasilitasi PBNU mengelola energi terbarukan di seluruh masjid dan pesantrennya? Hasil penelitian Celios dan 350.org Indonesia, yang berjudul Dampak Ekonomi dan Peluang Pembiayaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menunjukkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp10.529 triliun selama 25 tahun. 

Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang. Bukan hanya itu,  dari sisi ketenagakerjaan, energi terbarukan berbasis komunitas juga membuka peluang kerja sebesar 96 juta orang. Pertanyaanya, kenapa pemerintah tidak menawarkan pengelolaan energi terbarukan berbasis komunitas ini kepada ormas Islam terbesar di Indonesia seperti PBNU? Kenapa pemerintah justru menawarkan kepada PBNU untuk terlibat dalam pengelolaan tambang batu bara?

Jika ditelisik secara lebih mendalam, alih-alih mendapatkan untung, tawaran pemerintah kepada PBNU untuk mengelola tambang justru akan menjerumuskan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu ke jaringan bisnis industri kotor yang akan membuat kerusakan di muka bumi.

Saat ini bisnis batu bara kini semakin ditinggalkan banyak pihak. Perbankan-perbankan internasional pun mulai enggan memberikan pinjaman kepada kegiatan bisnis yang terkait dengan batu bara, baik itu pertambangan maupun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).  Alasannya, jika semua kerugian lingkungan hidup dimasukan dalam biaya produksi, tambang batu bara merupakan bisnis yang tidak menguntungkan.

Pembakaran batu bara menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Peningkatan konsentrasi emisi GRK inilah yang menyebabkan krisis iklim.  Bencana-bencana akibat krisis iklim kini bukan lagi wacana namun sudah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.  

Asia menjadi kawasan yang sangat terdampak dari krisis iklim ini. Menurut laporan WMO (World Meteorological Organization) yang berjudul, State of the Climate in Asia 2023, mengunkapkan bahwa kecenderungan kenaikan pemanasan  di Asia telah meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961-1990.

Sementara menurut data dari Emergency Events Database, pada tahun 2023, di kawasan Asia telah terjadi 79 bencana iklim.  Bencana iklim itu, mayoritas (80%) berupa banjir dan badai. Bencana iklim di Asia itu telah menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa.

Berbagai bencana iklim yang terjadi di Asia itu juga dirasakan Indonesia. Laporan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), yang berjudul Data Bencana Indonesia 2023, mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi pada tahun 2023 didominasi oleh kejadian hidrometeorologi akibat krisis iklim dengan 5.365 kejadian. Ini artinya, bencana yang terjadi di Indonesia selama 2023 didominasi oleh bencana yang diakibatkan krisis iklim.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Semua lembaga negara diacak-acak. Sekarang ormas Islam terbesar di Indonesia juga diseret-seret dalam pusaran bisnis energi kotor batu bara. Mau dibawa kemana Indonesia ini?

Bagikan Artikel Ini
img-content
Cak Daus

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua