Alor adalah salah satu Kabupaten di NTT yang memiliki keunggulan disektor wisata bahari. Dimasa kepemimpinan Bupati Ans Takalapeta (Bupati Alor dua peride) dan Simeon TH Pally(Bupati Alor satu periode), potensi sektor kepariwisataan terus di-create menjadi salah satu economic source kabupaten Alor.
Expo Alor yang dilakukan setiap tahun, adalah salah satu langkah program yang digunakan untuk mem-branding potensi kepariwisataan Kabupaten Alor. Namun hasilnya? Jauh panggang dari api.
Kalau boleh jujur, Expo Alor yang dilakukan tiap tahun, hanya menggerus APBD. Expo Alor belum menjadi salah satu kegiatan ekonomi disektor jasa yang menghasilkan income bagi rill PAD kabupaten Alor.
Tahun lalu (2013), Sail Komodo yang diharapkan menjadi jembatan promosi destinasi wisata bahari NTT ke dunia internasional, belum mampu mengangkat wajah kepariwisataan bahari menjadi salah satu basis pertumbuhan ekonomi di NTT.
Buktinya kepariwisataan di Alor masih lesu. Demikian juga kabupaten lainnya. Padahal Sail Komodo yang diselenggaran pemerintah pusat ini, menelan anggaran triliunan rupiah.
Semangat provinsi kepulauan dengan menjadikan sektor kelautan dan perikanan beberapa daerah di NTT sebagai basis ekonomi, baru separuh hati dilaksanakan. Akibatnya, potensi wisata bahari yang tersebar di beberapa kabupaten NTT, masih sebatas kebanggan. Belum terintegrasi menjadi kesatuan sistem ekonomi yang secara maksimal menghidupi masyarakat kabupaten Alor.
Alasan utamanya tentu investasi. Dengan keterbatasan APBD, sebaran potensi wisata bahari dimaksud tak sanggup dikelola pemerintah daerah. Tentu butuh investasi besar. Dan untuk hal tersebut, iklim sosial politik dan birokrasi kabupaten Alor, harus kondusif, untuk menarik minat investor.
Pemerintah Kabupaten Alor, perlu melakukan prioritas belanja APBD. Faktor-faktor pembangunan yang diharap menjadi alas pertumbuhan ekonomi, harus terus digenjot. Terutama infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dermaga dan bandara.
Investor akan berminat bila difasilitasi infrastruktur dasar yang baik. Terutama konektivitas yang terus dimodernisasi. Menimbang Alor merupakan daerah kepulauan. Aksesibilitas kerap menjadi salah satu sumbatan kenapa investor kurang berminat menanam saham di Kabupaten Alor.
Ekonomi Maritim (Peluang)
Di era pemerintahan Jokowi-JK, ekonomi maritim menjadi salah satu paradigma pembangunan ekonomi yang terunifikasi dalam pandangan trisakti. Secara rinci, paradigma ekonomi maritim ini, terintegrasi dengan geoekonomi Indonesia yang hampir 70% terdiri dari wilayah perairan. Dan juga paradigma ekonomi pertahanan bagi daerah-daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Pandangan pembangunan ekonomi ini, tentu bersenyawa dengan niat pemerintah pusat dalam menggali sumber penerimaan sesuai sebaran potensi ekonomi nasional. Demikian pun ekonomi kemaritiman ini, bertujuan memperkuat sistem pertahanan multi aspek bagi daerah dan pulau-pulau terluar.
Kabupaten Alor dalam paradigma ekonomi pemerintahan Jokowi ini, memiliki ruang kesempatan yang besar. Menimbang Kabupaten Alor merupakan daerah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara RDTL.
Artinya, kabupaten Alor memiliki kualifikasi secara geoekonomi dan paradigma ekonomi pertahanan. Secara garis besar, mau tak mau Alor menjadi bagian dari road map nasional pembangunan ekonomi kemaritiman.
Persoalan mendasarnya adalah; apakah ruang konsepsi secara nasional itu, mampu diterjemahan pemerintah daerah sebagai kesempatan besar, agar Kabupaten Alor menjadi prioritas dan titik fokus kebijakan nasional dimaksud.
Kita berharap, dipemerintahan baru (Amon Djobo dan Imran Duru), jauh lebih kreatif dan sensitif. Terutama menangkap dan mengartikulasi paradigma pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK.
Minimal, langkah-langkah konkret pembangunan sudah mulai terintegrasi dengan road map pembangunan nasional. Jika tidak demikian, pembangunan Alor akan terus sporadis. Tidak fokus dan mengulangi kegagalan pemerintah sebelumnya. Wallahualam. []
Ikuti tulisan menarik Abdul Munir A.S lainnya di sini.
