Jargon Kerja Kerja Kerja telah dibuktikan oleh Presiden Jokowi.  Hanya dalam hitungan hari,  Presiden telah langsung menyentuh sasaran dengan mengeluarkan 3 kartu untuk rakyat yang membutuhkan. Suatu prestasi luar biasa kalau boleh di sebut sebagai super ekpress untuk ukuran birokrasi yang jlimet selama ini. Kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).   Mengikuti pola kerja  ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, kini 3 kartu tersebut berskala nasional.

Semoga saja kartu kartu tersebut tepat sasaran berdasarkan data akurat.  Perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya, justru bantuan untuk rakyat miskin diberikan sebelum diumumkannya kenaikan harga bahan bakar minyak.  Diperlukan kerja keras dari semua pembantu Presiden terutama Kementrian yang terkait langsung dengan bantuan kesejahteraan ini untuk medistribusikan 3 kartu secara cepat di seluruh Indonesia.

Dana yang disiapkan untuk menggelontorkan 3 kartu tentu saja sudah disiapkan oleh Presiden.  Mungkin kita selaku rakyat bisa menitipkan pertanyaan melalui wakil di legislatif tentang pesebaran dana serta dari alokasi anggaran mana dana itu diambli. Inilah syarat utama dari reformasi birokrasi pemerintahan yaitu  adanya transparansi dan akuntabilitas.

Warga perlu juga mengetahui berapa lama masa pakai dari 3 kartu tersebut.  Apakah bantuan ini akan diberikan selamanya atau ada durasi waktu tertentu .  Kita tentu masih ingat di pemerintahan sebelumnya bantuan lunak itu hanya diberikan selama beberapa bulan saja.  Setelah demonstrasi kenaikan minyak mereda maka bantuan lunak itupun ikut sirna.

Sikap Optimis nampak sekali di wajah Presiden Jokowi ketika menyerahkan 3 kartu untuk warga Jakarta. Rakyat miskin  di seluruh pelosok tanah air harap bersabar, semua akajn mendapat bagian berdasarkan data dari Kementrian Sosial. Ibu Hj. Khofifah selaku Menteri Sosial sebagai ujung tombak dari kebijakan ini menyatakan kedepan bantuan kepada rakyat miskin akan diberlakukan satu pintu.

Tentu saja niat baik penyaluran bantuan satu pintu dari Ibu Menteri Sosial dimaksudkan agar sistem kontrol bisa dilakukan secara terpusat dan terpadu.  Pengalaman sebelumnya,  bantuan sosial melekat di beberapa tataran pemerintahan sehingga  sulit dilakukan pengawasan.  Kondisi seperti itu  mengakibatkan sering terjadi penyalahgunaan dana. 

Warga  berharap dengan itikad baik Kabinet Kerja maka program meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa mencapai sasaran dalam artian subisidi BBM bisa benar  benar dialihkan untuk upaya upaya produktif.

Selamat bekerja Bapak Presiden.

Salam salaman.

TD

Ikuti tulisan menarik Thamrin Dahlan lainnya di sini.