Seperti dikutip oleh banyak media, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak akan menjadi syarat kelulusan bagi siswa. Tapi, tim Pusat Pendidikan Kementerian akan membandingkan nilai UN dengan indeks integritas kejujuran sekolah. Anies mengatakan, jika nilai rapor siswa tinggi, tapi integritas yang ditemukan rendah, bisa dikatakan terjadi kecurangan di sekolah tersebut. Indeks ini, kata Anies, dapat dijadikan pertimbangan oleh perguruan tinggi negeri dalam menerima calon mahasiswa baru.
Kendati dikatakan penentuan indeks integritas ini sudah diujicoba di sebuah kabupaten, parameter yang digunakan untuk mengukur integritas sekolah ini belum pernah diungkap kepada masyarakat. Begitu pula, bagaimana cara mengukurnya. Dua hal ini harus dijelaskan lebih dulu kepada masyarakat sebelum diterapkan secara luas dan resmi.
Sangat mungkin indeks integritas ini, sesuai dengan namanya, akan berbeda dengan kelaziman dalam mengukur kualitas sekolah atau perguruan tinggi untuk menentukan akreditasi. Lazimnya, untuk menentukan akreditasi, tim penilai akan memeriksa ketersediaan perpustakaan dan isinya, rasio pengajar dan siswa/mahasiswa, ketersediaan laboratorium, dsb. Nah, unsur-unsur apa yang akan diperiksa dan menjadi pertimbangan tim penilai untuk menentukan indeks integritas sebuah sekolah?
Hasilpengukuran indeks ini juga berpotensi menimbulkan masalah. Jika sebuah sekolah memperoleh indeks integritas yang rendah, publik dapat menyimpulkan bahwa sekolah ini integritasnya patut dipertanyakan; bahwa kepala sekolah, guru-guru, dan murid-muridnya tidak jujur. Artinya, indeks integritas ini dapat menjadi ‘cap’ atau ‘stempel’ negatif bagi sekolah tersebut. Guru dan siswa mungkin dapat menerima bila sekolahnya mendapat akreditasi B atau C karena prasarana dan sarana belajar masih kurang, tapi bagaimana penerimaan mereka bila dikatakan indeks integritas sekolah mereka C dan C, misalnya, merupakan indikator tingkat kejujurannya rendah?
Mungkin saja, rencana penerapan indeks integritas ini dimaksudkan untuk memacu sekolah-sekolah agar meniadakan praktek curang dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. Apakah maksud ini dapat tercapai? Sebab, menghapus stempel negatif itu akan tidak mudah dilakukan, sekalipun bila di tahun berikutnya indeks integritas sekolah itu bertambah baik. Cap sekolah yang tidak jujur itu akan sukar dihapus dari ingatan masyarakat.
Lagi pula, penerapan indeks integritas ini merupakan bentuk penyamarataan, sehingga dapat muncul anggapan bahwa bila indeksnya rendah, berarti seluruh siswa dan guru di sekolah itu rata-rata berintegritas rendah alias suka curang, tidak jujur, dsb. Bahwa ada guru dan siswa yang nakal, keadaan ini dapat dijumpai di banyak sekolah. Tapi, menyamaratakan semua guru dan siswa tidak jujur itu rasa-rasanya kurang bijaksana.
Apa lagi jika indeks integritas ini digunakan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu tolok ukur penyeleksian mahasiswa baru. Alangkah malang nasib siswa yang pandai lagi jujur tapi sekolahnya memiliki indeks integritas yang rendah. Peluangnya untuk masuk perguruan tinggi bagus yang ia minati jelas berkurang. Sebaliknya, siswa yang kurang pandai dan tidak jujur dalam ujian tetapi memperoleh nilai bagus (misalnya, karena kecurangannya tak diketahui) dan belajar di sekolah yang punya indeks integritas tinggi, peluangnya untuk masuk perguruan tinggi menjadi lebih besar. Dalam kasus seperti ini, asas keadilan tidak terpenuhi.
Jadi, penerapan indeks integritas sekolah perlu dipikirkan masak-masak bila maksudnya mendorong sekolah agar bertindak jujur dalam menyelenggarakan ujian. Jangan sampai perjalanan belajar siswa yang pintar dan jujur terganjal oleh indeks integritas sekolah yang rendah. (Foto: tempo) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
