Pakar maritim Laksamana (Purn) Dr Marsetio ikut memberikan pandangannya terhadap perselisihan wilayah di Laut Cina Selatan yang hingga kini terus bergulir. Pandangan tersebut disampaikan Marsetio saat didapuk sebagai pembicara pada forum Senior Advisory Group (SAG) Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN) di Jakarta (16/9).
Menurut dia, persoalan Laut Cina Selatan saat ini menjadi kian dinamis pasca putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag yang memenangkan Filipina dan mengatakan Cina tak memiliki hak historis untuk mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Filipina mengambil langkah berani dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2013 lalu. “Isu ini menjadi penting bagi Indonesia karena wilayah yang diklaim Cina dalam nine-dash line itu mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita,” ungkap Marsetio.
Marsetio yang juga anggota IKAHAN sebelumnya pernah dianugerahi perwira kehormatan Order of Australia (Divisi Militer) oleh Australia. Marsetio, yang menjabat KSAL periode 2012-2015 tersebut menjadi perwira TNI pertama yang menyandang penghargaan tersebut. Adapun penghargaan serupa pernah diberikan militer Australia kepada Susilo Bambang Yudhoyono semasa menjabat Presiden Indonesia.
Diketahui, rebutan wilayah di Laut Cina Selatan yang terdiri dari wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu itu sudah terjadi sejak lama. Klaim oleh Cina atas wilayah itu lantas digugat oleh negara bertetangga lainnya, yakni Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia.
Berdasarkan data pemerintah AS, wilayah ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat luar biasa, yakni sebagai lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Bahkan, menurut Badan Informasi Energi AS, di wilayah Laut Cina Selatan tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik.
Sementara itu, saat menjadi pembicara kunci dalam Outreach Meeting G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5) lalu, Presiden Jokowi telah mendesak agar konflik Laut Cina Selatan bisa segera dituntaskan secara damai dan menghindari penyelesaian secara militer. "Sudah waktunya penyelesaian militer atau penggunaan kekerasan justru akan menumbuhkan kekerasan lainnya, seperti ekstremis dan bahkan krisis kemanusiaan," kata Jokowi.
Ikuti tulisan menarik PARDOSI lainnya di sini.
