Pemerintah perlu menjaga proses hukum Ahok secara adil, transparan dan bebas intervensi. Bola panas kasus dugaan penistaan agama telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya status tersangka sang petahana. Problematika ini seperti bom waktu yang sewaku-waktu dapat meledak. Dukungan dan desakan publik terhadap Ahok sama-sama bergelora.
Masyarakat mulai terpecah menyikapi polemik Ahok. Hiruk pikuk dukungan terhadap Ahok memang tak semeriah dulu. Calon petahana yang digadang-gadang memiliki supremasi suara di Pilkada DKI mendatang, perlahan memudar tersandung lidah yang tak bertulang. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, elektabilitas Ahok terus melorot. Pada Maret 2016, elektabilitas Ahok berada di angka 59,3 persen, kemudian pada Juli, turun menjadi 49,1 persen, lalu kembali turun pada Oktober menjadi 31,4 persen, dan terakhir merosot menjadi 24,6 persen pada November. Dalam konferensi persnya, Adjie Alfaraby (peneliti LSI) pada Kamis (10/11) mengemukakan "Kasus dugaan penistaan agama adalah salah satu faktor utama turunnya suara Ahok di November 2016".
Tak berhenti disitu, Nasdem sebagai salah satu partai pengusung Ahok-Djarot sempat “goyah”. Jika Ahok tersangka, Nasdem akan evaluasi dukungannya terhadap Ahok-Djarot. Walaupun sampai hari ini partai pimpinan Surya Paloh tersebut dan beberapa Partai pengusung lainnya masih menyatakan dukungannya kepada sang petahana, tapi ini seolah lebih kepada menjaga citra dan “sudah terlanjur basah” serta faktor regulasi yang memang tidak diperbolehkannya Parpol menarik dukungan. Muncul kesan bahwa para partai pengusung ini akan “bergerak” setengah hati.
Belum lagi, aksi penolakan masyarakat terhadap Ahok saat kampanye yang mulai merambah dimana-mana. Terlepas dari anggapan adanya kesengajaan mobilisasi masa, namun ini sedikit banyak merobohkan citra Ahok. Bahkan disinyalir, jika Ahok tidak mundur dari pencalonannya, aksi demontrasi akan terus berlanjut.
Walau begitu, Ahok tetap teguh melangkah. Kontestasi Pilkada DKI menjadi pertaruhan komitmen dan keberaniannya. Di sisi lain, kesiapannya menghadapi proses hukum menunjukkan sikap ksatria. PDIP sebagai partai pengusung utama pun masih berdiri kokoh disampingnya. Selain itu, senyap tapi pasti, puing-puing dukungan terhadap Ahok masih tetap ada dan “bergerilya” di masyarakat. Trending topic #KamiAhok yang tengah viral di sosial media, menjadi bukti teman Ahok masih ada.
Disadari atau tidak, desakan dan dukungan terhadap Ahok tak ubahnya dua mata pisau. Kemantapan Ahok untuk terus maju dibayang-bayangi gangguan kestabilan dan keamanan negara. Karena itu, putusan tersangka pada dugaan penistaan agama, perlu dijaga Pemerintah agar jangan sampai dimanfaatkan dan diseret pada kepentingan lain oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
Tak dipungkiri, kasus dugaan penistaan agama telah berdampak luas dengan politik sebagai pemantiknya. Mobilisasi masa tidak murni berbasis SARA, tetapi ada kepentingan Pilkada dibaliknya. Aktor-aktor politis lawan tanding Ahok dapat memanfaatkan momentum ini sebagai senjata yang mematikan. Pemerintah harus bekerja keras agar jangan sampai kebhinekaan bangsa menjadi tumbal.
Menyikapi fenomena ini, masyarakat perlu mawas diri. Membentengi diri dari politik adu domba. Semua sepakat bahwa Ahok harus diproses secara hukum namun harus tetap berpijak pada keadilan dan kebenaran. Berikan kepercayaan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan semata-mata memaksakan kehendak dan melakukan penghakiman.
Momentum ini dapat dijadikan pembelajaran terkait pentingnya menjaga etika pejabat publik dan kedewasaan berpartisipasi. Pro dan kontra merupakan hal yang biasa dan menjadi warna dalam demokrasi. Kita harus tetap mengedepankan sikap persaudaraan dan menjunjung semangat kebhinekaan.
Ikuti tulisan menarik Naufal Sabda Auliya lainnya di sini.
