Sekretaris BKPRD Hendri Nugroho
Mengenai pemda bukan kawasan wisata, lihat saja kenyataannya setiap hari minggu, banyak orang yang masuk ke kawasan ini, kalau bukan kawasan wisata tembak saja, supaya gak berani masuk lagi.
Ketua Komisi IV Bidang Kemasyarakatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST, mengatakan SKPD Disparbud juga telah mengakui terkait dengan pembangunan taman wisata ciwulan ada hal yang tidak procedural, tetapi itu merupakan hasil kesepakatan dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), dan sudah mendapatkan Rekomendasi untuk pelaksanaan teknis kegiatan pembangunannya.
BKPRD terdiri dari unsur Ketua Sekda, sekretaris BAPPEDA, untuk anggota SKPD terkait seperti PUPR, Dishub, Dis LH, Bagian Hukum dan Satpol PP.
Pada intinya menurut Ami, bila bicara kesalahan tidak hanya terfokus kepada disparbud, akan tetapi itu semua sudah dibawa ke ranah BKPRD, untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke sekda sebagai pimpinan atau ke sekretarisnya ketua bappeda.
Pada dasarnya tetap kawasan setda bukan untuk peruntukan taman wisata, maka selanjutnya komisi IV akan membuat nota pada Ketua Dewan untuk mempertanyakan ke BKPRD, karena badan ini badan tersendiri ( adhock).
Sekretaris BKPRD ir. Hendri Nugroho, saat dikonfirmasi dikantornya mengenai kawasan setda yang dijadikan tempat wisata dengan adanya pembangunan taman wisata ciwulan, sedikit menyanggah kita hanya menyelamatkan bantalan sungai supaya tidak digunakan yang lain, yang penting ijin dari BBWS ada dan kemudian tidak boleh mengganggu aliran sungai, kita sudah melaksanakannya.
Mengenai pemda bukan kawasan wisata, lihat saja kenyataannya setiap hari minggu, banyak orang yang masuk ke kawasan ini, kalau bukan kawasan wisata tembak saja, supaya gak berani masuk lagi.
Sedangkan untuk rekomendasi, Hendri berkilah supaya kadisparbud Asep saeful Bahri dan Ketua Komisi IV Ami Fahmi agar datang ke kantornya jangan hanya bisa memutar balikan fakta, karena mereka telah memaksanya agar menyetujui kegiatan ini.
Ketua Komisi IV saat diminta tanggapannya, mengenai penjelasan sekretaris BKPRD, kalau saya (Ami) mengklarifikasi bukan atas informasi dirinya, seperti kata kadisparbud, bahwa BKPRD sudah merekomendasikan, terkait BKPRD dipaksa, kita tidak tau, yang penting menurutnya, melaksanakan kebijakan pembangunan itu sudah jelas salah, dan mengapa BKPRD mau, itukan salah! Kalau menyalahi aturan yang ada ini lembaga pemerintahan semestinya tolak saja apalagi regulasinya bertentangan dengan aturan, bila Hendrik Nugroho menantang, Ami siap diklarifikasi dan akan melayaninya.
Memutar balikan faktanya dimana, seperti apa, faktanya jelas muncul di RPJMD yang tadinya tidak ada, berarti BKPRD telah memberikan rekomendasi, jadi yang disebut memutar balikan fakta itu bila BKPRD tidak mengeluarkannya, terus disebut ada, nah ini seperti disebutkan tadi, bukan seenaknya menuduh.
Ami baru tahu ada rekomendasi BKPRD saja dari kadisparbud, ketika pertemuannya tadi diruang pansus, yang jelas gak tahu BKPRD bentuknya seperti apa, ungkapnya.
Singaparna, kabupaten Tasikmalaya.(25/4/2018)
IWAN SINGADINATA
Ikuti tulisan menarik Iwan Singadinata lainnya di sini.
