Tahun politik yang terkait pemilihan presiden memang sanggup menggoyahkan sikap siapapun. Kemandirian yang sebelumnya mungkin dibanggakan menghadapi tantangan yang relatif berat. Banyak orang yang sebelumnya dianggap tokoh masyarakat akhirnya harus memilih untuk mendukung salah satu capres. Sekalipun untuk itu ia terpaksa mengingkari nuraninya sendiri.
Di tengah hiruk-pikuk dukung mendukung seperti itu, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor berusaha untuk tetap independen. Pimpinan ponpres ini mengajak warganya untuk tidak buta politik, namun menghindari terlibat dalam politik praktis. Kedatangan tamu-tamu politikus sejauh ini tidak menggoyahkan sikap tersebut.
November tahun lalu, Prabowo Subianto datang berkunjung ke Gontor. Minggu lalu, Ma’ruf Amin juga bertandang. Masing-masing diterima dengan baik oleh pimpinan Gontor. Para kiai Gontor paham benar bagaimana memuliakan tamu sebagaimana dianjurkan Rasulullah, tapi juga mengerti benar bagaimana menjaga diri untuk tidak terbawa arus politik praktis.
Pimpinan Ponpes Gontor berusaha keras untuk menjaga independensi dari tarikan kekuatan-kekuatan politik itu dengan membuat pernyataan yang tegas. Bahkan KH Hasan Abdullah Sahal berseru agar alumni Gontor tidak menggunakan nama Gontor untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Bahkan, mengatasnamakan ‘alumni Gontor’ pun tidak diperkenankan—termasuk jika mau menjadi caleg.
Sayangnya, seruan KH Hasan Abdullah Sahal itu tidak sepenuhnya dipatuhi oleh sebagian alumni Gontor. Sekelompok alumni ponpes ini, yang menyebut diri Gontorians for NKRI (G4NKRI) baru-baru ini mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Meskipun Koordinator G4NKRI, Ruchul Ma’ani, sebagaimana diberitakan oleh media, berkata bahwa sikap politik ini tidak mewakili Ponpes Gontor maupun sikap dan pilihan politik keseluruhan alumninya, namun ia telah memakai kata Gontor.
Barangkali ada yang beranggapan bahwa Gontor hanyalah sebuah nama, tapi jika nama ini ditautkan dengan urusan politik, ada bobot makna yang muncul dari kata itu. Selama ini Gontor dikenal sebagai pesantren terkemuka yang mandiri dan telah mencetak lulusan yang mampu berperan penting dalam masyarakat. Sekali lagi, pemakaian kata Gontor dalam konteks politik telah menciptakan kesan seolah-olah ponpes ini berada di barisan pendukung salah satu capres.
Kesan seperti itulah yang ingin dihindari oleh KH Hasan Abdullah dengan menyerukan agar alumni yang terjun ke dunia politik praktis, termasuk dukung-mendukung capres, tidak memakai nama Gontor. Ini pula yang membedakan Ponpes Gontor dengan institusi pendidikan lain yang masih memberi kelonggaran kepada alumninya untuk memakai nama almamaternya walaupun melarang penggunaan simbol-simbol almamater. Namun nama almamater itu sesungguhnya sudah cukup untuk memengaruhi persepsi masyarakat.
Sikap independen Gontor dalam gelanggang percaturan politik praktis sudah ditunjukkan dalam pilpres sebelumnya. Dalam pilpres 2004, yang menghadirkan dua pasangan capres-cawapres SBY-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi, KH Abdullah Syukri Zarkasyi mengingatkan para alumni agar berdiri untuk semua golongan. Jadi tidak mendukung figur tertentu untuk menjadi presiden. Ini karena, kata Kiai Zarkasyi, alumni Gontor tersebar di berbagai lapisan masyarakat dan politik. “Gontor menginginkan antar alumni tidak salah paham dan saling menjatuhkan,” ujarnya ketika itu.
Dalam berpolitik praktis, akan lebih gentle apabila para alumni tidak menyebut diri sebagai sekumpulan alumni lembaga X atau Y, melainkan mengibarkan bendera sendiri tanpa menyertakan embel-embel nama almamaternya. Biarkan institusi pendidikan tidak terlibat politik praktis, biarkan institusi pendidikan tetap independen, jangan timbulkan kesan partisan. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
