Meskipun Agus Harimurti Yudhoyono [AHY] sudah beberapa kali bertemu Jokowi tidak lama setelah pilpres usai, dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] juga sudah bertamu ke Istana, serta Presiden terpilih Jokowi juga melontarkan kemungkinan Demokrat masuk ke dalam kabinet, namun kenyataan berbicara lain. Nama AHY, yang dijagokan Demokrat, tidak muncul di daftar nama menteri maupun wakil menteri.
Prabowo, yang berkompetisi head to head dengan Jokowi, malah dipersilakan masuk dan memperoleh kursis menteri pertahanan—pos yang sangat penting. Kendati sebagian elite koalisi ngedumel, tak ada yang bisa menghalangi bergabungnya Prabowo. Jokowi menggunakan jurus merangkul pesaing agar tidak menjadi batu rintangan untuk melangkah ke depan. Jokowi menjadikan seteru sebagai sekutu.
Namun kedua keputusan itu agaknya tidak lepas dari adanya faktor X yang memengaruhi Jokowi. Sangat mungkin faktor X itu berada di luar kemampuan Jokowi untuk menetralkannya sehingga peluang AHY untuk mengisi salah satu kursi di kabinet akhirnya pupus. Begitu pula, untuk sampai pada keputusan menerima Prabowo, lagi-lagi faktor X sangat berpengaruh.
Sebagian orang berpendapat bahwa faktor X itu tidak lain adalah persetujuan Megawati. Dengan Prabowo, Megawati tidak punya kisah yang mengecewakan hatinya. Lihatlah swafoto mutakhir yang menghadirkan kedekatan Prabowo dengan Mega dan Puan. Bahkan Mega dan Prabowo pernah berpasangan ke gelanggang pilpres pada 2009.
Lain hal dengan SBY. Hubungannya dengan Megawati tampaknya tidak kunjung pulih. Pencalonan SBY untuk jadi presiden 15 tahun lalu, telah menorehkan kekecewaan pada diri Mega, dan rupanya tidak mudah sirna. SBY merintis pencalonan dirinya ketika masih menjabat menko dalam kabinet Megawati. Dalam pilpres langsung pertama pada 2004, pasangan SBY-Jusuf Kalla mengungguli beberapa pasangan capres lain, termasuk Megawati-Hasyim Muzadi. Lima tahun kemudian, 2009, Megawati yang maju berpasangan dengan Prabowo sebagai cawapresnya diungguli oleh pasangan SBY-Boediono.
Nah, apakah Mega enggan menyetujui masuknya AHY ke dalam kabinet karena alasan khawatir pengalaman historis tersebut berulang kembali? Mungkin saja. PDI-P niscaya telah menghitung bahwa AHY akan maju ke gelanggang pilpres 2024 dan partai ini tidak ingin menyediakan kursi di kabinet Jokowi sebagai panggung politik bagi AHY menjelang pencalonannya nanti.
Bagi Jokowi secara personal, masuknya AHY mungkin tidak jadi persoalan, sebab ia sudah tidak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai presiden [dengan catatan bila konstitusi tentang hal ini tidak diubah oleh MPR melalui rencana amendemen yang hendak digulirkan]. Situasinya berbeda dengan Megawati yang ketika itu berniat maju ke pemilihan presiden yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat, namun mendapati menko-nya, SBY, juga ikut maju ke gelanggang pilpres yang sama.
Namun, lebih dari sekedar pengalaman historis yang menggores hati seperti itu, mungkin ada pertimbangan lain pula. Megawati barangkali berpikir tentang masa depan karir politik puterinya, Puan Maharani. Tampaknya, Mega ingin karir Puan meningkat lagi dengan berbekal pengalamannya sebagai menko di kabinet pertama Jokowi maupun sebagai ketua DPR saat ini.
Karir politik yang lebih tinggi dari yang sudah dicapai Puan apa lagi kalau bukan presiden atau wakil presiden. Apabila benar bahwa Mega ingin melihat Puan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi lagi, maka jika ada calon kompetitor potensialnya tidak memperoleh panggung politik sebelum pilpres, itu suatu political advantage bagi Puan. Dan, AHY adalah salah satu calon kuat kompetitor potensial itu.
Karena pilpres lima tahun lagi merupakan panggung bagi generasi politisi yang lebih muda setelah era Jokowi, persaingan akan sengit. Banyak figur yang berminat untuk maju—tapi, siapa tahu Prabowo masih berminat maju di usia 73 tahun kelak. Masing-masing sosok yang disebut-sebut potensial untuk maju saat ini memiliki peran di tengah masyarakat sebagai pejabat publik, sedangkan AHY hanya pejabat partai.
Menarik untuk ditunggu, kira-kira langkah apa yang akan ditempuh SBY dan puteranya setelah melihat kenyataan bahwa AHY tidak masuk ke dalam kabinet Jokowi. Panggung politik apa yang akan dikreasi oleh Demokrat agar AHY memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya di tengah masyarakat. Apakah posisinya sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat cukup memadai untuk mendongkrak persepsi positif masyarakat terhadap AHY? Wallahu ‘alam. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
