Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan kendala utama yang dihadapi para guru untuk mewujudkan imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah para kepala daerah dan kepala dinas. Menurut dia, para guru sulit menolak jika kepala dinas pendidikan atau kepala daerah meminta mereka unutk mengisi (berbagai) dokumen.
Dalam pidato tertulisnya, Nadiem Makarim mengajak para guru untuk melakukan perubahan kecil dalam mengajar. Mislanya, dia mengimbau guru untuk mengajak para murid aktif berdiskusi, dan bukan hanya mendengar. Guru juga diminta menemukan bakat setiap murid yang kurang percaya diri.
Selain itu guru diimbau mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas dan menawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Pidato ini dirilis Nadiem Makarim dalam peringatan Hari Guru Nasional, 25 November 2019. “Guru merupakan profesi termulia sekaligus yang tersulit,” kata Nadiem.
Tersulit, kata dia, karena guru yang ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. “Waktu guru lebih banyak habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.”
Kendala yang disorot Nadiem itu digaris-bawahi Indra. "Tantangan terberat bagi guru dalam menjalankan arahan Mendikbud, karena mereka menghadapi atasan mereka yang sayangnya bukan Mas Menteri melainkan kepala daerah," ujar dia di Jakarta, Minggu, 24 November 2019. Itu sebabnya, para guru sulit menolak jika kepala dinas pendidikan atau kepala daerah, meminta agar mereka mengisi dokumen.
Indra menyarankan perlu ada sebuah rencana strategis lintas kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sampai dengan pihak swasta baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun yang mendukung program Pendidikan, untuk mewujudkan imbauan Nadiem itu.
Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemdikbud dapat ditunjuk “Presiden sebagai sektor yang memimpin, tapi implementasi harus kolaborasi dan tidak terbatas anggaran masing-masing,” katanya.
Dari sisi kualitas, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) sampai sekarang juga belum ada perkembangan. Hal itu dikarenakan belum adanya proses perbaikan yang jelas. "Tata kelola guru harus dibenahi, jika Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan SDM unggul dengan ujung tombaknya adalah guru," kata dia.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait dengan perubahan tata kelola guru yang diinginkan itu. Menurut dia perubahan dari guru saja tidak cukup, melainkan harus ada regulasi yang mengatur hal itu. “Perubahan dari guru jika tidak didukung dengan payung hukum yang dikeluarkan Kemendikbud, maka tidak akan berjalan dengan baik.”
Dia juga menekankan, guru selama ini terbelengu dengan aturan administrasi sehingga sulit mengenali potensi siswa yang berbeda-beda.
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
