Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan boleh dibilang akan menjadi tokoh paling menonjol dalam perhelatan reuni 212 yang digelar di Monas, Senin, 2 Desember 2019. Hal ini juga terlihat dari jadwal acara yang diberikan oleh panitia.
Reuni akan dimulai dari Senin dini hari hingga pukul 8.30 WIB. Nah puncak perhelatan pada pukul 06.00 hingga 07.00 WIB, yakni seksi mendengarkan pidato. Dalam jadwal tertulis adanya sambutan dari Ketua Panitia, GNPF, PA 212, FPI, Habib Rizieq Shihab dan Gubernur DKI Jakarta. Rizieq Shihab akan berpidato lewat telekonferensi.
Sebelumnya, Steering Committee Reuni 212 tahun 2019, Slamet Ma'arif mengatakan tokoh lain yang hadir adalah Fadli Zon dan Hidayat Nur Wahid. Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipastikan tidak bergabung. "Beliau ada di Turki. Saya pastikan beliau enggak akan hadir," ujar Slamet,Jumat, 29 November 2019.
Posisi Anies Baswedan.
Hubungan antara Anies dengan kelompok 212 ini merupakan konsekuensi dari konstelasi politik pada pilkada DKI 2017 lalu.
Kemenangan Anies dipicu oleh faktor keberhasilan gerakan 212 menghadang calon inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan isu penistaan agama. Hal ini pula yang kemudian mendorong gerakan reuni setiap tahun dan Anies selalu hadir.
Simak saja pidatonya Rizieq Shihab pada reuni tahun 2017, setelah Anies menang. "Akhirnya, Alhamdulillah dengan izin Allah penista agama lengser dan longsor. Lengser dari jabatannya dan longsor ke penjara," ujar Rizieq dalam pidato lewat telekonferensi.
Adapun Anies selalu berpidato biasa saja. Pada reuni 2017, ia hanya menyampaikan pentingnya aksi damai tanpa kerusuhan. Nah, pada reuni tahun 2018, ia bicara soal kinerja Pemda DKI.
“Alhamdulillah satu tahun perjalanan di Jakarta janji (kampanye) kami tunaikan. Yang dianggap tidak mungkin Insya Allah akan kami laksanakan satu-satu," kata Anies saat itu. “Menghentikan reklamasi, dulu dianggap tidak mungkin, kita lakukan," katanya.
Bukan sebagai Pelindung
Hubungan yang baik antara Anies dan gerakan 212 itu bukan berarti Gubernur Anies bisa “membantu” banyak gerakan ini, terutama berkaitan dengan politik. Kadar hubungan itu berbeda, misalnya, dengan relasi Prabowo dan kelompok ini saat kampanye pemilu lalu.
Saat ini Prabowo bahkan menjanjikan akan membawa pulang Rizieq Shihab jika ia menang dalam pemilihan presiden. Ketika sudah kalah pun, tampaknya kubu Prabowo masih berupaya membantu Rizieq secara politik, kendati tak mudah. Soalnya bidang Prabowo adalah pertahanan, bukan politik dan keamanan.
Faktor Anies juga tidak bisa dibandingkan dengan faktor Wiranto di ujung era Orde Baru. Saat itu hubungan Wiranto dengan Front Pembela Islam amat dekat. Ketika itu, relasi FPI juga erat dengan tokoh militer dan kepolisian di Jakarta.
Tetap rentan di era Jokowi
Sebaga gubernur, kewenangan Anies juga terbatas. Ia jelas tidak wewenang mengendalikan kepolisian dan militer di Ibu Kota, hal amat penting jika bicara soal keaman dan ketertiban. Jangan heran bila kelompok FPI akan tetap rentan di era Pemerintahan Jokowi.
Hal ini terlihat dari sulitnya organisasi ini mendapat surat keterangan terdaftar sebagai ormas. Juga, urusan kepulangan Rizieq yang terkatung-katung.
Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.
