Hingga kini belum diperoleh respon Idris. Jika rencana itu ditertuskan, muncul kekhawatiran hal itu bakal menjadi persekusi bagi mereka yang tegrolong LGBT. 

Bulan lalu Arus Pelangi --Organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak-hak orang LGBTI-- merilis catan mereka atas berbagai persekusi yang dialami LGBT 12 tahun terakhir. Catatan itu diberi judul Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia

Dalam catatan yang dimut dalam Tempo.co itu, ada 1.850 korban persekusi yang terjadi dalam 172 peristiwa selama 2006-2018. Persekusi itu terutama muncul dalam bentuk ujaran yang mengarah pada kebencian.

"Patut diduga penyebab diskriminasi yang meluas dan sistemik tersebut disebabkan masifnya ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, eksekutif, dan legislatif," kata Riska Carolina, peneliti dan penulis Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia kepada Tempo, Senin 23 September 2019.

Riska mengatakan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP berpotensi membuat celah lebih besar terjadinya persekusi. Buktinya, kata dia, pada pasal pencabulan sesuai draft versi 15 September 2019 menyebutkan pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan, di depan umum, maupun pornografi oleh sesama jenis dipidana sampai dengan 9 tahun penjara.

Pasal yang mengatur tentang pencabulan ini, kata Riska, menunjukkan negara secara langsung menstigmatisasi LGBTI sebagai orang cabul dan pantas untuk dipidana. "Penyebutan secara spesifik 'sama jenisnya' merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual yang semakin rentan untuk dikriminalisasi orientasi seksual dan identitas gendernya."