Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Kawasan masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral dinilai hanya memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah memahami persoalan intoleransi. Hal itu diungkapkan Koran Tempo dalam Editorial yang terbit Rabu, 13/02. Dikatakan, proyek ini hanyalah upaya basa-basi dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Rencana pembangunan terowongan silaturahmi ini diungkapkan Presiden Jokowi saat meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Jumat, 7 Februari 2020. Pembangunan ini dilakukan bersamaan dengan renovasi besar di Masjid Istiqlal. Renovasi masjid terbesar di Asia Tenggara ini telah dimulai sejak 6 Mei 2019 dan meliputi bagian dalam masjid, seperti kamar mandi dan fasilitas wudhu.
Menurut Koran Tempo, membikin terowongan dengan tujuan untuk meredakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas itu merupakan langkah sia-sia. Sebab, yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah melakukan pendekatan sosial-keagamaan dan penegakan hukum untuk merawat kerukunan umat beragama.
Sikap diskriminatif sebagian pejabat publik juga tak boleh dibiarkan. Pemerintah perlu bertindak nyata lantaran gejala intoleransi semakin meluas. Hasil telaah Setara Institute, misalnya, menunjukkan konservatisme beragama menguat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Sikap kurang menghargai orang yang berbeda keyakinan semakin menonjol.
Lembaga Imparsial juga mencatat setidaknya 31 kasus intoleransi terjadi sepanjang November 2018-November 2019. Kasus pelarangan ibadah cukup menonjol, terutama di Jakarta dan Jawa Barat. Selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo, kasus intoleransi seperti itu sudah sering muncul dan seolah-olah dibiarkan saja berlangsung hingga kini.
Kasus penolakan terhadap sebuah gereja di Riau merupakan contoh terbaru. Sebagian masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Islam memprotes keberadaan sebuah gereja Katolik di Karimun, Riau. Penolakan terjadi sekalipun gereja itu sudah berdiri sejak 1928, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Beberapa waktu yang lalu, terjadi pula perusakan sebuah musala di Minahasa Utara yang dipicu oleh urusan perizinan tempat ibadah.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos kepada Tempo.co menyatakan tak ada urgensi bagi pemerintah dalam membangun terowongan silaturhami itu. Sebab yang lebih diperlukan adalah tindkan nyata dan bukan sekedar membangun simbol fisik.
Bonar menyebut penyebab masih tingginya intoleransi di Indonesia, salah satunya, adalah kesalahan pemerintah dalam melihat persoalan. Pemerintah pusat maupun daerah, menurut dia, selalu melihat persoalan intoleransi secara politis. Karena itu, langkah-langkah yang biasa diajukan adalah menekankan stabilitas dan keamanan yang dibungkus dengan kata kerukunan.
Kritik juga dilontarkan Sekretaris Umum PP Muhamamdiyah Abdul Mu'ti yang menyatakan tidak ada nilai strategis dari pembuatan terowongan itu. Dia menekankan masyarakat saat ini tak membutuhkan 'silaturahmi' dalam bentuk fisik berupa terowongan, melainkan silaturahmi dalam bentuk 'infrastruktur sosial'.
Seperti dikatakan kepada CNNIndoensia, menurut Abdul Mu’ti infrastruktur sosial itu berupa keberpihakan pemerintah untuk membangun toleransi yang autentik antara tiap-tiap penganut kepercayaan. Di mana pemerintah secara sungguh-sungguh membangun toleransi autentik, toleransi hakiki dan bukan toleransi basa-basi.
Yah, negeri ini memang sudah banyak simbol dan jargon yang menyerukan pentingnya sikap toleran. Misalnya, kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kerukunan amat diutamakan diantara pemeluk agama dan beragam suku.
Konstitusi dan undang-undang pun menjamin kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Masalahnya memang bukan pada falsafah, dasar hukum, ataupun slogan, melainkan sikap dan kebijakan para pejabat sehari-hari.
Itu sebabnya, Terowongan Silaturahmi tidak akan berdampak apa pun terhadap kehidupan umat beragama. Koran Tempo mendesak Presiden Joko Widodo melakukan langkah yang lebih serius jika ingin membendung intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Para pejabat dan penegak hukum semestinya bertindak tegas terhadap siapa pun yang bersikap intoleran. Kerukunan umat beragama hanya bisa dirawat dengan tindakan nyata, bukan dengan simbol atau langkah basa-basi.
Ikuti tulisan menarik tuluswijanarko lainnya di sini.
