Beberapa hari terakhir publik tengah diramaikan oleh pro-kontra terkait pemberitaan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang berencana melakukan revisi terhadap PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Tak berselang lama, kemudian media sosial Indonesia juga diramaikan oleh petisi pembebasan Siti Fadilah Supari untuk membantu Indonesia dalam menangani wabah virus covid-19.
Selaku mantan pemimpin Departemen Kesehatan tahun 2005-2009 Kabinet Indonesia Bersatu, yang saat ini disebut dengan Kementerian Kesehatan, Siti Fadilah Supari mendapatkan vonis hukuman empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 16/06/2017 atas tuduhan tindakan korupsi yang merugikan Negara sebesar 6 miliar. Hingga saat ini yang bersangkutan masih menjalani masa tahanan di rumah tahanan Pondok Bambu hingga Oktober 2020 mendatang.
Masyarakat mengetahui bahwa Siti Fadilah Supari merupakan sosok yang paling berperan penting dalam penanganan kasus wabah Flu Burung atau H5N1, bahkan diakui oleh dunia. Seperti yang dikutip dari media asing The Economist, London (UK), August 10th, 2006 dengan pernyataan “For the sake of basic human interest, the Indonesian Government declares the genomic data on bird viruses can be accessed by anyone”. With those words, spoken on August 3rd, Siti Fadilah Supari started a revolution that could yet save the world from the ravages of a pandemic disease. That is because Indonesia’s health minister has chosen a weapon that may prove more useful than today best vaccines in tackling such emerging threats as avian flu: transparency.
Wabah Flu Burung di Indonesia pertama di temukan pada tahun 2005, dengan memakan korban jiwa terinfeksi virus tersebut sebanyak 168. Saat itu WHO menetapkan Indonesia sebagai pusat wabah pandemi global Flu Burung.
Berkat perjuangan keras Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, akhirnya WHO mencabut pernyataan atas ketetapan tersebut, dan wabah menghilang dengan sendirinya hingga terakhir ditemukan pada tahun 2007. Perjuangan menentang ketetapan WHO tersebut, serta keberhasilan menangani penyebaran virus H5N1, Siti Fadilah Supari menulis buku dengan judul “Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung”. Berikut sebagian kutipan dari yang ditulis dalam buku tersebut.
“Mengapa begini? Jiwa kedaulatan saya terusik. Seolah saya melihat ke belakang, ada bayang-bayang penjajah dengan semena-mena merampas padi yang menguning, karena kita hanya bisa menumbuk padi menggunakan lesung, sedangkan sang penjajah punya mesin sleyp padi yang modern. Seolah saya melihat penjajah menyedot minyak bumi di Tanah Air kita seenaknya, karena kita tidak menguasai teknologi dan tidak memiliki uang untuk mengolahnya. Inikah yang disebut oleh Bung Karno 50 tahun yang lalu? Ketidakberdayaan suatu bangsa menjadi sumber keuntungan bangsa yang lain? Demikian jugakah pengiriman virus influenza di WHO yang sudah berlangsung selama 50 tahun, dengan dalih oleh karena adanya GISN (Global Influenza Surveillance Network). Saya tidak mengerti siapa yang mendirikan GISN yang sangat berkuasa tersebut,sehingga Negara-negara penderita Flu Burung tampak tidak berdaya menjalani ketentuan yang digariskan oleh WHO melalui GISN dan harus paruh meskipun ada ketidakadilan?”
Berkat langkah besar dan keberhasilannya, hingga saat ini kepercayaan publik terhadap Siti Fadilah Supari terbukti masih sangat baik, seiring didukung dengan munculnya petisi melalui website change.org yang dibuat oleh dr. Nyoman Kusuma hingga pukul 00.02 pada 4 April 2020, petisi sudah ditanda tangani sebanyak 8.493.
Membahas Psychology of Public Trust, berkaitan dengan kondisi krisis kepercayaan terhadap pemerintah dalam menangani wabah virus covid-19, saat ini tercipta keadaan dimana masyarakat memulihkan kepercayaan atau re-trust melalui Siti Fadilah Supari setelah adanya tuduhan kasus korupsi yang dilakukan. “Public trust is a complex and dynamic phenomenon, and governments today cannot afford to ignore, its social-psychological aspect.” Kalimat tersebut diungkapkan oleh Professor David Chan, selaku Director of the Singapore Management University Behavioral Science Institute. Selain itu, menurutnya ada tiga aspek kepercayaan, yaitu kompetensi, integritas dan kebajikan.
Ruang lingkup kasus pemerintah, kepercayaan pada kompetensi mengacu pada kepercayaan publik dalam kemampuan pemerintah mengatur badan-badan untuk memecahkan masalah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Khususnya saat ini masyarakat sedang berada di titik terendah ketidak percayaan atas kemampuan Kementerian Kesehatan menangani pandemik virus covid-19.
Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membuat keputusan penanggulangan wabah hingga hari ini tak kunjung pasti, selain penetapan akan himbauan untuk social distancing. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan polemik yang berkecamuk pada masyarakat luas “Option mana yang sebenarnya dipilih pemerintah secara mutlak dalam menghentikan wabah seperti yang dilakukan negara lain, tidak adanya lock down, belum meluas terlaksananya rapid test serta munculnya konspirasi apakah Indonesia akan menggunakan Herd Immunity?”.
Terkait kepercayaan publik terhadap integritas berkaitan dengan persepsi publik tentang karakter pemerintah, dan melibatkan masalah kejujuran, kebobrokan dan ketidak-berpihakan. Dalam hal ini, ditemukan fakta-fakta dilapangan akan kesimpang siuran informasi terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Annies Baswedan yang melarang adanya mudik hari raya, namun ditentang oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Kemaritiman sekaligus PLT Kementerian Perhubungan.
Masyarakat kini berada ditengah ketidak pastian akan hal tersebut. Jika hanya mengandalkan kesadaran masing-masing akan social distancing, kenyataan di lapangan kesadaran masyarkat sangat variatif, sehingga memungkinkan adanya ketidak patuhan terhadap himbauan karantina mandiri yang menyebabkan penyebaran virus akan semakin meluas jika masyarakat melakukan mudik hari raya.
Ketiga, kepercayaan kepada kebajikan. Hal ini mengacu pada kepercayaan publik bahwa pemerintah itu asli. Apa yang disampaikan maka itulah sebenar-benarnya fakta yang ada. Dalam hal ini, adanya transparasi data kasus positif dan penyebaran covid-19 adalah salah satu hal yang sangat diharapkan publik. Tidak ada data yang dibuat-buat, atau ditutup-tutupi demi menciptakan ketenangan palsu untuk masyarakat.
Permaslahan kepercayaan publik merupakan masalah yang serius, terlebih dalam kondisi krisis emosional ditengah wabah pandemi covid-19. Ketahanan psikologis semakin hari semakin melemah dipicu ketidak percayaan terhadap beberapa tindakan pemerintah, sehingga mengkhawatirkan munculnya fenomena public trust terhadap hal-hal yang tidak semestinya diluar kewenangan pemerintah yang justru kan membahayakan keselamatan masyarakat itu sendiri.
Saat ini gerakan petisi untuk pembebasan Siti Fadilah Supari bisa disebut sebagai salah satu langkah efek dari adanya missed trust pada pemerintahan. Kemungkinan besar jika yang bersangkutan bersedia membantu pemerintah untuk menanggulangi wabah, maka publik kembali menemukan harapan baru yang dapat dipercayai kekuatannya.
Ikuti tulisan menarik Kasih Larasati lainnya di sini.
