Kepemimpinan menjadi bagian yang amat penting dalam mengatasi pandemi Covid 19 yang menginfeksi banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui koordinasi kepemimpinan dari pusat ke daerah pula, semua kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian virus corona dilaksanakan.

Mulai dari kesiapan rumah sakit, perangkat Alat Pelindung Diri (APD), stok obat-obatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Artinya kepemimpinan nasional hingga kepemimpinan daerah di tingkatan provinsi dan kota/kabupaten menjadi salah satu perangkat terpenting negara dalam mengatasi pandemi corona ini.

Tidak hanya itu, dampak sosial yang ditimbulkan karena persoalan virus corona juga menjadi tantangan tersendiri untuk diselesaikan pemimpin di daerah. Apalagi dengan maraknya diskriminasi sosial yang dihadapi oleh korban positif dan meninggal dunia yang teralineasi dari masyarakat. Utamanya para petugas medis baik dokter maupun perawat yang mengalami diskriminasi sosial akibat pandemi ini.

Terdapat kasus diskriminasi terhadap petugas kesehatan yang diusir oleh warga sekitar tempat tinggalnya dan kasus lainnya yang menyebutkan ada petugas kesehatan yang diusir dari kosnya karena desakan pemilik kos.

Alasannya tentu saja akibat stigma negatif yang dialami para petugas medis tersebut karena mereka dianggap membawa virus ketika pulang ke rumah tempat tinggalnya.

Kasus tersahih tentu saja aksi penolakan jenazah perawat yang meninggal akibat virus corona di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada 9 April 2020 yang lalu. Dimana terdapat beberapa oknum yang memprovokasi warga untuk memblokade jalan masuk menuju pemakaman hingga petugas pemakaman yang hendak melaksanakan tugasnya merasa ketakutan dan membatalkan pemakaman di area yang telah direncanakan.

Selanjutnya: Atasi kemungkinan konflik sosial

Ikuti tulisan menarik Anwar Saragih lainnya di sini.