Entah karena ingin memberi contoh bahwa keadaan sudah aman, para menteri berpose di depan juru foto tanpa mengenakan masker dan berada pada jarak yang relatif dekat satu sama lain. Padahal rakyat selalu dianjurkan untuk memakai masker di manapun berada dan sedang melakukan kegiatan apapun. Rakyat dianjurkan untuk menjaga jarak satu sama lain, biarpun orang di sekeliling kita sedikit, apa lagi banyak.
Foto itu beredar di media sosial dan media massa online. Diberitakan bahwa para menteri itu sedang mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri. Mereka menteri di bawah Menko Perekonomian. Acaranya di Bali, 21-22 Agustus 2020. Digelarnya jauh dari Jakarta, mungkin supaya maskapai bergerak dan hotel hidup.
Foto bersama itu memang menyita perhatian masyarakat, sebab warga masyarakat diminta untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Jika warga melanggar, terkena sanksi, bisa sanksi sosial seperti menyapu jalan atau push up. Beberapa pemerintah kota bahkan menerapkan denda Rp 100 ribu bila warga tidak memakai masker.
Namun, foto itu menunjukkan para menteri tidak mematuhi seruan pemerintah sendiri. Mungkin karena kasihan dibuli terus, ada staf Istana Presiden berkata, intinya, “Foto itu tidak usah dibesar-besarkan. Kan biasa kalau menteri lupa.” Mungkin menteri lupa, tapi kan ada ajudan; karena menterinya banyak, ajudannya mestinya juga banyak. Apakah mereka kompak sama-sama lupa? Dari kementerian keluar penjelasan bahwa para menteri melepas masker saat berfoto bersama. Meskipun begitu, jarak mereka berdekatan dan membutuhkan waktu beberapa menit untuk bersiap-siap maupun berpose.
Jika dieksplorasi lebih mendalam mengenai alasan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, barangkali ada beberapa alasan yang mungkin. Sebutlah di antaranya:
Pertama, mungkin para menteri itu sudah menjalani tes usap (swab test) dan hasilnya negatif, sehingga mereka merasa aman untuk berpose bersama tanpa bermasker dan dalam jarak berdekatan. Padahal, hasil negatif tidak berarti selamanya terus negatif, terutama jika tidak berhati-hati mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak hanya berlaku saat rapat, tapi juga di luar rapat.
Kedua, mungkin lupa, seperti dikatakan staf Istana Presiden. Maksudnya, maskernya tertinggal di rumah atau kantor dan ajudan juga lupa membawakannya. Pokoknya lupa aja. “Kalau memang lupa, terus mau bagaimana?” Nah, ajudan bisa terkena teguran nih, kenapa gak mengingatkan bos untuk memakai masker kan mau difoto, juga kenapa lupa membawakan masker untuk bos.
Ketiga, mungkin kalau memakai masker, wajah peserta rakor akan tertutup sehingga tidak dikenali oleh masyarakat, apa lagi oleh Presiden. Barangkali para menteri khawatir nanti dikira tidak ikut rapat, kan repot.
Keempat, mungkin para menteri merasa sakti mandraguna sehingga tidak memerlukan masker. Toh, mereka berada di tengah kolega menteri sendiri, para menteri ekonomi pula. Lha, kalau lagi bersama orang lain, misalnya lagi jalan di lobi hotel, apakah mereka juga pakai masker? Para menteri yang tahu.
Kelima, mungkin para menteri itu menganggap situasi sudah aman sehingga tidak perlu memakai masker. Tapi, ini ya sama saja tidak memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Seorang epidemiolog mengatakan, tanpa memakai masker berarti mereka meninggalkan kesan bahwa mereka kekurangan sense of crisis.
Keenam, barangkali para menteri tidak menyangka bahwa foto bersama itu akan beredar di ruang publik, melainkan cukup untuk kenang-kenangan bahwa mereka pernah rakor bersama saat pandemi. Tapi, kalau kemudian fotonya beredar luas, ya jangan menyalahkan orang yang mengedarkan, lebih baik becermin di kaca kamar. Oh ya, kenapa fotografer juga tidak mengingatkan?
Kalau bukan menteri, mungkin mereka bakal ditegur satpol pp, dan bisa dikenai sanksi, mulai dari menyapu tepi jalan, push up 5x, atau denda Rp 100 ribu. Di Malang ada lho polisi yang disuruh push up karena tidak memakai masker di tempat umum, dan dia secara kesatria melakukan push up.
Sanksi denda kelihatannya akan banyak dipilih, sebab untuk membayarnya cukup ajudan yang mengurus. Lha kalau mesti menyapu tepi jalan atau push up di depan satpol pp kan tidak bisa diwakili oleh ajudan (kasihan kan ajudannya). Terus kalau ada jurnalis yang melihat, bisa-bisa menteri yang sedang menyapu jalan dipotret dan fotonya viral di media. Lebih repot kan? Bisa-bisa dibuli lagi oleh netizen.
Membangun optimisme di saat pandemi perlu dibarengi kewaspadaan. Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka sehat semua. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
