Terima kasih, SKK Migas.

Terima kasih, Dwi Soetjipto. Sebagai Kepala SKK Migas.

Terima kasih karena mampu menjaga citra baik kinerja industri hulu minyak bumi dan gas alam (migas) dari 'penyakit sosial' korupsi.

Penghargaan dan apresiasi dari KPK kepada SKK Migas sebab dianggap berhasil mencegah terjadinya perilaku korupsi adalah bukti komitmen bahwa industri hulu migas bukan 'ladang bancakan uang'.

Semua tahu --sudah jadi rahasia umum-- begitu menggiurkannya bisnis hulu mgas. Dari industri hulu migas, negara mengandalkan sebagai komponen utama penerimaan keuangan APBN.

Setiap tahun begitu. Dalam setiap pembahasan APBN. Sub-sektor hulu migas jadi tumpuan prioritas pendapatan negara Indonesia.

Industri bisnis hulu migas memang sangat bombastis. Tidak ada individu yang tak tertarik dengan hasil keuangan dari sub-sektor hulu migas.

Paling gampangnya saja: tengok saja orang-orang yang bekerja di industri hulu migas. Dengan gaji fantastis, tunjangan luar biasa, belum lagi bonus ini itu.

Begitu menariknya industri bisnis hulu migas. Dari penghasilan diperolehnya. Dari keuntungan bisnisnya. Dari dana investasinya. Dari dana bagi hasil (DBH). Dari pengadaan alat-alatnya yang high-tech. Dari ongkos cost recovery-nya.

Pokoknya segala sisi yang membuat industri hulu migas dapat menjadi sasaran empuk korupsi. Karena nilai-nilai uang yang diakui sangat 'menawan' pada bisnis hulu migas.

Nyatanya: SKK Migas berhasil menunjukkan komitmen kinerjanya yang berintergritas.

Bahwa semua 'kemilau' perputaran dana dan keuntungan bisnis di hulu migas adalah milik negara dan rakyat Indonesia.

Untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Demi kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia.

Bukan untuk keuntungan segelintir oknum. Tidak menjadi 'jatah preman' pihak-pihak tertentu. Tak juga industri hulu migas sebagai 'kasir atau ATM' bagi kepentingan ekonomi orang-orang tertentu saja.

Industri hulu migas benar-benar sesuai peruntukannya: memberikan kemaslahatan bagi negara dan rakyat. Bukan eksklusif milik kelompok tertentu saja sebagai arena korupsinya.

Kinerja integritas SKK Migas dalam mencegah korupsi juga tidak sembarang dinilai. Langsung oleh KPK! Dahsyat!

Publik mengetahui, KPK sampai kini adalah lembaga yang masih mendapat kepercayaan tinggi dalam menjaga Indonesia dari korupsi.

Harus diakui: KPK masih menjadi lembaga yang diyakini masyarakat dalam membongkar kasus-kasus korupsi secara serius.

Dengan begitu: penghargaan pencegahan korupsi yang diganjar KPK kepada SKK Migas dapat diyakini setelah dilakukan kajian mendalam dalam operasional kerjanya.

Tentu saja KPK tidak main-main dalam menilai integritas lembaga dalam keseriusannya mencegah korupsi.

Tentu juga KPK tidak akan 'bersandiwara' dalam menentukan lembaga yang memang layak diapresiasi dalam komitmennya mencegah korupsi.

Dan SKK Migas berhasil menunjukkan bahwa lembaganya menerapkan good corporate governance. Tidak bersekongkol dengan korupsi.

SKK Migas bisa membuktikan bahwa industri hulu migas adalah bisnis dengan profesiolitas dan tata kelola terpercaya. Yang memegang amanat negara serta rakyat Indonesia.*

Ikuti tulisan menarik Dara Safira lainnya di sini.