Memilah informasi yang tepat dan terpercaya adalah salah satu strategi terbaik untuk menghadapi pandemi. (Sumber gambar: tempo.co)

Perang melawan pandemi Covid-19 di Indonesia belum selesai. Tidak ada satu individu maupun organisasi yang berani menjamin kapan kondisi buruk ini berakhir. Bahkan, berbagai data serta amatan menunjukkan situasi yang kian memburuk dari waktu ke waktu. Berdasarkan data kematian yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia, diketahui setiap 1,5 jam sekali satu orang meninggal akibat Covid-19.

Dalam perang menghadapi pandemi ketika terjadi ketidakjelasan regulasi dan minimnya pengetahuan publik, pertanyaannya adalah hal apa yang perlu disiapkan untuk mencegah situasi semakin memburuk? Wibowo Sulistio, Pendiri siagacorona.com, menyatakan literasi publik adalah satu komponen penting untuk mencegah miskonsepsi terkait pandemi Covid-19. Menurutnya, literasi publik dapat dikembangkan melalui dua hal.

Pertama, ia menyarankan masyarakat memilah sumber informasi. Menurutnya, dalam memahami berita Covid-19, kredibilitas media sangat perlu diperhitungkan. “Track record jurnalisme sebuah media sangat penting untuk mendapatkan informasi akurat terkait Covid-19”, ujarnya dalam Diskusi Obrolan Kawal pada (15/8) di kanal Youtube CISDI TV.

Kedua, Wibowo meminta masyarakat menjauhi kabar hoax dan meningkatkan kemampuan berliterasi. Jikapun terkesan sulit, publik bisa memanfaatkan media sosial dengan mengikuti tokoh-tokoh yang ahli dalam penanganan pandemi ini. “Covid-19 termasuk persoalan rumit. Oleh karena itu, publik perlu melihatnya dari berbagai perspektif.”

Di sisi lain, menurutnya, komparasi antara informasi yang dimiliki oleh pemerintah dengan masyarakat sipil, juga berfungsi menghasilkan pengetahuan kritis untuk masyarakat. “Masyarakat harus melatih diri untuk menyerap banyak informasi dan melihat dari banyak sudut pandang,” ujarnya.

Informasi Menyerbu

Di samping kemampuan masyarakat dalam berliterasi, peran pemangku kebijakan juga memiliki porsi besar dalam menekan laju penularan wabah. Diah Saminarsih, Penasihat Senior Dirjen WHO untuk Urusan Pemuda dan Gender dan Pendiri CISDI, menyatakan test (tes), trace (pelacakan), dan isolate (isolasi) menjadi kunci penanganan wabah. “Tes harus massif dilakukan. Sementara, pelacakan setidaknya harus 30 orang per satu kasus infeksi.”

Meskipun begitu, ia mengakui terdapat kesulitan untuk menerjemahkan strategi global hingga ke tingkat lokal. Strategi penanganan wabah yang disebut Diah adalah rekomendasi ahli yang bermarkas di WHO. Sementara, pemerintah nasional bertindak sebagai pelaksana rekomendasi.

Strategi penanganan wabah baru dikatakan berhasil ketika terjadi perubahan perilaku. Dalam konteks COVID-19, perubahan yang dimaksud, seperti tergeraknya masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di tingkat komunitas.

“Untuk mengubah perilaku masyarakat diperlukan literasi kesehatanyang kuat. Artinya, masyarakat juga harus mampu menentukan tindakan pencegahan bagi dirinya sendiri di tengah semakin parahnya wabah. Jika tidak, masyarakat justru akan menolak anjuran pemerintah.” Diah menambahkan selain mengusahakan strategi WHO, pemerintah dan masyarakat juga bisa menerapkan bentuk pendidikan publik (teach) untuk mendorong perubahan perilaku.

Bentuk-bentuk pendidikan publik ini, seperti bekerja sama membuat tempat cuci tangan sendiri, menegur jika ada yang tidak menjaga jarak, dan membuat masker untuk kebutuhan komunitas. “Penanganan COVID-19 di tingkat nasional sangat rumit dan beragam. Sekarang ini yang paling penting adalah mengubah perilaku masyarakat, supaya ada kesadaran baru yang tumbuh.”

Komunikasi Publik

Masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang rendah. Hal ini sedikit banyak memengaruhi efektivitas informasi publik terkait COVID-19. Lantas, seperti apa karakter komunikasi publik yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Apalagi, informasi tentang pandemi sangat terkait dengan data dan istilah asing, sehingga sulit dikonsumsi oleh masyarakat awam.

Wibowo menjelaskan sekalipun informasi sulit dipahami, pemerintah bisa mengakalinya dengan memberi teladan melalui berbagai media, misalnya dengan meminta tokoh-tokoh masyarakat yang bekerja di pemerintahan untuk selalu menggunakan masker dengan baik dan benar.

Di samping itu, materi pendidikan dalam format video ataupun poster digital juga cukup efektif menyampaikan berbagai pesan terkait pandemi. Terkait media konvensional, seperti poster tempel, Wibowo menambahkan hal tersebut telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, terutama pada tingkat RT. Namun, ia menyayangkan pemerintah belum mengambil langkah sama sekali untuk mengkoordinasi inisiatif tersebut.

Di sisi lain, Diah menambahkan penyampaian informasi yang berulang kali dan konsisten perlu dilakukan oleh pemerintah maupun figur publik lainnya. “Jika hari ini seorang pejabat berfoto berjauhan, ke depan ia harus terus melakukan itu. Hal ini termasuk dengan penggunaan masker dan perilaku 3M lainnya.”

Per 6 September 2020, tercatat 196.989 kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Pada 7 September 2020, penambahan kasus mencapai 2.880 dengan angka total kematian mencapai 8.130. Di tengah semangat untuk membuka perekonomian kembali, kenaikan angka infeksi dan kematian yang signifikan patut menjadi landasan pemerintah untuk memasifkan pendidikan pandemi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu membekali diri dengan pengetahuan yang benar serta meluruskan pandangan melenceng tentang COVID-19 yang kerap muncul dalam berita hoax. Tanpa ada gerak seirama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun komunikasi publik yang efektif, COVID-19 akan menjadi malapetaka yang tidak pernah diketahui kapan usainya.

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan.

Penulis

Amru Sebayang

Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.