Sejak ditunjuk sebagai Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo, Tri Rismaharini terus menjadi perbincangan netizen dan warganet. Selain banyak yang menuduh aksi blusukannya di DKI Jakarta sebagai pencitraan, pun banyak yang menjulukinya artis baru. Atas aksinya tersebut, banyak pihak menyebut "akting" Risma sangat politis. Ini mengingat pemimpin DKI sekarang yang selama ini terus menjadi seteru partai politik, elite partai, dan pendukung partai yang menaungi Risma.
Kendati Risma beralasan dan membela diri apa yang dilakukannya adalah sama saat menjadi wali kota. Tapi Risma lupa, jabatan Mensos itu untuk Republik Indonesia, bukan untuk DKI Jakarta.
Tanpa Risma hadir sebagai Mensos, DKI Jakarta selama ini terus dijadikan lahan seteru oleh pemerintah pusat yang notabene didukung partainya Risma. Sehingga, hadirnya Risma seolah memang sengaja untuk terus menggencet pemimpin DKI.
Aksi Risma bukan malah menuai pujian, namun melahirkan bajir nyinyiran. Sebabnya, hal itudilakukan di waktu dan tempat yang tidak tepat.
Banyak sekali pihak yang meminta Risma fokus saja pada pekerjaan utamanya daripada blusukan ke sana kemari di DKI. Apa Risma akan mampu blusukan ke 34 provinsi dengan kota-kota dan kabupatennya selama masa jabatannya, bila alasannya DKI baru yang pertama? Risma seharusnya berhitung cermat, dibanding melakukan aksi di DKI yang dapat dibaca hanya bertendensi politik.
Yakinkah program blusukannya akan mampu menjamah seluruh negeri? Kalau yakin, tanpa diinformasikan ke seluruh negeri, di setiap daerah pasti rakyat akan banyak berakting jadi tunawisma dan pemulung atau lainnya. Tujuannya, agar tertangkap oleh Risma seperti yang terjadi di DKI. Tiba-tiba saja di Jalan Thamrin dan Sudirman ada pemulung dan tunawisma.
Mengapa blusukan menjadi pilihan pertama kegiatan Risma sejak awal bertugas jadi Mensos? Selain suasananya jadi kental pencitraan, akting, politis, blusukan menandakan tak kreatif dan tak inovatif.
Wahai Bu Risma, tunaikan saja amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Bekerjalah dengan prioritas saat ini, yaitu mendistribusikan bantuan karena dampaknya sangat besar untuk membantu masyarakat kecil di masa pandemi. Untuk urusan blusukan bisa diserahkan ke jajaran di bawahnya atau pemerintah daerah.
Pikirkan dan lakukan bagaimana bantuan yang distribusikan oleh presiden itu bisa tepat sasaran sebab anggaran Kemensos itu besar. Dari berbagai informasi ada sekitar Rp 92,8 triliun, itu bukan anggaran yang kecil.
Jadi, bila anggarannya tepat sasaran, tepat waktu, maka akan berdampak besar untuk mengangkat kemiskinan. Sebab, sudah bukan rahasia publuk, persoalan yang paling mendasar adalah tentang data. Apakah data penerima yang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan?
Terlebih, tugas suci Risma adalah mengangkat citra partainya, sebab pendahulunya kini sudah ditangkap KPK karena korupsi bansos. Dan, masyarakat juga menduga, hasil korupsinya juga untuk banyak pihak termasuk untuk "setoran" ke partai.
Ingat Bu Risma, pendahulu Anda sudah bikin masalah dan masyarakat hingga kini masih belum terobati sakit hatinya. Rakyat sedang susah malah tega bansos dikorup. Jadi, saat Anda kini menggantikannya, pikirkan jangan sampai KPK menjerat Anda lagi karena Anda salah langkah dan tidak cermat.
Coba ricek lagi, apa tugas utama Mensos, lalu di mana adanya Program Blusukan itu? Apa latar bekakang dan tujuannya? Siapa sasarannya? Di mulai kapan dan diakhiri kapan untuk seluruh pelosok negeri. Bila itu ada, maka Anda tidak mengada-ada dan cuma sekadar cari sensasi yang masyarakat pikir sebagai aksi yang sudah "basi".
Ayo Bu, ambil langkah berkah yang bernilai ibadah dan amanah, bukan malah menambah masalah di tengah musibah.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
