Bukan +62 rasanya bila setiap saat terus lahir drama-drama yang justru skenario dan penyutradaraanya dicipta oleh kalangan elite partai dan tokoh-tokoh pemimpin bangsa dengan tujuan kepentingan-kepentingan di saat pandemi corona yang masih merajalrla, di saat rakyat yang sangat butuh panutan dan suri teladan di tengah berbagai penderitaan dan ketidak adilan di berbagai bidang di Republik ini.

Kali ini kisah drama yang ujungnya bikin kisruh dan keruh suasana, lagi-lagi dari kalangan seputar Istana Negara.

Kepentingan Istana, isapan jempol

Apakah kisah drama ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan Istana Negara, terutama kepentingan partai utama yang mendukungnya dan kepentingan taipan atau cukong demi kepentingan-kepentingan yang bukan sekadar Pilpres 2024, sebab 2024 masih lama? 

Mungkinkah kisah drama yang tadinya hanya dikira isapan jempol semata, dan kini nyata terjadi, memang menjadi bagian dari mata rantai kepentingan yang lebih besar dari rezim penguasa. Lalu, ada tokoh yang sengaja dimajukan dan dikorbankan, meski dengan cara yang tak santun, tak simpatik, dan tak etik?

Saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa, sontak berbagai pihak dan masyarakat Indonesia kaget. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan berbagai pikiran lainnya. 

Intinya, berbagai pihak apa yang dibilang AHY hanya isapan jempol dan bisa jadi demi mendongkrak elektabilitas partai yang dipimpinnya.

Terlebih, saat itu, AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan "kudeta". Malah, AHY juga bicara bahwa:

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Adapun yang menyebut nama pejabat yang dimaksud bukan AHY, tetapi Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Bahkan apa yang diungkap Herzaky berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang mereka dapatkan.

Kisahnya, berdasarkan keterangan tertulis, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional dan disinyalir jelas-jelas untuk kepentingan pencapresan 2024.

Yang membikin berbagai pihak dan masyarakat lebih bertanya-tanya, sebab AHY bahkan dengan gamblang mengungkapkan, gerakan kudeta itu didalangi oleh lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah. 

Sementata, empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yang statusnya terdiri dari seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.

Jujur, saat AHY menyebut siapa yang ada di balik rencana kudeta tersebut,  yang rencananya akan dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB), serta menyebut sejumlah kader Partai Demokrat telah dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat. Saya berpikir, ini sepertinya sangat serius.

Terlebih, diungkap pula hal-hal yang saat itu tetap saya pikir mustahil terjadi karena dipaparkan kisah berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar, pasalnya tujuan kudeta di Partai ini akan dijadikan sebagai kendaraan politik bagi yang memiliki kepentingan lebih besar.

Ironisnya, karena pada akhirnya kisah kudeta itu nyata dan terjadi, namun tokoh yang awalnya dituduh ada balik rencana kudeta, yaitu Moeldoko menanggapi hal tersebut, dengan meminta Partai Demokrat tidak dengan mudah menuding Istana. Ia juga mengingatkan agar Demokrat tak mengganggu Presiden Joko Widodo.

Saat bicara di depan media pun Moeldoko mengatakan:

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko melalui konferensi pers virtual.

Dan lebih miris, Moeldoko juga menyebut:

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," imbuh dia.

Selain bicara berbagai hal, saat itu Moeldoko pun mengaku tak mempersoalkan digulirkannya isu ini. Namun, ia menyebut bahwa seorang pemimpin harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing, serta menyarakan bahwa menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing. Keren luar biasa gaya bicara dan sikap serta ekspresi Moeldoko saat itu, karena masyarakat berpikir Moeldoko memang tidak ada di dalam kisah itu. 

Tapi, waktu yang bergulir cepat, ternyata juga menjadi saksi bahwa ucapan AHY bukan omong kosong. Kudeta benar terjadi. Moeldiko pun benar menjadi pemimpin partai kudeta tersebut.

Keprihatinan mendalam

Atas peristiwa kudeta yang ternyata nyata, masyarakat pun lantas banyak yang beropini di berbagai media massa dan media sosial.

Opini masyarakat, bila ditelisik, benang merahnya bukan pada.persoalan konflik internal partai hingga sampai dikudeta. Tetapi lebih menyoal kepada siapa pelaku kudeta yang oleh masyarakat juga terbaca, kesannya ada sutradara dan kepentingan yang lebih besar di balik kudeta ini.

Bila ada pihak yang meminta Presiden Joko Widodo jangan sampai melakukan pembiaran atas kudeta di Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, maka adalah hal yang wajar. 

Tetapi bagaimana bila memang benar, peranan Moeldoko memang sudah ada skenario lebih besar yang mengaturnya, dan di baliknya memang ini nyata kepentingan Istana dan partai yang mendukungnya?

Yang pasti, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi. Apak yang dilalukan oleh Moeldoko, manuver Moeldoko, jelas mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.

Terlebih, sebagai pejabat aktif di pemerintahan, terlibatnya Moedoko dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis, tidak simpatik, dan jauh dari karakter seorang ksatria.

Bagaimana mungkin, sebuah partai yang masih ada Ketua Umumnya, tiba-tiba lahir  Ketua Umum baru, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang disebut tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional karena digelar tanpa memenuhi syarat yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan tidak ada restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Luar biasa. Inilah cermin betapa lemahnya tingkat kecerdasan intelektual dan personaliti para tokoh pemimpin bangsa, yang lebih mengedepankan sisi duniawi, kekuasaan dan tahta sehingga tak pantas menjadi panutan dan suri teladan. Karena lebih membela yang punya kepentingan, maka rasa malu pun dibuang.

Bersyukurlah, tetap menjadi rakyat jelata yang tetap punya rasa malu, miskin harta dan tahta, namun tetap tinggi harga diri dalam kehidupan duniawi. Tak menjadi manusia serakah dan lupa diri.

Kira-kira bagaiman sikap dan tanggapan Presiden kita? Meski sudah ada menterinya yang bilang masalah Moeldoko adalah masalah internal. Benarkah? Benarkah bukan karena ada tujuan dan kepentingan yang lebih besar, hingga Moeldoko dikorbankan atau menjadi korban? 

Jadi, kudeta partai ini, sebenarnya kepentingan siapa?

Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.