Kebijakan kesehatan merupakan aspek penting untuk mencapai kondisi sehat bagi semua, tanpa membedakan ras, agama, pandangan politik, ataupun status ekonomi. (Sumber gambar: Pexels)

Menurut WHO kesehatan adalah keutuhan kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial dan tidak selalu tentang absennya suatu penyakit ataupun gangguan lain. Menikmati derajat kesehatan tertinggi adalah bentuk hak paling fundamental manusia yang perlu dicapai tanpa membedakan ras, agama, pandangan politik, status ekonomi ataupun sosial individu. Kondisi itu bisa dicapai, salah satunya, melalui penerapan kebijakan kesehatan yang baik.

Kebijakan Kesehatan adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan dalam masyarakat. Kata ‘kesehatan’ dan ‘masyarakat’ adalah kata-kata kunci dalam konsep ini. Namun, keduanya mengandung cakupan makna yang begitu luas sehingga kebijakan kesehatan tidak bisa diterangkan dalam sebuah konsep tunggal, ada bentuk-bentuk kebijakan kesehatan lain yang mengikutinya. Lantas, bentuk-bentuk kebijakan kesehatan apa saja yang perlu diketahui?

Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Kebijakan pelayanan kesehatan adalah kebijakan yang berfokus pada pelayanan kesehatan sebagai upaya terorganisir untuk mengobati atau merawat penyakit, keadaan disabilitas, ataupun kecacatan (de Leeuw, Breton, Clavier:2014). Adapun, upaya-upaya kesehatan tersebut dilakukan dengan mengatur dan meregulasi keberadaan tenaga kesehatan profesional, kesediaan farmasi, pembiayaan sistem kesehatan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. 

Kebijakan Tenaga Kesehatan

Kebijakan Tenaga Kesehatan mencakup kebijakan-kebijakan ataupun strategi untuk mencapai angka, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan. Kebijakan tenaga kesehatan, contohnya, berupaya mengatasi kekurangan dokter ataupun perawat. Pada 2016 WHO menerbitkan dokumen Global Strategy on Human Resources for Health Workforce 2030 sebagai acuan bagi pembuat kebijakan negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan tenaga kesehatan. Aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan tenaga kesehatan bukan hanya pemerintah, tetapi juga asosiasi profesi, sektor bisnis, hingga serikat buruh.

Kebijakan Kesehatan Global

Kesehatan global merupakan area kesehatan yang berfokus pada isu-isu kesehatan dunia (Mahendradhata:2020). Peristiwa kesehatan global umumnya menyertakan kerja sama lintas negara, bersifat multidisipliner, dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan status kesehatan masyarakat dunia. Sementara, kebijakan kesehatan global meliputi upaya-upaya kesehatan pemerintah dunia untuk membentuk kebijakan kesehatan yang bersifat mendasar bagi masyarakat dunia. 

Kebijakan kesehatan global memiliki prinsip yang khas, yakni ia memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat yang tinggal di planet bumi, alih-alih memperhatikan negara tertentu. Implementasi kebijakan kesehatan global melibatkan aktor-aktor lintas negara, mulai dari pemerintah domestik hingga masyarakat sipil. Beberapa ahli menyebut, ‘karantina’, seperti yang terjadi selama periode pandemi Covid-19, adalah bentuk kebijakan kesehatan global pertama, tepatnya pada abad ke-14 ketika wabah pes merebak di Eropa.

Kesehatan dalam Kebijakan Luar Negeri

Umumnya, kebijakan luar negeri atau hubungan internasional adalah seperangkat tujuan yang mengatur aktivitas ataupun interaksi antara satu negara dengan negara lain. Tujuan utama kebijakan luar negeri ialah memanfaatkan aktivitas diplomasi, seperti perbincangan, pertemuan, ataupun perjanjian, untuk mengatasi persoalan-persoalan internasional.

Kesehatan adalah salah satu dimensi dalam kebijakan luar negeri. Sebab, kehadirannya dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan global. Beberapa permasalahan kesehatan dalam kebijakan luar negeri, seperti munculnya periode pandemi, menyebarnya patogen penyakit-penyakit baru, hingga belum terbentuknya pandangan kesehatan sebagai hak asasi manusia. 

Kebijakan Kesehatan Mental

Kebijakan kesehatan mental adalah kondisi sejahtera ketika individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi stres, beraktivitas produktif, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Karenanya, kesehatan mental mencakup beragam komponen, mulai dari komponen emosi, psikologis, ataupun kesejahteraan sosial.

Sementara, WHO menjelaskan kebijakan kesehatan mental global sebagai pernyataan resmi pemerintah ataupun otoritas setempat untuk menyediakan visi, nilai, prinsip, dan tujuan serta menyediakan seperangkat tindakan untuk mencapai visi tersebut. Perumusan hingga implementasi kebijakan kesehatan mental mencakup keterlibatan berbagai kelompok, mulai dari orang dengan penyakit mental, anggota keluarga, pembuat kebijakan, hingga pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Kebijakan Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah salah satu jenis asuransi yang menanggung biaya risiko akibat pengobatan. Kebijakan asuransi kesehatan umumnya mencakup biaya pengobatan yang perlu dikeluarkan seseorang di masa depan. Skema tersebut biasanya terdapat dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pelanggan yang sebelumnya telah setuju menjamin pembayaran ataupun kompensasi biaya medis ketika pelanggan mengalami sakit.

Kebijakan asuransi kesehatan dapat dipahami sebagai kontrak antara penyedia asuransi, baik pemerintah ataupun perusahaan dengan individu ataupun instansi, seperti kantor atau pemberi kerja lainnya. Ketentuan mengenai kontrak tersebut, umumnya bisa diperpanjang, baik tahunan ataupun bulanan ataupun berlangsung seumur hidup dalam beberapa kasus.

Masih terdapat sangat banyak bentuk kebijakan kesehatan. Tetapi, hal tersebut perlu diuraikan dalam catatan-catatan lain untuk memastikan informasi tersampaikan komprehensif. Kesehatan merupakan hak, dalam artian ia harus selalu diupayakan agar masyarakat dari beragam latar belakang dapat mencapai kondisi sehat. 

Itu sebabnya, pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta perlu terlibat merumuskan kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan yang baik di segala lini, tidak menjamin setiap orang mencapai kondisi sehat, tetapi ia menjadi jalan yang memastikan akses terhadap kesehatan tersedia bagi semua. 

Lembaga masyarakat sipil berwujud think tank seperti CISDI bertugas memberikan rekomendasi kebijakan yang akurat kepada pemerintah. Hingga hari ini saja, CISDI konsisten menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam krisis penanganan Covid-19. 

Di samping itu, CISDI kerap berjejaring dengan berbagai pihak serta menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan melalui kelas online bagi nakes, donasi kebutuhan tenaga kesehatam, hingga menyelenggarakan Program Pencerah Nusantara. Paling anyar, CISDI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) untuk menguatkan puskesmas dalam penanganan wabah di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat.

Tentang Program PUSPA

Program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam memperkuat respons penanganan Covid-19 di puskesmas. Program ini merekrut 500 tenaga kesehatan sebagai field officer yang akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat. Program PUSPA bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat.

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata. 

Penulis

Amru Sebayang

Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.