Siapapun dapat menjadi sasaran hoax, bukan hanya pemerintah. Bila ada yang mengatakan bahwa pemerintah sering jadi sasaran hoax, itu tidak lain karena pemerintah merupakan aktor utama pembuat kebijakan publik. Nyaris setiap hari, pemerintah—di berbagai jenjang—membuat kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Lumrah saja bila pemerintah dan kebijakannya, juga parlemen maupun institusi lain, menjadi sorotan masyarakat luas.
Manakala ada informasi yang kemudian dikategorikan sebagai hoax, maka pemerintah sebenarnya tidak cukup hanya menjatuhkan stempel ini hoax: ini hoax dan itu bukan hoax. Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri mengapa hoax diproduksi dan menyebar luas? Apakah hoax ini sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat atau merupakan wujud ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai kebijakan tertentu.
Dari sisi masyarakat, warga sebaiknya atau bahkan wajib memeriksa kebenaran informasi yang ia terima, apakah benar atau tidak. Biarpun yakin akan kebenarannya, warga tetap penting memeriksa atau melakukan cek-ricek, verifikasi, atau konfirmasi. Sebab, sebuah informasi bisa jadi dianggap benar oleh penerimanya hanya karena informasi itu sesuai dengan yang ia bayangkan atau cocok dengan harapannya—ada semacam bias psikologis.
Apa lagi jika penerima ragu akan kebenaran sebuah informasi, semakin wajib baginya untuk memeriksa informasi itu jika ia menganggapnya penting. Jika informasi itu dinilai tidak penting, bisa langsung dihapus daripada memenuhi ruang memori hape. Jika dinilai penting, wajib dipastikan kebenarannya. Jika ragu, tak usah menyebarkan atau membagikannya ke orang lain.
Bagaimana dari sisi pemerintah selaku pembuat kebijakan? Salah satu cara ampuh untuk menekan hoax ialah dengan bersikap jujur dan terbuka mengenai penerbitan kebijakan tertentu. Sebagai pihak yang terdampak kebijakan publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui mengapa kebijakan tertentu dikeluarkan, apa latar belakang dan pertimbangannya, apa saja keputusannya, dan seterusnya.
Contoh mutakhir ialah simpang siurnya informasi mengenai dana haji. Masyarakat bertanya-tanya, apakah dana yang dimiliki warga yang hendak menunaikan ibadah haji hanya disimpan saja di tempat tertentu, bank syariah umpamanya. Atau dipakai untuk apa? Membangun infrastruktur? Disimpan dalam surat utang negara? Atau diapakan? Itulah pertannyaan yang beredar di tengah masyarakat.
Apabila penjelasan yang jujur dan transparan tidak diberikan, masyarakat dapat dengan mudah termakan oleh desas-desus, gosip, dis-informasi, hingga fitnah buruk. Kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci untuk melawan hoax, dari mana pun asalnya, pihak manapun yang menjadi sasaran hoax.
Tata kelola informasi yang baik memberi peluang lebih besar untuk menekan penyebaran hoax, sebab masyarakat memiliki akses kepada informasi yang benar dan akurat dari sumber-sumber yang dapat diandalkan karena jujur dan terbuka. Jika akses ini dibuka, masyarakat tidak akan mudah teperdaya oleh kabar desas-desus, berita bohong, maupun dusta dan fitnah.
Apabila ada hal-hal tertentu yang disembunyikan, sebuah kebijakan publik dapat dengan mudah dibelokkan sehingga yang beredar di masyarakat adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Informasi latar belakang yang disajikan secara menarik, dengan bumbu-bumbu yang lezat untuk bergosip, dapat dengan mudah disantap oleh warga masyarakat, padahal belum tentu benar. Informasi semacam itu lebih mudah menyita perhatian publik dan karena itu jadi trending topic di media sosial.
Lantaran itu, setiap penerbitan kebijakan publik harus dilandasi oleh kejujuran dan transparansi, baik dari segi kandungan informasinya maupun dalam penyampaiannya. Jangan bersiasat atau memanipulasi psikologi publik. Apabila pemerintah dan DPR main petak umpet dengan menyembunyikan hal-hal penting tertentu di balik sebuah kebijakan, para produsen hoax akan dengan cepat menyambarnya. Penting untuk diingat, pemerintah bukan satu-satunya korban hoax. Hoax bisa menyasar siapa saja dan bisa diproduksi oleh siapa saja. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
