Oleh: Sujana Donandi. S, Dosen Program Studi Hukum, Universitas Presiden
17 Agustus 1945 merupakan suatu titik balik bagi bangsa Indonesia yang menerima kebebasan dari penjajahan. Indonesia telah memperoleh kemerdekaan pada tanggal tersebut, dan satu paket dengan ikrar kemerdekaan, Indonesia memperoleh haknya menjadi bangsa yang berdaulat dan berotoritas untuk mengatur kehidupannya sendiri tanpa kontrol pihak luar. Kemerdekaan yang diidam-idamkan bangsa Indonesia telah secara nyata diperoleh dan tanggung jawab untuk mempertahankannya ada di tangan kita semua yang hidup saat ini.
Kemerdekaan yang memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk mengatur dirinya sendiri melalui pemerintahan yang sah terimplementasikan dari norma-norma yang dibangun dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ada begitu banyak norma yang berlaku di Indonesia, mulai dari norma sosial, agama, hingga hukum. Norma hukum sendiri merupakan norma yang paling konkret implementasinya mengingat sanksi atas pelanggarannya secara jelas telah memiliki prosedur tersendiri. Sanksinya pun dapat diterapkan secara terukur berdasarkan rumusan norma yang terbentuk guna menghukum suatu pelanggaran tertentu.
Sesungguhnya keberadaan norma hukum telah memberikan pula batasan-batasan. Dengan adanya norma hukum, bangsa Indonesia memiliki rambu-rambu jelas dalam melimitasi kemerdekaan tiap elemen bangsa, termasuk pula pemerintahan. Kemerdekaan yang sejati dan patuh sesungguhnya bukanlah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Kemerdekaan yang memberikan kebebasan harus dilakukan secara sah tanpa merusak kepentingan orang lain. Dalam konteks pemerintahan, pemegang otoritas tidak dapat menggunakan wewenang sesuka hatinya. Semua harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab.
Dalam perayaan kemerdekaan Indonesia, hukum masih ditantang untuk mampu mendampingi kemerdekaan yang sejati. Caranya, melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Hukum memegang peranan yang begitu besar bagi kemajuan suatu bangsa. Hukum yang berkualitas selain dapat memunculkan ketertiban di masyarakat, juga mampu meningkatkan ekonomi, kehidupan sosial, kualitas politik, dan budaya masyarakat.
Kita kembali diajak untuk merefleksikan bagaimana kualitas tiga komponen utama hukum telah bekerja sejauh ini sebagaimana dalam teori bekerjanya hukum dari Chamblis dan Seidman: substansi, struktur, dan kultur. Ketiganya sepatutnya bekerja dengan maksimal sehingga hukum dapat bekerja dengan maksimal dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di Indonesia. Jika salah satu saja dari ketiga unsur tersebut dalam kondisi malfungsi, maka seluruh tatanan hukum akan tersendat sehingga seluruh sector kehidupan masyarakat juga akan terpengaruh.
Kualitas substansi hukum ada di tangan para pemegang otoritas pembuat hukum, seperti para perwakilan rakyat, kepala pemerintahan, hingga kepada pejabat-pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan regulasi sesuai lingkup kewenangannya. Regulasi-regulasi yang dihadirkan haruslah tegas dan mampu menimbulkan tidak hanya efek taat, namun juga jera bagi pihak yang pernah melanggarnya. Dalam regulasi yang berurusan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan umum khususnya, norma-norma yang dirumuskan harus jelas dan terukur dan sanksi yang dirumuskan juga harus secara maksimal berdasarkan kajian keilmiahan yang cukup mampu memberikan efek bertobat bagi pelakunya.
Substansi yang bagus harus pula diikuti oleh para pemegang otoritas (struktur) yang berkualitas. Sikap profesional dan tidak mencari keuntungan sendiri wajib dimiliki para pejabat pemerintahan. Tujuannya, agar upaya-upaya pemerintahan yang dilakukan dalam otoritasnya semata-mata untuk kebaikan masyarakat, bukan pribadi. Hal ini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Sebab, dalam dua tahun terakhir kita dibuat prihatin dengan adanya beberapa menteri yang terlibat dalam kasus korupsi. Apalagi korupsi yang dilakukan itu melibatkan kepentingan sosial, seperti bantuan sosial (bansos) yang semakin membuat kita mengernyitkan dahi. Di tengah situasi ekonomi dan sosial masyarakat, struktur yang berwenang justru tidak menunjukkan empati, melainkan ketamakan.
Masyarakat (kultur) di satu sisi juga punya kewajiban moral untuk membantu hukum dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat yang taat hukum akan membantu pula terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga diharapkan patuh dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan itu terwujud.
Contohnya, masyarakat dapat berkontribusi besar dalam menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran pajak. Kedisiplinan dan kemauan untuk membayar pajak akan menjadi sumbangsih yang besar karena memberikan pemasukan bagi negara yang kemudian uang tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat guna kesejahteraan masyarakat. Demikian juga terhadap regulasi lainnya, masyarakat idealnnya taat sehingga tercipta ketertiban, seperti ketaatan hukum dalam berlalu lintas dan memenuhi kewajiban-kewajiban hukum dalam bisnis bagi korporasi, seperti pemenuhan legalitas badan dan aktivitas usaha.
Etika memegang peranan penting dalam mewujudkan komponen hukum yang berkualitas yang mampu mendukung kemerdekaan yang sejati. Etika berfokus kepada respon batiniah seseorang dalam merespon suatu peristiwa. Dengan etika, sekalipun seseorang melihat celah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang secara hukum tidak melanggar, namun secara etika tidak patut, maka kualitas dalam unsur-unsur bekerjanya hukum akan tercipta dengan baik. Bagi pejabat pemerintahan misalnya, dalam menyusun regulasi, bisa jadi ada substansi yang secara normatif tidak membentur ataupun melanggar ketentuan lainnya karena bersifat terbuka, namun sesungguhnya secara etika moral kurang layak, maka denga etika ia dapat secara bijaksana menentukan substansi hukum yang lebih ideal.
Etika juga menjadi alat kontrol bagi masyarakat yang melihat kesempatan untuk melanggar hukum. Sebagai contoh, saat berlalu lintas, ketika lampu merah, seseorang yang melihat bahwa tidak ada polisi lalu lintas yang mengawasi daerah tersebut, akan menerabas lampu merah tersebut karena merasa tidak aka nada apparat yang menindak dan menghukum perbuatannya. Hal ini terjadi karena orang tersebut tidak mengutamakan etika dalam sikapnya. Dengan adanya etika, sekalipun tidak ada pengawasan dari apparat, namun hati orang tersebut dapat menjadi pengawas bagi dirinya sendiri sehingga ia tidak akan menerabas lampu merah sekalipun tidak ada yang mengawasinya.
Dengan hukum yang berkualitas, kemerdekaan yang sejati akan tercapai. Sebaliknya, hukum yang carut marut, akan menghadirkan ‘penjajahan’ lainnya yang laten, dan berbahaya bila dibiarkan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Untuk itu, kita perlu mengambil komitmen bersama untuk menerapkan etika dalam tiap aktivitas kehidupan bermasyarakat. Juga aktivitas menjalankan fungsi pemerintahan bagi pejabat pemerintahan. Dengan demikian, hukum dan kemerdekaan menjadi dua bagian yang inheren dan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ikuti tulisan menarik Sujana Donandi Sinuraya lainnya di sini.
