"Saat demokrasi semakin bebas, maka kebebasan berpendapat terbuka sebebas bebasnya, disaat itulah politik kita di pertontonkan oleh berbagai permainan, intrik dan distorsi,"
Masyarakat Indonesia kembali akan menghadapi pesta demokrasi secara serentak di tahun 2024. Tentu itu merupakan momentum terbaik untuk menentukan nasib bangsa dimasa depan. Pergantian pemimpin diharapkan mampu memberikan warna baru dalam perjalan politik, perjalanan pembangunan maupun perjalan demokrasi Indonesia.
Selain itu pesta demokrasi 2024 juga adalah momen yang paling ditunggu oleh masyarakat, pegiat politik, pejuang demokrasi dan seluruh stakehloders yang mengharapkan pimpinan baru dimasing-masing daerahnya. Ini juga menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat melalui tawaran-tawaran program menarik dari masing-masig kandidat.
Bargaining itulah yang kemudian menjadi sebuah stategi untuk menggalang dukungan dengan tujuan memenangkan pertarungan politik. Bagi sebagian elit politik tak hanya program yang menjadi daya tarik tapi bargaining posisition yang menjadi komitmen antara calon pemimpin dan aktor politik. Juga tak sedikit orang yang mencari panggung popularitas melalui momentum ini.
Namun dalam prosesnya, setiap menghadapi pesta demokrasi kita selalu dipertontonkan dengan hal-hal yang sangat dangkal dan tidak esensial dalam dunia politik Indonesia. Tidak sedikit dari mereka terjebak dalam ruang-ruang dialektika yang tidak produktif karena fanatisme politik yang mereka anut.
Diskriminasi sistemik terjadi yang mana meniadakan atau mengecilkan peran seseorang dimasyarakat karena perbedaan latar belakang kepentingan, pilihan dan golongan dalam masyarakat. Upaya ini selalu terjadi bahkan telah mengakar pada kultur dan sistem perpolitikan Indonesia, sehingga tidak dilihat sebagai suatu tindakan yang bodoh namun sebagai tindakan yang wajar dilakukan.
Dalam realitas ini anak muda mesti hadir sebagai pioner demokrasi yang santun dan berkarakter, tidak malah memperkeruh kondisi politik yang dangkal. Ada banyak fenomena politik yang banal yang sedang kita saksikan seperti black campaign, hoax dan money politik. Semua itu adalah lumrah dilakukan karena telah mengakar dan menjadi budaya. Oleh karena itu, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah tanggung jawab anak muda sebagai generasi bangsa dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
Banalitas Politik Melalui Black Campaign, Hoax dan Money Politik
Dalam beberapa kasus menjelang pemilu legislatif maupun eksekutif praktik black campaign, penyebaran hoax dan money politik kerap terjadi. Hal ini tentu menunjukan tingkat ketidak percayaan diri yang tinggi. Black campaign dan penyebaran hoax kerap dilakukan sekelompok orang melalui fake accounts dan media online catering. Praktik money politic kadang menjelma menjadi bagi-bagi kue kepada masyarakat. Framing atas money politic yang gagal ini cukup memprihatinkan. Pasalnya upaya-upaya seperti itu sangat tidak mendidik.
Barter antara kue dan suara yang dipertontonkan tokoh politik ini menunjukan gambaran wajah perpolitikan yang sangat sporadic dan sectarian serta sangat anomali dari nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun beberapa tahun lalu. Segelintir menganggap bahwa dominasi black campaign, penyebaran hoax dan money politic adalah strategi untuk memenangkan pertarungan politik.
Atas fenomena tersebut seolah kita telah menguatkan tesis yang mengatakan bahwa salah satu gejala paling menonjol digenerasi Z ini (generasi digital) adalah meningkatnya individualisme. Sikap saling tidak menghargai dan pengahancuran aturan yang dibangun oleh budaya individualisme membuat kita semakin picik. Pasalnya hanya menyisakan satu aturan yakni menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi.
Maka pendidikan politik dipandang perlu untuk diberikan kepada seluruh masyarakat. Minimal tidak pendidikan politik dimulai dari diri sendiri demi terselenggaranya pemilu yang kondusif, aman dan damai.
Buzzer Politik
Centre for Innovation Policy and Government (CIPG) dalam risetnya mengatakan buzzer adalah individu yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian, membangun komunikasi, lalu bergerak dengan motif tertentu. Awalnya keberadaan buzzer dianggap biasa saja di media social dan biasa digunakan untuk kepentingan korporat dalam melakukan promosi produk tententu.
Namun seiring berjalannya waktu peran buzzer tersebut mengalami pergeseran. Keterlibatan mereka dalam dunia politik mendapat konotasi negative dalam pandangan public karena kerap memproduksi konten-konten negative dimedia social. Buzzer politik ini selalu kita temui menjelang perayaan pesta demokrasi. Mereka menyebar fitnah, kebencian dan negativitas-negativitas lainnya.
Pendidikan Politik
Upaya pendidikan politik tidak lain sebagai upaya pemberian pemahaman, pencerahan akan tanggung jawab masyarakat dalam posisinya menghadapi pemilu. Dengan ini masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak pada political fallacy.
Idealnya lembaga seperti partai politik yang memberikan pendidikan politik yang kemudian mampu menggerakan dan mensosialisasikan peran urgen masyarakat tidak malah menambah penderitaan masyarakat dengan cara melacurinya.
Pendidikan politik juga sebagai upaya memajukan proses demokrasi yang santun dan berbudaya dari semua individu dan masyarakat. Bahwa dalam situasi social politik itu penuh intrik dan konflik yang harus diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Orientasi pendidikan politik diarahkan pada demokratisasi setiap individu dan masyarakat bukan politisasi individu dan masyarakat.
Keberhasilan pendidikan politik ini akan ditandai dengan perubahan paradigma berfikir masyarakat terhadap politik bahwa politik itu adalah istrumen untuk mencapai kesejateraan memalui kebijakan. Dengan begitu banalitas politik atau proses pendangkalan politik yang didalamnya berbagai hal yang remeh temeh dan tidak esensial tidak terjadi lagi dalam wajah demokrasi indonesia.
Ikuti tulisan menarik La Ode Muhammad Aril Masri lainnya di sini.
