Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait isu yang melibatkan dirinya tergabung dalam kasus bisnis tes PCR.
Terkait isu tersebut, Luhut mengakui bahwa perusahaannya dirinya masuk dalam lingkaran bisnis tersebut. Ia dan pihak perusahaannya memang menjalin dengan perusahaan alat tes PCR, akan tetapi hal tersebut terjadi pada saat di awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Namun, ia membantah jika mengambil keuntungan pribadi dalam bisnis tersebut. Hal ini lantaran menurutnya tujuan utamanya bukan mengambil untung tersebut, tetapi untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan PCR.
Sontak hal ini membuat 'geli' masyarakat. Jika memang benar tidak mencari keuntungan, maka mengapa pelaksanaan tes usap RT-PCR tersebut harus memakai nama perusahaan. Padahal, bisa, kan, menggunakan nama Yayasan bila itu untuk kegiatan beramal? Rakyat ujungnya tetap susah percaya dengan klarifikasi Menko Luhut.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule merespons bahwa dirinya merasa ganjil dengan pengakuan Menko Luhut yang tidak mengambil keuntungan dalam berbisnis tes PCR.
“Klaim Luhut aneh, kalau beli saham tapi tidak ambil untung mending bikin yayasan sosial,” ujar Iwan Sumule.
Menurutnya, ia yakin bahwa masyarakat Indonesia tidak akan mudah percaya begitu saja dengan pernyataan yang telah dilontarkan oleh Luhut.
“Tentu banyak orang tak percaya klaim Luhut, tak ambil untung dari bisnis PCR. Beda, belum diambil dan dapat untung. Iya nggak sih?” kata dia.
Semua Menunggu Sikap Tegas Presiden
Sejumlah tokoh politisi juga meragukan tentang pengakuan Luhut tersebut. Banyak yang diantaranya meminta kepada Presiden, DPR RI hingga KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Oleh karena itu, pengamat politik Ray Rangkuti mendesak kepada para penegak hukum untuk berani melakukan penyelidikan dan membongkar adanya mafia di dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang menyeret nama-nama pejabat negara.
Menurutnya, para mafia bisnis tersebut bisa menyebabkan dua masalah sekaligus. Hal ini terlihat dari persentase keterlibatan para mafia PCR dalam bisnis tersebut selama masa periode jabatan pemerintahan Presiden Jokowi.
Pertama, dari aspek hukum, hal ini bisa berpotensi terjadi adanya korupsi. Meskipun keuntungan tersebut tidak diperoleh secara pribadi, tetapi melalui sebuah kelompok yang saling bersangkutan. Kedua, Ray menggarisbawahi masalah etika. Para pembuat kebijakan seharusnya beretika dengan tidak boleh memiliki ikatan langsung terhadap unit pelaksana bisnis dari kebijakan tersebut.
"Ini bukan soal perusahaan tertentu, misalnya tidak sedang di bawah kewenangannya, bahkan jika itu hanya sub usaha lain di mana pusat usahanya memiliki kaitan dengan pejabat negara. Inilah etika jabatan yang semestinya di era Pak Jokowi ini harus makin mengental dan menonjol dalam prakteknya. Bukan sebaliknya terus tergerus dengan argumen seadanya," kata dia.
Pejabat yang berbisnis di tengah kesusahan masyarakat sesama pandemi Covid-19 jelas melanggar hukum, terutama pasca putusan MK terbaru di UU No.2 Tahun 2020 yang menegaskan kini tak ada lagi pejabat yang bisa kebal hukum bila itu terkait penyelewengan kebijakan Covid-19.
Seluruh lapisan masyarakat sudah bersuara bahkan babak terkini kasus ini telah bermuara pada laporan ke lembaga KPK. KPK pun juga mengatakan akan tak pandang bulu dan tindak tegas. Baiknya, tindak tegas KPK juga akan diikuti oleh Presiden Jokowi. Terlebih, yang terlibat dalam kasus ini adalah para pembantunya di pemerintahan.
Menurut kamu, langkah apa yang akan diambil Presiden di tengah carut-marut kabinet pemerintahan yang bisa membahayakan jabatan serta kepercayaan masyarakat? Semoga saja apapun itu, keadilan untuk rakyat tetap di atas segalanya.
Ikuti tulisan menarik Aisyah Hetra lainnya di sini.
