Ada berita yang bikin rakyat lega. Dia adalah kisah corona, sebab pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang ketentuan perjalanan dalam negeri atau domestik yang mulai berlaku 8 Maret 2022. Tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, mengatur syarat perjalanan moda transportasi udara, laut, dan darat, baik yang menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api.
Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan vaksin booster tak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen atau PCR sebagai syarat bepergian dan pelaku perjalanan wajib mematuhi protokol kesehatan.
Sebaliknya, berita tentang penderitaan rakyat, ternyata terus berjilid-jilid, berepisode, pun berganti-ganti judul, lebih dahsyat dari pandemi corona yang kini malah sudah berubah menjadi endemi.
Di rezim pemerintahan sekarang, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah dan parlemen yang tak ada bedanya, karena satu badan, satu pikiran sebab dari gerbong yang sama, semua kepentingan mereka dilakukan dengan atas nama rakyat. Herannya, tetap ada survei yang meninggi-ninggikan kehebatan mereka yang katanya hasil pendapat dari rakyat, padahal faktanya rakyat terus gelisah dan menderita. Peetanyaannya, rakyat yang mana ya? Yang puas menderita?
Partai tak laku cari panggung
Lihatlah, di tengah rakyat terus dicekik oleh berbagai kebijakan dan peraturan yang terus memberatkan, kini rakyat susah dapat minyak goreng. Malah, beli minyak goreng harus antre dan jarinya paka dicelup tinta biru bak sedang dinTPS mau nyoblos di Pemilu. Ini, ada pimpinan partai tak laku dan tak dapat kursi di pemerintah, menghembuskan usulan dengan terang-terangan tentang penundaan Pemilu dan tambah masa jabatan Presiden. Keblinger!
Saya juga sependapat dengan apa yang dikemukakan beberapa pihak, baik di media massa, televisi, mau pun di tengah masyarakat yang berbicara obyektif. tentang munculnya isu penundaan Pemilu 2024.
Bagaimana tidak, sekarang sistem pemerintahan Indonesia benar-benar ada dalam era unified government, yaitu eksekutif dan legislatif dikuasai oleh partai yang sama.
Itu yang saya sebut satu badan, satu pikiran. Oposisi jauh dari berimbang. Sehingga, mereka sangat-sangat leluasa untuk mengubah konstitusi atau regulasi karena sejatinya mereka dalam gerbong yang sama. Satu bendera eksekutif dan bendera legislatif, saling mendukung, saling pura-pura lempar skenario. Sementara oposisi sangat-sangat lemah.
Tidak seimbangnya kekuasaan dalam sistem pemerintahan saat ini, karena dikuasai oleh badan, pikiran, dan bendera yang sama, hasilnya terbukti. Seluruh regulasi atau undang-undang yang strategis, semua tercipta dalam waktu singkat, dan selalu menabrak amanah rakyat, tetapi selalu bilang itu dari rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat imajiner, kali.
Ini lho, hasil mufakat si satu badan, pikiran, dan bendera, di antaranya tentang UU KPK, aturan BPJS, Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Minerba, Ibu Kota Negara (IKN), dan sepertinya kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga kebutuhan pokok, juga jelas dari skenario mereka.
Alibi minyak goreng, buntutnya nanti akan ada yang dianggap jadi pahlawan. Usulan penundaan Pemilu yang sekadar cari panggung karena partainya tak laku dan belum dapat jatah kursi di pemerintahan, lalu pura-pura menjual alasan kondisi rakyat dan masalah ekonomi, sungguh skenario basi.
Sehingga, sepertinya, kelangkaan minyak goreng dan lainnya, adalah satu skenario demi tujuan partai dan politik. Di luar ada yang cari celah untuk korupsi, sebab lahan korupsi sudah susah. Corona juga sudah reda. Bingung mereka. Jadi, ada terus celah yang dibikin agar rakyat teriak, nanti muncul jagoan dan penyelamat.
Presiden tak tegas, negarawan?
Sebab kekuasaan sekarang satu badan, satu pikiran, satu bendera, maka rakyat juga paham dengan sikap pemimpin negeri ini. Atas wacana penundaan Pemilu, yang diusung oleh kelompok sendiri, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun melontarkan pernyataan yang kurang tegas dan cenderung bersayap. Jokowi, hanya menyebutkan, kalau sudah ada pelaksanaan, semua harus tunduk dan taat pada konstitusi.
Sudah jelas kan? Konstitusi jadi pegangan Jokowi, padahal dengan kekuasaan yang kini satu badan, pikiran, dan bendera, mereka juga akan dengan mudah mengubah konstitusi. Seperti dengan mudahnya mereka membuat segala regulasi dan UU yang menguntungkan mereka, mencekik rakyat.
Agar tak gagal paham, perhatikan! Dalam Konstitusi menyatakan hanya 2 periode, tapi apakah bisa diubah? Ya bisa, lah. Kan posisi pemerintahan unified government. Regulasi, kebijakan, dan UU lainnya juga bisa dibikin dan diubah semaunya secara kilat, penundaan Pemilu dan jabatan Presiden 3 periode, apa susahnya? Bikin wacana, lalu terpublikasi, itu kan cuma skenario untuk menuju maunya.
Luar biasa Indonesia terkini. Hampir tak ada lagi pejabat-pejabat yang yang berciri negarawan. Indonesia benar-benar menjadi sarang politikus yang tak kunjung berubah menjadi seorang negarawan.
Tak pernah lagi muncul sosok yang dapat bertindak dan mengambil keputusan yang dasarnya sesuai hak orang lain, rakyat. Yang ada adalah pemimpin yang berbuat tanpa berpikir apakah ada rakyat yang tertindas atau tidak, lalu disaring lagi dengan konstitusi sebagai dasar bernegara.
Rakyat tahu, beberapa pihak juga satu suara bahwa satu-satunya yang bisa menyelesaikan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umun PDI Perjuangan yang merupakan partai penguasa.
Itulah demokrasi kita. Artinya, demokrasi di Indonesia bergantung kepada partai, maka kita berharap partai penguasa rezim sekarang wajib menjaga proses demokrasi. Seharusnya, setelah menduduki jabatan publik, menjadi negarawan. Negarawan itu membela rakyat Indonesia seutuhnya, bukan membela rakyat di kelompoknya. Bukan bermain ambigu dengan kelompoknya yang satu badan, pikiran, dan bendera.
Minyak goreng, lahan korupsi baru
Wacana penundaan Pemilu dan tambahan masa jabatan presiden, latar belakangnya mudah dibaca. Ini pun bukan hal kebetulan, sebab kasus minyak goreng pun, sepeetinya menjadi pengalihan sekaligus alasan. Juga masalah IKN baru. Semua terkait. Satu skenario.
Lucunya, khusus untuk minyak goreng, meski sudah berlangsung lama, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan sampai saat ini masih belum menemukan penyebab pasti kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran sekarang ini.
Sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sebenarnya sudah digulirkan sepanjang awal tahun ini. Kendati harga rata-rata nasional berangsur turun, harga minyak goreng masih relatif tinggi, setidaknya masih di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Hmm, sejatinya rakyat juga tahu bahwa selama ini Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup rutin mengimpor minyak goreng nabati. Minyak goreng nabati adalah minyak yang terbuat dari ekstrak tumbuhan atau sayuran, seperti kelapa, kelapa sawit, jagung, kacang, hingga buah zaitun.
Lho, kok mengimpor? Jadi, bisa.ditebak siapa yang dapat untung dari pekerjaan basah mengimpor minyak nabati? Tak main-main soal mengimpor ini. Saya juga membaca dari data BPS, sepanjang tahun 2021 hingga Januari 2022, berapa banyak minyak nabati diimpor dan dari negara mana saja.
Sementara, pemain di Indonesia malah mengekspor minyak goreng murah karena harganya lebih tinggi di pasaran internasional. Apakah minyak Indonesia di ekspor terus kembali diimpor karena cuan untuk kantong mereka lebih hot? Di masa sulit mencari lahan korupsi. Minyak goreng ternyata bisa menolong mereka. Menggencet rakyat.
Sudah begitu, wacana tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden, juga suka-suka mereka. Keren skenario dan penyutradaraannya. Rakyat yang belum cerdas akan sangat mudah tertipu dan ujungnya akan mengaggap ada pahlawan baru dari berbagai kasus ini.
Tapi, rakyat yang cerdas juga tak kalah banyak. Jadi, tahu dan sangat mudah membaca permainan licik ini. Pada akhirnya, harta, jabatan, kedududukan, kekuasaan, usia, dan segala sesuatu yang di dunia ini, ada massanya. Ingat, itu tak bisa ditolak dan dilawan, walau dibentengi sekokoh apa pun.
Apakah minyak goreng langka bagi rakyat akan sama? Ditunda dan dibikin 3 periode? Corona reda, alat PCR/Antigen bagaimana yang masih menumpuk? Cari jalan lagi ... deh?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
