Demi Proyek IKN, Subsidi BBM Dicabut! - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

hasil dari google

atha nursasi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 13 November 2021

Kamis, 15 September 2022 19:46 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Demi Proyek IKN, Subsidi BBM Dicabut!

    sebagai respon atas kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM yang secara bersamaan juga menganggarkan belanja pembangunan Proyek IKN benilai triliunan. dialin sisi, kebiajakn ini telah berdampak terhadap melonjaknya harga sejumlah bahan pokok. dalihnya, Subsidi BBM Membebani APBN tapi anggaran Proyek IKN yang tak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat terus dianggarkan. menjadi potret ketimpangan penganggaran akut dinegara ini.

    Dibaca : 509 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Pada hari Sabtu, 3 September 2022 lalu Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalih kenaikan harga BBM dilatarbelakangi oleh anggaran subsidi membengkak. Selain itu, subsidi BBM yang pada dasarnya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, justru dinikmati oleh kalangan kelas menengah-atas. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan sebagian biaya subsidi BBM untuk bantuan sosial karena dinilai lebih tepat sasaran. Terlepas dari benar dan tidaknya dalih tersebut, secara tidak langsung pemerintah mengakui kepada publik tentang betapa buruknya tata kelola dan pengawasan pemerintah di sektor minyak dan gas bumi.

    Melonjaknya harga BBM secara langsung berimplikasi terhadap sejumlah kebutuhan pokok lainnya. salah satunya ancaman kenaikan harga pangan. seperti dikuti dalam CNBC BC Indonesia, (6/09/22), Pakar Ekonomi sekalugus Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli menjelaskan bahwa, kenaikan harga BBM akan membawa dampak serius terhadap harga pangan. Dampak tersebut timbul karena rentetan panjang dari imbas kenaikan harga BBM, termasuk meroketnya ongkos logistik dan transportasi. secara presentase, potensi kenaikan itu diperkirakan mencapai 15% secara tahunan. implikasi ini sudah mulai terjadi dibeberapa daerah, Kabupaten malang salah satunya. seperti diberitakan oleh media lokal, bahwa harga bahan pokok dikabupaten malang mulai meningkat per 6 september. misalnya, telur ayam dari sebelum seharga 24 Ribu/kg menjadi 25 ribu/kg, kenaikan serupa juga tejadi pada cabe rawit dari sebelumnya. seorang pedagang membeli dengan harga per kg 55 ribu dan menjualnya dengan harga 66 ribu per kg.

    Salah satu penyebabnya adalah inflasi kelompok volatiel atau harga bergejolak. sepanjang tahun 2022, telah terjadi beberapa kali gejolak harga secara bertahap atau periodik. misalnya pada periode Maret-Juli, kelompok volatile menjadi penyumbang utama inflasi Indonesia. Laju inflasi volatile bahkan jauh di atas laju inflasi umum dengan penjelasan, Pada Maret, inflasi pada kelompok volatile menembus 1,99% (mtm) kemudian melonjak menjadi 2,3% pada April, 0,94% pada Mei, 2,51% pada Juni, dan 1,41% pada Juli. Secara tahunan, inflasi kelompok volatile mencapai 8,93% pada Agustus. Inflasi tersebut tahunan melandai setelah menembus 11,47% pada Juli 2022 atau tertinggi sejak Januari 2014 (11,91%). Meskipun melandai, inflasi kelompok pangan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan inflasi umum pada Agustus 2022 (4,69%), Baca BBM dan harga sembako (CNBC: 6/09/22).

    Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi harga pangan setelah harga BBM melambung, sebagai bahan pakar utama transportasi, keputusan istana yang semena-mena menaikan harga BBM sudah pasti mendorong lonjakan harga disektor bahan pokok, utamanya pangan. dari biaya produksi, distirbusi hingga konsumsi turut melambung. hubungan semacam ini pada akhirnya berakibat pada ketimpangan akut karena tidak semua warga negara dapat mengakses bahan pokok seperti pangah, sembako dl secara merata. bahkan aktivitas produski bagi masyarakat petani dan nelayan semakin terhambat. neyalan kesulitan, bahkan sama sekali tidak melaut kaerena Bahan bakar kapal yang utama tidak bisa dijankau, demikian pula petani yang semakin rentan terhadap aktivitas pertanian mereka akibat melonjaknya biaya produksi, distibusi dan konsumsi.

    Demi Proyek IKN, Subsidi BBM dicabut

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) merupakan sumber pendanaan suatu negara yang bersumber dari subsidi rakyat. pajak dan retribusi adalah dua sumber utama APBN. terlepas sejumlah skema pembiayaan lain yang menyokong ketersediaan APBN, tetapi secara komposisi, pajak dan retibusi dari seluruh rakyat tanah air menempati posisi dominan dalam struktur alokasi belanja dan pendapatan negara. dalam ringkasan APBN tahun 2022 seperti dikutip dalam Website resmi Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa, dari total pendapatan Negara sebesar Rp.1.846,1 Triliun, Rp.1.510,0 Triliun diperoleh dari sektor Perpajakan, Rp.335,6 Triliun dari PNBP, dan Rp.0,6 Triliun dari Hibah. sementara untuk komposisi belanja Negara, dari Total anggaran belanja sebesar Rp.2.714,2 Triliun, Rp.1944,5 Triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat, Rp.769,6 Triliun pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

    Meskipun penjelasan ini tidak merincikan sumber pendapatan negara secara keseluruhan, tetapi pendapatan Negara disekotor pajak menjadi indikator bahwa kontribusi masyarakat Indonesia jauh lebih besar ketimbang sejumlah sektor lainnya yang sering didengungkan oleh rezim. Sehingga sangat tidak masuk akal ketika pemerintah sewenang-wenang membuat kebijakan dengan menaikan harga BBM yang justru membebani masyarakat. Rakyar dipaksa mensubsidi negara setiap tahun melalui pajak dan retribusi, pemerintah justru mencabut subsidi BBM bagi rakyat. meski pajak dan retribusi adalah kewajiban setiap warga negara, tetapi kewajiban serupa juga berlaku bagai pemerinta. sunggu tidak adil bukan!

    Sekalipun pemerintah mendalihkan kenaikan BBM karena APBN kita mengalami defisit, tetapi alasan ini tidak serta merta dibenarkan. sebab, menaikkan harga BBM bukan hal mendesak ditengah kondisi ekonomi sedang terseok-seoknya. semestinya pemerintah menggunakan skema lain yang lebih proporsional dan berkeadilan untuk menjawab problem difisit. sebab, sejauh ini, terjadi ketimpangan alokasi belanja negara, antara belanja urusan kebutuhan dasar warga negara dengan belanja infrastruktur yang syarat kepentingan bisnis kelompok oligarki.

    Alokasi belanja yang timpang dalam komposisi anggaran negara menyebabkan sejumlah ketimpangan berikutnya. hal ini dikarenaka paradigma politik anggaran yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan skema investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur skala besar terlang mengenyampingkan kepentingan rakyat. tidak hanya pada aspek alokasi dan distribusi belanja yang tidak propoor, tetapi tuntutan percepatan sejumlah mega proyek telah memicu konflik sosial-ekologis di masyarakat. Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) adalah contohnya. selain menguras anggaran publik, juga telah mengusir masyarakat kalimantan dari ruang hidupnya.

    Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam catatannya menjelaskan bahwa, dari kebutuham anggaran sebesar 468 Triliun untuk pembangunan mega proyek IKN, 20% atau sekitar 97 Trilliunnya diambil dari APBN. hal ini disampaikan oleh presiden Jokowi dalam pembahasan rancangan APBN tahun 2023. Jokowi menyebut, dana 20% dari APBN tersebut akan dugnakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan. betapa “sesatnya” logika penganggaran kita, ditengah upaya pemulihan ekonomi akbiat krisis pandemi yang tak kunjung berhasil, pemerintah justru menghambur-hamburkan anggaran publik untuk proyek IKN yang tak begitu mendesak, juga minim kemanfaatan bagi rakyat.

    Perlu dipahami bahwa, anggaran memiliki fungsi otoritas dan kemanfaatan, dan oleh karenanya perecanaannya didasarkan pada prinsip pemanfaatan, efisiensi, efektifitas, tepat sasaran dan tepat guna. Pemerintah merencanakan 97, Triliun untuk pembangunan IKN ditengah krisis keuangan negara adalah sebuah keputusan yang sama sekali tidak berbasis pada kebutuhan mendesak seluruh rakyat tanah air, selain itu, rencana tersebut juga lagi-lagi mengindikasikan rezim hari ini tidak benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan sekedar melenyelenggarakan kepentingan kekuasaan segelintir elit -politik-bisnis dominan. Sebab, jika hendak menjawab problem defisit keuangan, seharusnya mebuat skema realokasi dengan mengalihakn sejumah anggaran pembelajaan proyek infrastruktur yang syarat politik-bisnis kepada urusan rakyat secara memadai dan berkedilan.

    Dalam konteks ini, anggaran sebesar Rp 79 Triliun untuk pembangunan IKN bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan subsidi BBM. Terlebih, jumlah tersebut sangat cukup untuk memenuhi kenutuhan subsidi BBM bagi rakyat. secara perhitungan, data yang dirilis oleh JATAM sangan rasional. dimana, dari anggaran sebesar Rp 97 Triliu dari APBN tersebut jika digunakan untuk belanja pertalite dengan harga Rp 10/liter akan mendapatkan 9,7 milyar liter pertalite. dari 9,7 Miliar jika dibagikan kepada seluruh masyarakat kalimantan Timur sebanyak 3.849.832 Jiwa maka masing-masing mendapatkan subsidi BBM sebanyak 2.519,60 Liter, dan untuk selurh rakyat Indonesia dengan total 273,5 juta jiwa maka masing-masing rakyat Indonesia akan mendapatkan subsidi BBM sebanyak 34,5 Liter.

    Sebagai penutup tulisan ini, Penulis memandang bahwa anggaran merupakan instrumen krusial dari implementasi kebijakan pembangunan sehingga mesti direnanakan dan dilaksanakan secara propoor dan berkeadilan. dalaih pemerintah mencabut subsidi BBM dan padas saat yang sama merencankana alokasi belanja untuk mega proyek IKN menggambarkan suatu kondisi ketimpangan perencanaan. Alih-alih menjawab problem defisit keuangan, keputusan peresiden menaikkan harga BBM justru mengkonfirmasi mereka sedang berpihak kepada siapa. perencanaan dan pembahasan anggaran syarat dengan sejumlah kepentingan berikut kelompok yang berkepentingan didalamnya. mengutip Wildavsky dan Caiden (2004), Dalam jurnal berjudul “Politisasi Anggaran Publik” dijelaskan bahwa penganggaran merupakan proses dimana bermacam-macam orang atau kelompok kepentingan mengekspresikan keinginan-keinginan berbeda dan membuat keputusan yang berbeda. Untuk mencapai suatu keputusan dari kepentingan yang berbeda tersebut, mereka menyampaikan argumen-argumen tentang apa yang benar dan apa yang adil, sedangkan di pemerintahan sendiri terjadi konflik dalam hal pemilihan pembelanjaan dalam pengaangaran.

    Kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM rakyat sambil lalu merencanakan penambahan alokasi belanja proyek IKN telah dengan terang mempertegas apa yang oleh vildisky disebut sebagai political choice. artinya, kekuasaan rezim jokowi dalam politik anggaran secara dominan diarahkan untuk memenuhi kepentingan dominan para elit politi-bisnis yang berkepentingan di IKN, anggaran Rp 97 Triiun direncanakan hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan segelintir elit politik-birokrat dan pebisnis, sementara seluruh rakyat tanah air harus menanggung beban penderitaan berlapis.

    Ikuti tulisan menarik atha nursasi lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.