Index Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat ukur perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk sebuah wilayah. Selain itu, Index Pembangunan Manusia bisa digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mendapatkan akses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dsb. Dari data Index Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah.
Di Indonesia data Index Pembangunan Manusia menjadi data strategis guna mengukur kinerja Pemenrintah dan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun dari penjelasan sebelumnya, bahwa dengan data Index Pembangunan Manusia (IPM) kita dapat mengetahu peringkat pembangunan suatu wilayah dan kinerja Pemerintahnya.
Berikut data Index Pembangunan Manusia per Provinsi di Indonesia:
Dari data di atas, diketahui bahwa 10 Provinsi dengan Index Pembangunan Daerah di dominasi oleh daerah Indonesia wilayah barat. Bahkan 4 diantaranya berada dalam satu pulau yang sama, Jawa. Pertanyaan, apakah desentralisasi di Indonesia telah efektif? Dimana, memang dalam desentralisasi yang dilakukan Pemerintah diharapkan adanya kemandirian dalam membangun daerah masing-masing (otonomi daerah), namun bukan berarti tidak adanya permasalahan lebih lanjut setelah adanya pemekaran daerah pemerintahan.
Kemudian, berikut data lanjut dari Index Pembangunan Daerah per-Provinsi di Indonesia;
Dari data di atas terlihat sangat jelas, 9 dari 10 Provinsi dengan IPM terendah di Indonesia dari wilayah Indonesia Timur. Fakta ini menjelaskan bahwa sejatinya belum efektifnya desentralisasi yang dilaksanan oleh Pemerintahan Indonesia. Terlebih, saat ini Indonesia tengah serius akan membangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara yang diharapkan akan selesai proyeknya tepat 100 tahun Republik Indonesia. Kemudian timbul pertanyaan akan seberapa siapnya daerah pendukung dalam pembangunan IKN ini nantinya?
Salah satu daerah provinsi yang menjadi sorotan beberapa waktu kebelakang yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dilansir dari Bisnis Tempo.co, Wakil Presiden Indonesia berharap nantinya Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi salah satu daerah penyangga Ibu Kota baru yang tengah di garap pemerintah pusat. Selain itu, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat DR. Muhammad Idris menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat memiliki sejumlah potensi guna menjadi daerah pendukung Ibu Kota baru nanti. Kemampuan Provinsi Sulawesi Barat akan mengelola horticultural seperti kakao / coklat, kopi, sawit dsb menjadi kekuatan tersendiri oleh Pemprov Sulbar guna mendukung pengelolaan sector hulu pada Ibukota baru nantinya.
Namun, sebelum itu Pemprov Sulawesi Barat mesti berbenah akan ketertinggalan mereka dalam Index Pembangunan Manusianya. Saat ini Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat 31 dari 34 provinsi Indonesia. Hal ini menjadi PR yang sangat berat bagi Pemprov Sulawesi Barat terlebih mereka yang tertinggal Provinsi Kalimantan Utara yang secara umur jauh lebih muda dari mereka dan berada pada peringkat ke-22 dari segi Index Pembangunan Manusia.
Mengingat bahwa sejatinya pembangunan sumber daya manusia perlu disoroti kembali, mengingat guna meningkatkan kemampuan produktivitas mengelola sumber daya alam suatu daerah diperlukan sumber daya manusia telbih dahulu. Sebelumnya terdapat beberapa variabel dan indikator yang di duga memiliki pengaruh terhadap IPM diantaranya seperti Desentralisasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan Negara (PPN), dan Krisis Ekonomi. Dalam jurnal yang dikemukakan oleh Setiawan & Hakim (2013), dijelaskan bahwa saat ini desentralisasi sejatinya tidak memiliki pengaruh terhadap IPM yang kemudian diargumentasikan bahwa pemerintah daerah sendiri belum mampu dalam membangun kemandiriian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apakah saat ini masyarakat di Sulawesi Barat sudah layak disebut sejahtera?
Kemudian berbicara kesejahteraan, Produk Domestik Bruto (PDB) sejatinya menjadi pengukur kesejahteraan lama yang kemudian berhubungan erat dengan Index Pembanguan Manusia (IPM) yang menjadi pengukur kesejahteraan yang disempurnakan. Jika ditinjau lebih dalam PDB sendiri dapat diartikan dalam jumlah pengadaan barang & jasa. Pengeluaran pemerintah pada barang & jasa dapat menjadi konsetrasi untuk menilai kesejahteraan masyarakat khususnya pada bidang Pendidikan dan Kesehatan yang memiliki pengaruh kuat pada IPM. Kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan akses Kesehatan yang mudah dan fasilitas Pendidikan yang baik menjadi faktor penting dalam memberikan kesejahteraan masyarakat dan tentu saja pada Index Pembangunan Manusia.
Saat ini ditinjau dari proses pengadaan barang & jasa Pemprov Sulawesi Barat untuk sektor Pendidikan telah menanggarkan dana sebesar lebih 200 miliar dan lebih dari 70 miliar untuk bidang Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2022. Dari anggaran tersebut pun timbul pertanyaan baru apakah jumlah barang dan jasa Pemprov Sulawesi Barat khususnya pada bidang Kesehatan dan Pendidikan mampu dikelola dengan baik yang kemudian berujung pada peningkatan IPM?
Untuk kesimpulannya kita kembali di awal tulisan ini, mengacu pada tujuan akhir pada Index Pembangunan Manusia yakni menilai kinerja pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat seperti angka harapan hidup, standar pengetahuan masyarakat (kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah) dan pendapatan riil perkapita daerah. Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus membenahi kemampuan internal mereka terlebih dahulu sebelum terlalu PD (percaya diri) menjadi daerah penunjang bagi Ibu Kota Baru Indonesia. Karena sejatinya pembangunan sumber daya manusia yang baik akan memberikan hasil pengelolaan pemerintahan yang baik pula. Terlebih, Sulawesi Barat sebenarnya dapat di dukung oleh Sulawesi Selatan yang berada pada peringkat ke-11 dalam konteks Index Pembangunan Manusia. Pemprov Sulawesi Barat harus berkaca pada Pemprov Kalimantan Utara yang memanfaatkan daerah penunjang sekita mereka guna membangun IPM yang jauh lebih baik dari Pemprov Sulawesi Barat. Selain itu, Pemprov Sulawesi Barat harus berupaya lebih efektif dan efisien guna mengalokasikan anggarannya terkhusus pada bidang Kesehatan dan Pendidikan. Jika Index Pembangunan Manusia daerah baik maka akan berdampak pada pembangun lainnya pada daerah tersebut.
Sumber:
https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html
https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-27.pdf
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1
https://bisnis.tempo.co/read/1288014/wapres-minta-sulawesi-barat-bersiap-jadi-penyangga-ibu-kota-baru
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1
Setiawan M.B. & Hakim A. Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Economia Vol. 9 No.1. 2013.
Brata A.G. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Lembaga Penilitian Atma-Jaya Yogyakarta. 2005.
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D389
Ikuti tulisan menarik Zulfikar Andi lainnya di sini.
