Mengulik Nasib PKL Kota Tua Dulu dan Kini

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) rasanya sudah tidak asing di tempat wisata, salah satunya Kota Tua. Dulu sepanjang jalan ini terhampar para PKL yang menjajakan produknya. Kini jajaran pedagang tampak senyap bergantikan pepohonan nan meneduhkan. Lantas, bagaimana dengan nasib para PKL?

Di suatu tempat wisata biasanya tidak terlepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Begitu pula dengan kawasan wisata Kota Tua tak hanya dipadati pengunjung, tapi juga para PKL. Namun, tidak jarang adanya PKL menambah semrawut, yakni menjajakan dagangannya di sepanjang jalur masuk atau keluar kawasan wisata membuat akses pejalan kaki menyempit.

Warga berjalan di trotoar yang menjadi lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu (20/4/19). ANTARA/Aditya Pradana Putra dari laman medcom.id.

Perbandingan kawasan wisata Kota Tua dulu dan kini begitu tampak perbedaannya. Bukan soal gedung peninggalan masa kolonial, tapi pemanfaatan lahan sekitar Kota Tua. Sejak revitalisasi pada tahun 2021, ruas Jalan Ketumbar, Jalan Kemukus, Jalan Lada, dan Jalan Lada Dalam dilakukan perluasan trotoar dan pedestrian.

Dulu sepanjang jalan ini terhampar para PKL yang menjajakan produknya. Kini jajaran pedagang tampak senyap bergantikan pepohonan nan meneduhkan. Lantas, bagaimana dengan nasib para PKL?

Jalan Lada sepanjang stasiun Jakarta Kota sampai museum Seni Rupa dan Keramik yang sebelumnya jalan raya diubah menjadi pedestrian bagi pejalan kaki, Jumat (10/12/22). Foto: Hildha Nur Aini.

Melihat kawasan ini, sepertinya tidak ada PKL yang masih berjualan. Akan tetapi, para PKL yang sebelumnya menepati fasilitas umum (fasum) berinisiatif berkumpul dan sepakat untuk menyewa dua gedung, yakni gedung Kantor Pos Indonesia dan gedung bekas Circle K yang berada di depan kantor BNI.

Dikutip dari laman poskota.co.id Camat Tamansari, Agus Sulaeman mengatakan pihaknya berusaha menjembatani dan memfasilitasi para PKL di kawasan tersebut. Dalam proses penyewaan gedung, pihak kecamatan Tamansari bernegosiasi dengan beberapa perusahaan swasta untuk bekerjasama membenahi dua gedung tersebut.

Senada dengan itu, Sekretaris Camat Tamansari, Mediawati menuturkan bahwa PKL yang dulu berjualan di sini diwadahi ke gedung-gedung tersebut oleh pemerintah setempat untuk berniaga, namun belum semua bisa tertampung.

“Kalau dipresentasikan dengan jumlah (sebelum dan sesudah revitalisasi) untuk yang tertibnya (tertampung) seperti di gedung Kantor Pos dan gedung Mula itu presentasenya baru berkisar 25% dari 750 pedagang di sekitar area Kota Tua,” tuturnya saat ditemui di kantor Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (16/12/22).

Gedung Kantor Pos dan Gedung Mula yang menjadi wadah para pedagang berjualan di kawasan wisata Kota Tua, Jumat (10/12/22). Foto: Hildha Nur Aini.

Media menambahkan Kota Tua ini menjadi area publik, ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta, sebagai destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, dan bebas biaya masuk. Dengan dilakukannya revitalisasi, gubernur memerintahkan adanya aktivasi yang diharapkan dapat menambah daya tarik wisata yang dapat berdampak positif bagi para pelaku usaha.

“Diberlakukannya aktivasi dengan berbagai kegiatan, pastinya mengundang wisatawan dan masyarakat. Adanya keramaian ini menambah insight bagi PKL,” imbuhnya.

Sementara itu, pedagang boneka, Umiyati mengatakan bahwa PKL yang pindah ke gedung yang telah disediakan adalah kemauan pribadi dan dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 1.110.000 per bulan. Menurut Umiyati harga sewa tersebut sudah termasuk fasilitas dan kenyamanan yang mereka dapatkan, tidak seperti sebelumnya (saat masih di luar) yang harus membayar sewa lahan, keamanan, dan lain-lain.

Dibanding sebelumnya yang harus rela terkena terik matahari, hujan dan kejar-kejaran dengan Satpol PP agar bisa tetap berjualan, Umiyati merasa sekarang jauh lebih nyaman dan berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Mengenai pendapatan menurutnya tidak berbeda jauh dengan dulu, hanya saja terjadi peningkatan terlebih lagi di hari libur.

Umiyati, pedagang Boneka yang sudah menepati kios di gedung Mula sejak dua bulan lalu, Jumat (17/12/22). Foto: Hildha Nur Aini.

Di sisi lain, menjelang sore hari di sekitar trotoar depan stasiun Jakarta Kota mulai berdatangan para PKL yang menjajakan dagangannya di luar gedung-gedung tersebut. Pedagang asesoris, Nawal mengaku sudah berjualan sejak tahun 2019 tapi ia tetap memilih bertahan di sekitar trotoar depan stasiun Jakarta Kota karena kendala ekonomi.

“Itu tergantung ekonominya, gak ada uang kalau saya sewa tempat. Ini juga kita maksa-maksain dagang di sini,” ungkapnya saat diwawancarai Jumat, (16/12/22).

Meskipun petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan penjagaan dan penertiban di kawasan tersebut, Nawal menyatakan bahwa saat ini tidak ada pungutan liar seperti uang lahan, keamanan, dan lain-lain, berbeda dengan sebelum revitalisasi.

Tak hanya pedagang yang merasa kini lebih baik dari sebelumnya, menurut pengunjung, Eri dan Tati keadaan PKL yang sekarang teratur dan nyaman bagi wisatawan.

“Lebih nyaman begini, karena kita bisa lebih leluasa. Kalo banyak PKL kita susah cari tempat buat istirahat, enak yang sekarang,” ujar keduanya saat diwawancarai di depan gedung Kantor Pos Indonesia, Rabu (14/12/22).

Penataan dan penertiban kawasan wisata Kota Tua perlahan berdampak baik bagi para PKL. Kenyamanan dan lokasi yang strategis yang disuguhkan membuat pengunjung betah di sini. Memang jika dibandingkan dari segi harga lebih terjangkau yang dulu, namun, lanjut Eri ini sesuai dengan fasilitas dan kenyamanan yang didapatkan para pelancong. Keduanya berpesan agar diadakan penataan kios-kios kecil yang lebih rapih dan harga sewa ekonomis bagi pelaku UMKM.

Penyesuaian harga jual dan biaya sewa diterapkan oleh pedagang agar tetap mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan pengeluaran dan keuntungan, Jumat (10/12/22). Foto: Hildha Nur Aini.

Sampai saat ini pihak kecamatan dan pengelola masih terus melakukan pengembangan serta pembinaan kepada para PKL untuk menempati lokasi binaan yang disediakan. Lebih lanjut, media menyampaikan keberhasilan program ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pedagang, kepolisian, perusahaan, pemerintah kecamatan, provinsi maupun pusat.

“Perlu adanya kerja sama dan tata kelola yang lebih baik dengan komunikasi dan kolaborasi.”

Menurut Media, 70-80% Pendapatan Bruto Daerah (PBD) berasal dari sektor riil atau usaha, salah satunya PKL yang menjadi aset karena mendokrak perekonomian. Dengan pengelolaan yang baik, Media berharap perekonomian para PKL meningkat, lebih sejahtera dan naik kelas.

Penulis: Hildha Nur Aini, Mahasiswi semester 3 Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta