Surat kabar Washington Post , Senin, 9 Januari 2023 menurunkan satu laporan tentang kerusuhan di Brasil pasca pelantikan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, saingan Bolsoro Ada yang unik dalam kerusuhan ini, yang mengingatkan akan kerusuhan di Capitol Hill AS, pasca kemenangan Biden 2021 lalu. Pesan-pesan untuk melakukan unjuk rasa, dilakukan secara masif dimedia-media sosial.
Para influencer yang menolak hasil pemilihan, menggunakan kata "patriot" dalam sebuah postingan di grup telegram, mereka mengatakan membutuhkan dua juta orang untuk pesta. Dan bisa dilihat, kerusahan Brasil begitu mengerikan atas pesta demokrasi yang baru saja berlangsung.
Demokrasi di negara-negara Latin juga masih mencari warna untuk menemukan model ideal. Tidak ada negara yang betul-betul tidak tercoreng dalam pelaksanaan demokrasi. Negara-negara Amerika Latin memiliki dinamika sendiri dalam pergulatan politik dunia. Sebut saja Che Guevara, perjuangan yang dilakukannya menjadi gerakan yang dipuja-puja mahasiswa pergerakan dari seluruh dunia. Meskipun Guevara ini mengusung ideologi kiri atau marxisme, namun pelajar-pelajar muslim pun tidak luput dari pesona revolusioener sang Dokter yang memberontak atas kemapanan.
Tidak lupa, Fidel Castro menjadi simbol sejarah terpanjang terhadap perlawanan Amerika Serikat. Castro menjadikan Cuba diembargo oleh Amerika dalam kurun waktu yang sangat panjang. Hampir 60 tahun, Kuba mengalami embargo. Sehingga sejarah latin Amerika yang terbiasa dengan pemikiran-pemikiran radikal, masih menjadi ideolagi masyarakat disana . Kerusahan Brazil kemarin adalah buntut ketidakpuasan terhadap pemilihan presiden yang meletup menjadi tidak terkendali.
Sebelum revolusi 4.0, untuk melakukan demo besar-besaran, tidak segampang seperti saat ini. Pihak intelijen akan bersiap dan demikian juga pihak keamanan. Untuk konsolidasi massa, diperlukan waktu yang lama dan juga banyak pertemuan fisik orang perorang. Saat ini, konsolidasi dilakukan dari mana saja secara daring. Media-media sosial menjadi wahana murah meriah untuk menghasut dan memprovokasi partisipan loyal yang gelap mata.
Untuk membatasi pemakaian media oleh pemerintah juga tidak tepat. Hampir tidak ada pekerjaan yang bisa dilepaskan dari media. Masifnya arus informasi membuat hidup kita tergantung hampir 100 persen kepada media. Kerusahan Brazil yang mempertontonkan aksi brutal, memperlihatkan bahwa hampir tidak ada negara yang betul-betul bisa mengkontrol media sosial kecuali Tiongkok. Meskipun Tiongkok kerap dituduh melanggar HAM, namun sejatinya setiap negara berdaulat untuk menentukan cara hidup masyarakatnya.
Walaupun kita tidak hidup di Tiongkok, namun sebagai warga negara yang beradab tentu saja kita bisa menentukan, mana pesan yang harus diabaikan dan mana yang harus direspon. Tahun ini, kita sudah memasuki tahun politik. Pahitnya pemilu 2019 masih bisa kita rasakan. Saling ejek dimedia menjadi bumerang bagi banyak orang mana kala dua pasangan capres yang mati-matian kita bela, teryata duduk harmonis dalam satu pemerintahan. Sahingga, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjagokan capres dan cawapres tidak perlu sampai harus berkorban nyawa, mengorbankan keluarga dan pertemanan.
Melihat ributnya akhir pemilihan presiden Brasil dan Amerika di 2021 yang berakhir dengan kerusuhan, membuat wajah demokrasi dunia masih babak belur tercoreng letupan- letupan kemarahan yang mencedrai arti demokrasi itu sendiri. Demokrasi harusnya bisa memperlihatkan wajah harmonis, satu kesatuan yang damai dalam bentuk pemikiran dan pemerintahan antara pemerintah dan rakyat. Wajah demokrasi semoga tidak berubah dan ternoda menjadi wajah demokcrazy.
Ikuti tulisan menarik Nur Ardianti lainnya di sini.
