Indonesia sudah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Pada saat ini, Indonesia mengimpor aspal sejumlah 1,5 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 900 juta per tahun. Rakyat Indonesia bertanya-tanya: ”Sampai kapankah Indonesia akan terus mengimpor aspal?”. Ini pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Bapak Presiden Joko Widodo sendiri. Dan Pak Jokowi sudah menjawab dan memutuskannya: “Dua tahun lagi Indonesia akan stop impor aspal”.
Apakah rakyat Indonesia percaya dengan pernyataan Pak Jokowi ini?. Rakyat Indonesia malah bertanya lagi: “Apakah mungkin Indonesia akan impor aspal selamanya?”. Fakta telah menunjukkan dan membuktikan bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Dan sudah 7 kali berganti Presiden. Ternyata Impor aspal masih jalan terus. Belum ada upaya-upaya pemerintah untuk segera menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Apakah hal ini bermakna bahwa impor aspal sudah menjadi kebijakan pemerintah yang tidak ada akhirnya dan masa kadaluarsanya? Dan apakah slogan: “Impor aspal harga mati” ini adalah benar?
Sebenarnya pemerintah sudah lama mengikrarkan slogan “Hilirisasi Aspal Buton Harga Mati”. Dan kalau sekarang terdengar sayup-sayup dari jauh, ada slogan: “Impor Aspal Harga Mati”, maka rakyat merasa bingung. Mana yang benar?. Apakah kedua-dua slogan itu benar? Sejatinya rakyat tidak peduli slogan mana yang benar. Tetapi rakyat sangat peduli dengan slogan: “Negara Republik Indonesia yang adil dan makmur harga mati”. Oleh karena itu antara aspal Buton dan aspal impor, mana yang paling besar kontribusinya untuk mencapai cita-cita rakyat Indonesia: ““Negara Republik Indonesia yang adil dan makmur” ?. Itulah pilihan hati nurani rakyat Indonesia.
Hilirisasi aspal Buton adalah “potret” keadaan politik dan ekonomi Indonesia pada saat ini. Pemerintah sudah berhasil melaksanakan hilirisasi nikel. Dengan adanya hilirisasi nikel akan berdampak langsung kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Khususnya, dengan adanya “Multiplier Effect” dari hilirisasi nikel, maka yang berkembang tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga ekonomi lokal. Ujung-ujungnya penerimaan negara akan bertambah secara signifikan. Alangkah indahnya apabila semua “mimpi-mimpi” ini bisa menjadi kenyataan.
Tetapi di dalam dunia nyata, faktanya tidak seindah mimpinya. Tercatat dalam sejarah bahwa beberapa waktu yang lalu pada tanggal 14 Januari 2023, ada insiden berdarah dalam pelaksanaan hilirisasi nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Telah terjadi unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Dan telah memakan korban jiwa. Dua orang dari karyawan lokal, satu orang dari karyawan China. Apakah peristiwa ini merupakan salah satu dampak negatip dari “Multiplier Effect” yang tidak pernah diperhitungkan di awal perencanaannya? Mengapa pemerintah selalu mendengung-dengungkan “angin surga”?. Yang tujuannya adalah untuk mengiming-imingi para Investor asing agar mau berinvestasi di Indonesia.
Apakah program hilirisasi nikel sekarang ini sudah berhasil? Dengan adanya insiden yang merengut 3 nyawa di Morowali ini, rakyat Indonesia menjadi curiga. Apakah program hilirisasi nikel ini sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, atau rakyat China? Program hilirisasi nikel, katanya akan menciptakan banyak lapangan kerja. Lho, kok ternyata yang telah menikmati lapangan kerja tersebut adalah rakyat China?. Bagaimana ini Pak Jokowi? Bagaimana para Investor mau berinvestasi di hilirisasi aspal Buton, kalau ternyata hilirisasi nikel tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia: ““Negara Republik Indonesia yang adil dan makmur” ?.
Hilirisasi aspal Buton masih belum dimulai. Masih berada di titik “Nol”. Dengan terjadinya insiden memilukan di Morowali ini, para pejabat tinggi di provinsi Sulawesi Tenggara, dapat belajar dan mengambil hikmahnya. Mungkin yang perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara mengenai program hilirisasi aspal Buton adalah sebagai berikut:
- Hilirisasi aspal Buton untuk siapa? Kalau untuk rakyat, rakyat siapa? Kalau untuk kepentingan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana? Pastikan hilirisasi aspal Buton adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat di Sulawei Tenggara. Khususnya rakyat di Pulau Buton.
- Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 900 juta per tahun. Tuntut kompensasi dari pemerintah. Apabila aspal Buton mampu mengsubstitusi aspal impor, misalnya; sebesar 50.000 ton per tahun, maka kompensasi yang harus diberikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 25% dari harga aspal impor per ton, dikalikan dengan jumlah 50.000 ton aspal Buton tersebut. Atau sejumlah US$ 7,5 juta per tahun. Uang kompensasi ini wajib digunakan untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton berikutnya. Dengan demikian, sedikit demi sedikit aspal impor akan dapat digantikan oleh aspal Buton ekstraksi.
- Perusahaan “Smelter” aspal Buton, atau yang membangun Pabrik Ekstraksi Aspal Buton, wajib memiliki program CSR atau “Corporate Social Responsibility”, atau kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Antara lain harus meningkatkan kualitas Suber Daya Manusia dalam bentuk pelatihan-pelatihan, dan praktek-praktek kerja di lapangan. Khususnya di bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, agar mereka mampu mandiri dalam membentuk koperasi untuk menjalankan jasa-jasa dan usaha-usahanya untuk meningkatkan perekonomian lokal.
- Apabila pemerintah Indonesia selama 77 tahun merdeka masih belum mampu juga mendapatkan Investor untuk membangun industri hilirisasi aspal Buton, maka pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara boleh mencari dan mendapatkan Investornya sendiri. Antara lain melalui jalur-jalur kejasama badan-badan ekonomi internasional, dan bank-bank pembangunan dari negara-negara sahabat.
- Pemerintah provinsi Sulawei Tenggara melakukan sosialisasi dan pendekatan secara kekeluargaan kepada seluruh rakyat di Sulawesi Tenggara untuk mendukung program hilirisasi aspal Buton. Khususnya kepada akademisi, mahasiswa, pemuda, cendekiawan, pengusaha, dan pegawai-pegawai aparatur sipil negara. Diharapkan semua rakyat di Sulawesi Tenggara untuk mempromosikan potensi yang maha besar dari hilirisasi aspal Buton untuk menyejahterakan dan kemakmurkan rakyat Sulawesi Tenggara. Mengingat sebentar lagi akan diadakan Pemilihan Umum untuk memilh Presiden baru, maka momentum ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik-baik untuk memilih Presiden baru yang sangat cinta dengan ikhlas kepada program hilirisasi aspal Buton.
Aspal impor harga mati? Mungkin slogan ini salah alamat. Seluruh rakyat Sulawesi Tenggara, tanpa kecuali, harus melawan dengan gagah berani melalui slogan: “Hilirisasi Aspal Buton harga mati”. Dan slogan tambahan: “Negara Republik Indonesia yang adil dan makmr harga mati”. Kalau rakyat Sulawesi Tenggara mau dan rela bersatu padu memperjuangkan hilirisasi aspal Buton, insya Allah, suatu saat nanti pasti hilirisasi aspal Buton akan terwujud. Kapan? Mungkin setelah tahun 2024 nanti. Ayo, jangan biarkan aspal Buton berjuang sendirian.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
