Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya mimpi untuk bisa memproduksi 2 juta ton udang pada tahun 2024. Namun sayangnya, realisasi produksi udang masih jauh dari yang diharapkan.
Berdasarkan data KKP, produksi udang dalam negeri sepanjang tahun 2022 baru mencapai 1.099.976 ton atau hanya 54,9% dari target produksi yang ditetapkan. Itu artinya, pemerintah harus mampu menggandakan kemampuan produksi udang dalam waktu dua tahun agar target yang dicanangkan bisa tercapai. Dengan kapasitas produksi udang yang masih jauh dari harapan, timbul pertanyaan sejauh mana mimpi Indonesia untuk memproduksi 2 juta ton udang pada tahun 2024 dapat diwujudkan?
Tantangan Mencapai Produksi 2 Juta Ton Udang
Mimpi-mimpi besar selalu diiringi oleh tantangan yang menghadang, begitu juga dengan ambisi pemerintah untuk mencapai produksi 2 juta ton udang pada tahun 2024. Mulai dari perizinan usaha yang berbelit, keterbatasan infrastruktur, hingga masalah gagal panen menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk bisa mencapai target produksi yang ditetapkan.
Perizinan usaha yang berbelit
Melalui pertemuannya dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada (08/05/2023), pimpinan Shrimp Club Indonesia (SCI) Haris Muhtadi menyampaikan bahwa target KKP untuk memproduksi 2 juta ton udang akan sulit tercapai karena berbagai kendala yang ada di lapangan, terutama terkait regulasi yang mencapai 21 item.
"Produksi udang nasional target dari KKP pada 2024 itu naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujarnya.
Perizinan usaha tambak udang yang berbelit ini tentu menghambat proses investasi dan upaya pemerintah untuk menggandakan kemampuan produksi udang hingga tahun 2024. Diperlukan perampingan regulasi untuk bisa mengatasinya. Pemerintah juga perlu segera menuntaskan masalah peraturan yang tumpang tindih agar operasional tambak udang tidak lagi terhambat.
Keterbatasan Infrastruktur
Setali tiga uang dengan regulasi, keterbatasan infrastruktur juga menjadi momok yang menghantui kemampuan produksi udang Indonesia. Menurut Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, dalam laporan Mongabay Indonesia, masalah mendasar terkait produksi udang adalah kurangnya peta detail tambak, ketidakjelasan status lahan tambak, dan kerusakan saluran air yang tidak berfungsi.
Akibat ketiadaan peta detail tambak, sulit untuk melakukan perencanaan yang efektif termasuk pemilihan lokasi yang tepat, pengaturan tata letak tambak, dan penentuan strategi budidaya yang optimal. Lalu, pada beberapa wilayah di Indonesia program budi daya udang juga terhambat karena ketersediaan lahan tambak yang terbatas, hal ini menghambat pertumbuhan sektor perikanan, dan menyebabkan ketidakpastian dalam mencapai target produksi udang.
Selain itu, kondisi infrastruktur tambak di Indonesia juga masih menunjukkan banyaknya saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut menyebabkan pendangkalan tambak, keterbatasan suplai air, dan meningkatkan risiko menyakit udang. Tanpa pembenahan infrastruktur yang menyeluruh, target produksi udang yang sudah ditetapkan berpotensi untuk semakin sulit untuk dicapai.
Risiko gagal panen yang tinggi
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Paundra Noorbaskoro, penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2022, banyak pembudidaya udang vaname di sekitarnya mengalami kesulitan dalam mencapai hasil panen yang maksimal. Tingkat gagal panen atau kematian udang di daerahnya mencapai 80%, yang berakibat pada kegagalan usaha tambak dan banyak kolam budidaya yang dibiarkan terbengkalai.
Salah satu faktor penyebab gagal panen tersebut adalah adanya penyakit pada udang vaname, seperti bintik putih (white spot disease) serta manajemen kualitas air pada kolam budidaya yang tidak optimal. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan upaya edukasi dan revitalisasi tambak sesegera mungkin.
Tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah adalah masih banyaknya tambak tradisional di Indonesia yang kurang memperhatikan faktor-faktor penyebab kegagalan panen tersebut, sehingga sulit untuk bisa mencapai hasil panen yang maksimal. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada laman Tribun News.
"Kalau budidaya tradisional itu cenderung abai. Tidak ada checking terhadap air yang digunakan untuk budidaya. Tidak ada checking terhadap benih yang disebarkan. Tidak ada checking terhadap pakan yang diberikan," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perhatian serius dan langkah-langkah konkret terhadap manajemen tambak, termasuk pemantauan kualitas air, pengendalian penyakit, dan penerapan praktik budidaya yang baik. Jika pemerintah tidak bisa bergerak cepat, bukan tidak mungkin kalau target capaian produksi udang yang ada tidak bisa dicapai.
Langkah mencapai target produksi udang
Meski belum menyeluruh, pemerintah cukup serius dalam mengambil langkah untuk mencapai target produksi udang yang diinginkan. Dihimpun dari laman resmi KKP, saat ini pemerintah setidaknya memiliki lima langkah strategis meliputi pengembangan perikanan budi daya berbasis ekspor, pembangunan tambak udang berbasis kawasan, revitalisasi tambak udang tradisional, peningkatan produksi udang di daerah potensial, dan juga optimasi ekspor.
Kebijakan pemerintah
Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengembangkan perikanan budi daya dengan udang sebagai komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mencapai target kenaikan produksi udang hingga 250% pada tahun 2024.
KKP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti Kabupaten Kebumen di Provinsi Jawa Tengah, untuk membangun tambak udang berbasis kawasan seluas 100 hektare. Pembangunan tambak ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan ekonomi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, dan menjaga kelestarian ekosistem.
Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi tambak udang tradisional dengan luas mencapai 5.000 hektare di seluruh Indonesia. Revitalisasi ini bertujuan meningkatkan volume produksi udang dari 0,6 ton per hektare menjadi 2 ton per hektare. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan potensi tambak tradisional dan meningkatkan hasil panen.
Lalu, pemerintah juga fokus pada peningkatan produksi di daerah-daerah potensial, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki volume produksi udang tertinggi. Melalui pembangunan tambak udang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa NTB, pemerintah berusaha meningkatkan produksi udang dengan memanfaatkan lahan potensial yang ada.
Saat ini, pemerintah melihat pasar udang global dan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen udang terbesar di dunia sebagai peluang besar untuk meningkatkan produksi udang. Dengan memperkuat ekspor udang, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pemanfaatan optimal potensi daerah.
Diperlukan terobosan inovasi budidaya udang
Dari sejumlah langkah yang pemerintah ambil, masih ada beberapa tantangan produksi udang yang belum tersentuh, yaitu masalah perizinan dan manajemen kualitas air pada kolam budidaya. Tantangan-tantangan tersebut terus mempengaruhi tingkat produksi udang, sehingga inovasi lebih lanjut perlu diciptakan untuk mengatasinya.
Mengingat potensi ekonominya yang sangat besar, perizinan usaha tambak udang perlu dipermudah. Bukan cuman dengan perampingan regulasi, pemerintah juga harus mampu memfasilitasi berbagai keperluan perizinan secara online. Dengan begitu, para penambak tidak perlu kesulitan lagi untuk menyerahkan berbagai berkas perizinan ke setiap kementerian/lembaga secara satu persatu.
Lalu, terkait manajemen kualitas air pada kolam budi daya yang dapat memengaruhi 80% kesuksesan panen, diperlukan penggunaan alat cerdas yang bisa membantu para penambak untuk mengawasi tambaknya secara real time. Paundra Noorbaskoro merupakan salah satu orang yang peduli akan hal tersebut.
Ia bersama dengan timnya menciptakan sebuah sistem pengontrolan dan pencatatan budidaya berbasis teknologi secara real time yang ia beri nama Smart Farm Village. Melalui alat tersebut, para penambak bisa melakukan manajemen kualitas air dengan lebih mudah. Mereka bisa mengontrol salinitas, DO, suhu, dan PH sehingga kualitas air tambaknya bisa tetap terjaga.
Dengan konsep ramah lingkungan, gagasan yang ia daftarkan pada SATU Indonesia Awards tersebut juga memungkinkan limbah yang berasal dari kotoran diolah lagi sebagai media bagi udang dengan memperkuat sistem pencernaan pada udang. Melalui terobosan tersebut, tambak udang yang produktif, memiliki tingkat keberhasilan panen tinggi, dan ramah lingkungan bisa dicapai.
Apabila pemerintah dapat mengimplementasikan inovasi budi daya udang secara lebih luas dan juga bergerak cepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, maka tidak mustahil untuk bisa mencapai target produksi udang pada tahun 2024. Namun, tanpa perencanaan yang jelas dan kebijakan yang tepat guna, target produksi 2 juta ton udang terdengar terlalu ambisius.
Harapannya, pemerintah akan melanjutkan upaya untuk mengembangkan inovasi budi daya udang dan mendorong implementasi praktik-praktik yang berkelanjutan serta ramah lingkungan di seluruh sektor perikanan. Melalui langkah-langkah yang tepat, termasuk penerapan teknologi modern dan kebijakan yang mendukung, diharapkan bahwa Indonesia dapat mencapai target produksi yang ada serta menjadi produsen udang terkemuka dunia.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Syafi'i Nurullah lainnya di sini.
