Nepotisme lahir ketika Paus berhasil menampik godaan wanita tetapi malah tergoda oleh takhta. Nepotisme berasal dari kata nepos yang berarti keponakan. Kata ini diserap dalam bahasa Inggris: nephew. Di abad Renaissance, para Paus yang ambisius, karena secara teori tidak memiliki anak, menempatkan keponakannya untuk menduduki berbagai jabatan penting di Gereja Katolik Roma.
Dalam catatan New Catholic Dictionary, pada 8 April 1455, Alfonso de Borja yang secara resmi bergelar Paus Kallistus III dan mengangkat dua keponakannya untuk menduduki jabatan Uskup Agung. Salah satunya bernama Rodrigo de Borja. Rodrigo ditunjuk menjadi Uskup Agung di Valencia saat Paus Kallistus III berkuasa. Bahkan di era berikutnya, dia menggantikan posisi pamannya itu dan bergelar Paus Aleksander VI.
Tiga ratus tahun setelahnya, nepotisme masih hidup. Di 1806, setelah Perancis berhasil menaklukkan Eropa, Napoleon Bonaparte mengangkat Joseph Bonaparte, kakak kandungnya menjadi Raja Spanyol. Dia juga mengangkat adik laki-lakinya, Louis Bonaparte, menjadi Raja Belanda. Dan adik perempuannya, Caroline Bonaparte, menjadi Ratu Napoli, Italia.
Tiga ratus tahun kemudian, nepotisme tidak mati-mati. Di abad ke-21, muncul sebuah guyonan di Sri Lanka, "Apakah nama belakang setiap keluarga di Sri Lanka adalah Rajapaksa?", mengingat hampir semua jabatan politik saat itu dikuasai oleh keluarga Rajapaksa. Jabatan presiden diturunkan dari Mahinda Rajapaksa ke adik kandungnya sendiri, Gotabaya Rajapaksa. Setelah memangku jabatan sebagai Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa mengangkat kembali kakaknya, Mahinda Rajapaksa, sang mantan presiden, sebagai Perdana Menteri. Juga saudara-saudaranya yang lain. Kakaknya, Basil Rajapaksa, ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Adiknya, Chamal Rajapaksa, menduduki jabatan Menteri Irigasi. Selain itu, putranya, Namal Rajapaksa, diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Di Indonesia, de Borja, Bonaparte dan Rajapaksa mengambil bentuk lain: Ratu Atut Chosiyah. Dia adalah mantan Gubernur Banten periode 2007-2015 sekaligus gubernur perempuan pertama di Indonesia. Di samping terjerat kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar, namanya dikenal karena politik dinasti. Sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Anak pertama Atut, Andika Hazrumy, menjabat Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Istri Andika, Adde Rosi Khoerunnisa, menjabat Wakil Ketua DPRD Banten—sekarang DPR RI. Anak kedua, Andiara Aprilia, menjabat Wakil Ketua DPRD Banten—sekarang juga DPR RI—dan menantunya, Tanto Warsono Arban, suami Andiara, menjabat Wakil Bupati Pandeglang.
Adik tirinya, Tubagus Haerul Jaman menjadi Wali Kota Serang periode 2013-2018—lagi-lagi sekarang DPR RI. Adik iparnya, Airin Rahmi Diany menjadi Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Terakhir, adik kandung Atut, Ratu Tatu Chasanah menjadi Wakil Bupati Serang selama dua periode, dari 2016 sampai 2024 nanti.
Saya bersyukur beribu syukur Ratu Atut ditangkap KPK. Bayangkan jika tidak. Dengan berbekal politik dinastinya yang kuat, saya khawatir dia akan mencalonkan diri jadi presiden. Dan menang.
Saya sendiri tidak berani membayangkan kengerian yang terjadi jika dia mengangkat anak-anak dan menantunya menjadi Wali Kota di berbagai kota di Indonesia. Dengan alibi "Kalau memang mampu, kenapa tidak?", "Sudah lolos fit and proper test", "Tidak melanggar konstitusi", dan alasan pembelaan yang dibuat-buat lainnya. Hanya masalah waktu kapan mereka akan menjadi gubernur dan mungkin presiden—atau setidaknya wakil presiden—menggantikan Ratu Atut. Itu baru dari garis keturunan lurus ke bawah, belum lagi yang ke samping seperti kakak, adik, juga ipar.
Andai Ratu Atut menjadi seorang presiden, dia tidak akan repot-repot menyuap Akil Muchtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia cukup melantik kakak, adik atau iparnya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, menjadikan Ketua Mahkamah Konstitusi iparnya—Ratu Atut tidak bisa mengatur siapa yang menjadi kakak atau adiknya.
Andai Ratu Atut menjadi seorang presiden, kebijakan akan dibuat semau-mau dia. Sak penake udele dhewe. Karena keluarganya, seperti sekarang ini, telah menduduki kursi di DPR RI yang mempunyai peran utama dalam urusan legislasi kebijakan. Pun kalau kebijakan itu ditolak publik, biar terkesan demokratis, publik dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi—yang notabene ketuanya adalah iparnya sendiri. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau mereka sengaja ditempatkan di posisi strategis untuk mengatur "kebijakan dengan tender-tender tertentu". Demi lancarnya kebijakan itu, kekuasaannya tidak boleh dirongrong sama sekali. Bahkan kalau bisa dikritik pun jangan. Maka dari itu Ratu Atut akan meniadakan oposisi.
Namun di zaman sekarang, menghilangkan oposisi dengan membunuh lawan politik bisa melanggar HAM. Maka seiring dengan politik Ratu Atut yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, lawan politik yang beropoisisi harus dirangkul dalam dekapan yang erat dan hangat. Agar makin nyaman, dipersilakan duduk di sofa empuk bermerk "Menko" dengan selembar selimut lembut berlabel "Menteri".
Tidak lupa jabatan Menteri BUMN yang selama ini dianggap sebagai regulator pengusaha harus diberikan kepada pengusaha yang dulu mendukung Ratu Atut menjadi seorang presiden. Hal ini dilakukan sebagai bentuk "menepati janji" dan "win-win solution". Ratu Atut tidak mau di cap rakyat sebagai seorang munafik yang "apabila dia berjanji, dia mengingkari". Namun diam-diam di belakang semua itu, seperti politik pada umumnya, bagi Ratu Atut, rakyat hanyalah pihak luar yang tidak penting-penting amat.
Belajar dari seluruh pengalaman tersebut, Indonesia kini sudah berubah total. Indonesia sudah meninggalkan politik rendahan semacam itu. Dengan komitmen modernisasi menuju negara maju, nepotisme sudah tidak ada lagi di negara ini. Karena bagi Indonesia, nepotisme adalah praktik yang ketinggalan zaman. Dan oleh karenanya, layak untuk ditinggalkan. Maka tidak mungkin dengan pengalaman yang panjang—sejak zaman kerajaan, Cendana, hingga Ratu Atut—Indonesia tidak belajar sama sekali. Tidak mungkin.
Coba perhatikan, Indonesia sekarang sudah gemah ripah loh jinawi, tata tenterem karta raharja. Sudah makmur-sejahtera alamnya, aman-sentosa lingkungannya, tertib-adil pemerintahnya, dan damai-bahagia hati rakyatnya. Pembangunan ada di mana-mana. Kemiskinan telah sirna ilang kertaning bumi, sudah tidak ada lagi di negara ini. Pendidikannya mumpuni. Menurut survei, minat baca rakyat Indonesia menempati urutan nomor satu di dunia. Selain pintar-pintar, rakyat Indonesia juga jarang sakit. Terbukti dengan RUU omnibus law kesehatan yang menghilangkan mandatory spending, anggaran wajib sebesar 5% dari APBN untuk kesehatan. Buat apa anggaran wajib untuk kesehatan, lha wong sudah sehat-sehat.
Dari lurah sampai presiden, Indonesia bersih dari kasus korupsi. Hal ini diimbangi dengan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Tidak peduli punya pangkat, jabatan, koneksi setinggi apapun. Hakim-hakim tidak bisa disuap sama sekali. Penegak hukum negara ini seperti Antasena, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Saking dekatnya dengan rakyat kecil, dia sudah tidak mampu lagi berbahasa krama alus, bahasa priyayi yang tunduk di depan kekuasaan.
Belum lagi masalah ekonomi. Lembaga amil zakat dan institusi perpajakan sampai bingung mau disalurkan ke mana uang yang telah terkumpul. Hutang-hutang sudah lunas semuanya. Setiap satu rupiah uang di negara ini dapat dipertanggungjawabkan ke mana keluarnya. Informasi kepada rakyatnya seratus persen terbuka dan transparan. Hal ini tidak lain karena sistem informasi kita yang mutakhir. Bahkan menurut kabar yang beredar, sistem informasi di Indonesia tidak bisa diretas sama sekali. Perusahaan multinasional seperti Google pun tidak mampu menyaingi prestasi negara ini dalam urusan keamanan informasi.
Kunci canggihnya sistem informasi kita adalah majunya teknologi. Kemajuan teknologi pula yang memungkinkan peneliti Indonesia menciptakan Nikuba, alat canggih yang mengubah air menjadi bahan bakar. Dana riset alat ini seratus persen dari pemerintah, tidak dari kantong pribadi. Dengan dukungan pemerintah seperti ini, mungkin suatu saat nanti, peneliti Indonesia dapat—seperti novel Alchemist-nya Paulo Coelho—mengubah pasir menjadi emas.
Masalah agama juga tidak ketinggalan. Tidak ada lagi konfik antar agama di negara ini. Semua seminar, simposium, diskusi dan dialog keagamaan tujuannya satu, untuk mempererat tali persaudaraan. Tidak saling menjelek-jelekkan. Indonesia sibuk dengan perkara keagamaan yang besar-besar seperti urusan kedamaian, kebaikan dan keindahan. Tidak sempat negara ini mengurusi yang remeh-temeh. Apalagi hanya perkara boleh tidaknya umat Islam mengucapkan selamat natal, perkara yang dulu rutin muncul tiap tahun. Bagi indonesia, hal semacam itu adalah topik bahasan manusia purba.
Indonesia kini sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik alamnya, baik manusianya dan memiliki Tuhan yang Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka. Sebuah negara paripurna. Negara ini ibarat hamparan tanah subur yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Sehampar tanah sempurna. Tanah yang sampai sekarang masih diperdebatkan di mana keberadaannya.
Ikuti tulisan menarik Bryan Jati Pratama lainnya di sini.
