Aulia

Penulis Indonesiana

Bergabung Sejak: 18 Oktober 2023

Kamis, 26 Oktober 2023 07:27 WIB

Jokowi, Gibran, Politik Identitas dan Dinasti di Indonesia

Banyak yang menilai bahwa Gibran adalah produk dari politik dinasti atau politik warisan. ia dituding mengandalkan nama besar dan pengaruh ayahnya untuk meraih jabatan politik. Selain itu, Gibran juga dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk menjadi pemimpin nasional.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pendahuluan

Gibran dan politik identitas versus Gibran politik dinasti adalah topik hangat dan menarik untuk dibahas. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, adalah salah satu anak muda yang tengah menjadi sorotan publik. Dia baru saja diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu 2024 pada usia 36 tahun. Masih sangat muda untuk bertarung menjadi pemimpin nasional, walaupun dalam posisi sebagai wakil presiden.

Namun, langkah politik Gibran ini tidak luput dari kritik dan kontroversi. Banyak yang menilai bahwa Gibran adalah produk dari politik dinasti atau politik warisan, yang mengandalkan nama besar dan pengaruh ayahnya untuk meraih jabatan politik. Selain itu, Gibran juga dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk menjadi pemimpin nasional.

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Gibran membantah bahwa dia adalah hasil dari politik warisan. Dia mengklaim telah berjuang sendiri untuk membangun karier politiknya, mulai dari menjadi wali kota Solo hingga mendapat dukungan dari Partai Golkar dan koalisi lainnya untuk menjadi cawapres. Gibran juga menunjukkan prestasi dan program kerjanya sebagai wali kota Solo, yang dinilai berhasil membawa perubahan positif bagi kota tersebut. Gibran juga mengaku bahwa dia tidak pernah meminta restu atau bantuan dari ayahnya dalam berpolitik.

Selain politik warisan, Gibran juga harus menghadapi tantangan dari politik identitas, yang sering kali memecah belah bangsa Indonesia. Politik identitas adalah strategi politik yang memanfaatkan perbedaan identitas, seperti agama, suku, ras, atau golongan, untuk memobilisasi dukungan atau menyerang lawan politik. Politik identitas sering kali menimbulkan konflik, intoleransi, dan diskriminasi di masyarakat. Politik identitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilu sebelumnya.

Gibran mengaku tidak suka dengan politik identitas. Dia berharap bahwa Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa adanya penggunaan politik identitas. Dia ingin agar pemilu mendatang bisa merangkul semua kalangan dan mengedepankan visi dan misi yang progresif untuk Indonesia. Gibran juga menunjukkan sikap toleran dan inklusif dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika dia mengadakan acara Natal bersama di balai kota Solo, yang menuai pujian dari banyak pihak. Gibran mengatakan bahwa dia ingin menjaga kerukunan antar umat beragama di Solo dan menghormati perbedaan kepercayaan di masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan politik identitas dan dinasti

Politik dinasti adalah istilah yang digunakan untuk menyebut praktik politik yang melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat dari seorang pemimpin politik. Biasanya, politik dinasti terjadi ketika seorang pemimpin politik mewariskan jabatan atau pengaruhnya kepada anak, saudara, atau kerabatnya. Politik dinasti sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, meritokrasi, dan persaingan yang sehat. Politik dinasti juga dapat menimbulkan nepotisme, korupsi, dan oligarki.

Salah satu contoh politik dinasti di Indonesia yang sedang hangat dibicarakan adalah kasus Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang diusung sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Banyak pihak yang menilai bahwa Gibran adalah produk dari politik dinasti, yang mengandalkan nama besar dan pengaruh ayahnya untuk meraih jabatan politik. Namun, Gibran membantah bahwa dia adalah hasil dari politik dinasti. Dia mengklaim bahwa dia telah berjuang sendiri untuk membangun karier politiknya, mulai dari menjadi wali kota Solo hingga mendapat dukungan dari Partai Golkar dan koalisi lainnya untuk menjadi cawapres.

Politik dinasti menjadi ramai dibicarakan di saat seorang anak presiden diminta menjadi wapres karena hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa hal ini adalah hak demokratis Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wapres dan tidak ada larangan hukum untuk melakukannya. Sebagian lainnya menganggap bahwa hal ini adalah bentuk nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan di tangan keluarga Jokowi. Hal ini juga dapat memicu politik identitas, yaitu strategi politik yang memanfaatkan perbedaan identitas, seperti agama, suku, ras, atau golongan, untuk memobilisasi dukungan atau menyerang lawan politik.

Politik Dinasti di Indonesia.

Sebenarnya politik dinasti bukan hal baru di Indonesia, dan fenomena serupa juga terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Politik dinasti merujuk pada praktik di mana anggota keluarga yang sama atau terkait secara dekat dengan pejabat politik saat ini atau sebelumnya mencalonkan diri atau menduduki jabatan politik, terkadang secara berkelanjutan. Hal ini dapat melibatkan orang-orang yang berasal dari keluarga politik yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di wilayah tertentu.

Faktor-faktor yang mendukung politik dinasti termasuk akses kepada sumber daya dan jaringan politik yang kuat, pengakuan nama keluarga, serta kemungkinan dukungan dari pendukung keluarga tersebut. Namun, politik dinasti sering kali menjadi kontroversial karena bisa mengurangi persaingan yang sehat, mendorong nepotisme, dan mengurangi kesempatan bagi calon yang tidak berasal dari keluarga politik untuk menduduki jabatan politik.

Untuk mengatasi masalah politik identitas dan dinasti, sebagian negara telah mengadopsi aturan atau undang-undang yang membatasi atau memantau politik dinasti. Meskipun demikian, fenomena ini masih terjadi di banyak tempat dan memicu perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah beberapa contoh politik dinasti di Indonesia:

Keluarga Cikeas: Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putra-putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), terlibat dalam politik dinasti melalui Partai Demokrat. AHY adalah ketua umum partai, dan Ibas adalah anggota DPR.
Keluarga atau Keluarga Megawati dengan PDIP adalah hubungan yang erat dan strategis. Megawati Soekarnoputri, putri dari proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno, adalah ketua umum PDIP sejak 1999. PDIP adalah partai yang mengusung ideologi nasionalis dan berakar dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno. Megawati juga pernah menjadi presiden Indonesia ke-5 pada 2001-2004.Selain Megawati, ada beberapa anggota keluarga Soekarno yang menduduki posisi penting di PDIP. Dua anak Megawati, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, juga menjadi kader PDIP. Puan Maharani saat ini menjabat sebagai ketua DPR RI dan ketua dewan pembina PDIP. Prananda Prabowo saat ini menjabat sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPP PDIP. Selain itu, ada juga Guntur Soekarno Putra, kakak Megawati, yang menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa politik identitas adalah fenomena yang kompleks dan dinamis dalam perpolitikan Indonesia. Politik identitas bisa menjadi alat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga bisa menjadi senjata untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Politik identitas bisa menjadi sarana untuk menyatukan bangsa, tetapi juga bisa menjadi ancaman untuk memecah belah bangsa.

Apakah Jokowi mengusung politik identitas dan dinasti?

Politik identitas adalah strategi politik yang memanfaatkan perbedaan identitas, seperti agama, suku, ras, atau golongan, untuk memobilisasi dukungan atau menyerang lawan politik. Politik identitas sering kali menimbulkan konflik, intoleransi, dan diskriminasi di masyarakat. Politik identitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilu sebelumnya. Politik dinasti adalah praktik politik yang melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat dari seorang pemimpin politik. Biasanya, politik dinasti terjadi ketika seorang pemimpin politik mewariskan jabatan atau pengaruhnya kepada anak, saudara, atau kerabatnya. Politik dinasti sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi, meritokrasi, dan persaingan yang sehat. Politik dinasti juga dapat menimbulkan nepotisme, korupsi, dan oligarki.

Keluarga Jokowi memiliki politik identitas karena Jokowi sendiri adalah sosok yang mewakili identitas nasionalis dan pluralis. Jokowi adalah presiden pertama yang berasal dari luar kalangan elite politik dan militer. Jokowi juga dikenal dan dicitrakan sebagai presiden yang dekat dengan rakyat dan peduli dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jokowi juga mengedepankan sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi perbedaan identitas di Indonesia. Jokowi pernah mengatakan bahwa politik identitas dan SARA harus dihindari pada pemilu 2024.

Keluarga Jokowi memiliki politik dinasti karena Jokowi telah melibatkan anggota keluarga atau kerabatnya dalam dunia politik. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat ini menjabat sebagai wali kota Solo dan digadang-gadang sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah². Menantu Jokowi, Bobby Nasution, saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan digadang-gadang sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, baru-baru ini terjun ke dunia politik dan langsung didaulat menjadi ketua umum PSI.

Namun, Keluarga Jokowi tidak memiliki politik identitas dan politik dinasti yang sekuat dan sekonsisten Keluarga Megawati. Keluarga Megawati lebih lama dan lebih mapan dalam dunia politik Indonesia. Megawati adalah putri dari proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati juga pernah menjadi presiden Indonesia ke-5 pada 2001-2004. Megawati juga merupakan ketua umum PDIP sejak 1999. PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif 2014 dan 2019, serta partai pengusung Jokowi sebagai presiden pada 2014 dan 2019. PDIP juga memiliki banyak kader yang menjadi kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. PDIP juga dikenal sebagai partai yang loyal dan solid di bawah kepemimpinan Megawati.

Selain itu, Keluarga Jokowi tidak memiliki politik identitas dan politik dinasti yang sekuat dan sekonsisten Keluarga Megawati karena Keluarga Jokowi lebih beragam dan berbeda dalam hal ideologi dan afiliasi politik. Keluarga Jokowi tidak sepenuhnya mengandalkan PDIP sebagai partai pengusungnya. Gibran mendapat dukungan dari Partai Golkar dan koalisi lainnya untuk menjadi wali kota Solo. Bobby mendapat dukungan dari Partai NasDem dan koalisi lainnya untuk menjadi wali kota Medan. Keluarga Jokowi juga tidak sepenuhnya mengusung ideologi nasionalis dan pluralis.

Tokoh Indonesia yang tidak memiliki politik identitas dan dinasti

Sebelum Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia, terdapat beberapa mantan presiden dan tokok politik yang dapat dianggap terlepas dari politik identitas dan dinasti. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Soekarno: Soekarno, Presiden pertama Indonesia, adalah seorang pemimpin nasional yang kuat dan dikenal karena peran utamanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah figur nasional yang mewakili perjuangan seluruh bangsa Indonesia, dan identitas politiknya tidak terlalu dipengaruhi oleh dinasti keluarga.
Soeharto: Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat selama 32 tahun. Meskipun rezim Soeharto kontroversial dan otoriter, ia tidak secara eksplisit terkait dengan politik dinasti dalam arti yang sama seperti beberapa pemimpin lainnya. Meskipun ada beberapa anggota keluarganya yang terlibat dalam politik, Soeharto tidak mempromosikan dinasti keluarganya secara terbuka.
Sutan Syahrir adalah tokoh politik yang dikenal sebagai intelektual dan revolusioner. Sutan Syahrir adalah perdana menteri pertama Indonesia yang menjabat dari 1945 hingga 1947. Sutan Syahrir juga dikenal sebagai ahli diplomasi yang berperan dalam perundingan kemerdekaan Indonesia dengan Belanda. Sutan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 1948. Sutan Syahrir tidak memiliki keluarga atau kerabat yang terlibat dalam dunia politik sebelum atau sesudahnya.
Habibie adalah tokoh politik yang dikenal sebagai ilmuwan dan teknokrat. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang menggantikan Soeharto pada 1998. Habibie juga dikenal sebagai bapak industri pesawat terbang Indonesia karena perannya dalam mendirikan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Habibie tidak memiliki latar belakang politik yang kuat sebelum menjadi presiden. Habibie juga tidak memiliki keluarga atau kerabat yang terlibat dalam dunia politik setelahnya.
Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid, adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang mengedepankan pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia. Gus Dur adalah pendiri dan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur dapat dianggap terlepas dari politik identitas dan dinasti dalam arti bahwa kepemimpinannya tidak sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga atau identitas suku atau agama. Ia adalah figur yang mewakili pendekatan yang inklusif terhadap politik dan mendorong dialog antar agama serta persatuan nasional. Gus Dur dikenal dengan berbagai upayanya untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama, serta untuk memperjuangkan hak-hak minoritas.

Apakah politik dinasti dan politik identitas bisa dihindarkan dan selalu berbahaya?

Politik identitas dan politik dinasti memang sulit dihindarkan dari dunia politik Indonesia, karena banyak tokoh yang memiliki dinasti politik bagi anak dan keluarga mereka. Namun, hal ini tidak berarti bahwa politik identitas dan politik dinasti tidak memiliki bahaya bagi masyarakat dan negara.

Bahaya Politik Identitas dan Dinasti

Berikut adalah beberapa bahaya dari politik identitas dan politik warisan:

Politik identitas dan politik dinasti dapat membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan dan bermusuhan berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta menimbulkan konflik dan kekerasan.
Politik identitas dan politik dinasti dapat mengabaikan persoalan penting yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Hal ini dapat mengurangi kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Politik identitas dan politik dinasti dapat menciptakan tuntutan yang tidak realistis dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial.
Politik identitas dan politik dinasti dapat meningkatkan ketegangan politik antara pemerintah dan masyarakat, atau antara partai-partai politik yang berbeda. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan demokrasi.
Politik identitas dan politik dinasti dapat meningkatkan isolasi politik dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak terwakili atau terpinggirkan dalam sistem politik. Hal ini dapat mengurangi partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Nilai Positif Politik Identitas dan Dinasti

Apakah ada nilai positif dari politik identitas dan dinasti? Berikut adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari politik dinasti ataupun politik identitas:

Politik dinasti dapat memberikan kontinuitas dalam kepemimpinan. Kepemimpinan berurutan dari anggota keluarga yang sama dapat menghindari ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi akibat perubahan drastis dalam kebijakan dan arah politik.
Politik dinasti dapat memberikan modal politik bagi calon pemimpin. Calon pemimpin yang berasal dari keluarga berpengaruh politik biasanya sudah memiliki jaringan, sumber daya, dan pengalaman politik yang cukup untuk menghadapi tantangan dan kompetisi politik.
Politik dinasti dapat memberikan kepercayaan publik bagi calon pemimpin. Calon pemimpin yang berasal dari keluarga berpengaruh politik biasanya sudah lebih dikenal dan diakui oleh masyarakat. Mereka juga dapat mengandalkan citra positif dan prestasi dari keluarga mereka untuk menarik simpati dan dukungan publik.
Politik identitas dapat memberikan identifikasi bagi masyarakat. Politik identitas dapat membuat masyarakat merasa memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan calon pemimpin yang mewakili identitas mereka, seperti agama, suku, ras, atau golongan. Hal ini dapat meningkatkan rasa bangga, solidaritas, dan loyalitas terhadap calon pemimpin tersebut.
Politik identitas dapat memberikan mobilisasi bagi masyarakat. Politik identitas dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih, berkampanye, atau berunjuk rasa. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat.
Politik identitas dapat memberikan advokasi bagi masyarakat. Politik identitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kelompok tertentu yang merasa terpinggirkan atau termarginalisasi dalam sistem politik. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kelompok tersebut.

Penutup

Dari uraian di atas, terlihat bahwa karier politik Gibran menghadapi dua isu yang saling bertentangan: politik identitas versus politik warisan. Untuk berhasil, Gibran perlu membuktikan bahwa ia bukan hanya anak presiden yang mengikuti ayahnya, tetapi juga seorang pemimpin muda dengan visi dan misi yang jelas untuk Indonesia. Penting pula baginya untuk mempertahankan sikap toleransi dan inklusivitas dalam menghadapi perbedaan identitas, sambil menghindari konflik yang dapat merugikan negara.
Keluarga Jokowi memiliki elemen politik identitas dan politik dinasti, meskipun tidak sekuat atau sejelas Keluarga Megawati. Kelompok ini masih berkembang dalam politik Indonesia, memiliki keragaman dalam hal ideologi dan afiliasi politik, serta menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan identitas di negara ini. Dalam menghadapi politik identitas, kita perlu menjadi bijak dan kritis, membedakan antara yang konstruktif dan destruktif, fakta dan hoaks, serta antara yang menghormati perbedaan dan yang mendiskriminasi perbedaan. Penting untuk menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara kita.
Politik identitas dan politik dinasti sulit dihindari dalam politik Indonesia dan banyak negara. Tokoh politik sering memiliki dinasti politik yang memengaruhi keluarganya. Meskipun begitu, kita perlu menyadari potensi dampak negatif dari politik identitas dan warisan. Politik identitas bisa memicu ketegangan, diskriminasi, dan konflik sosial, yang bisa mengancam stabilitas negara. Politik warisan, jika tidak dijalankan dengan integritas dan visi yang jelas, dapat mendorong pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi atau keluarga.
Keseimbangan antara mempertimbangkan identitas dan dinasti dengan fokus pada kepentingan umum sangat penting dalam politik. Pemimpin politik harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memilih pemimpin yang integritasnya terbukti dan memiliki visi yang jelas. Politik yang sehat harus mendorong persatuan, toleransi, dan inklusivitas, serta menghindari potensi bahaya politik identitas dan warisan.

Saran
Berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan memperbaiki politik di Indonesia agar lebih baik dan demokratis dengan mengatasi isu politik identitas dan dinasti di masa datang.

Mendorong transparansi dan akuntabilitas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik. Transparansi dapat membantu mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami proses politik. Akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa pejabat politik bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Memperkuat partai politik untuk memastikan bahwa partai politik mewakili kepentingan rakyat dan tidak dikuasai oleh segelintir orang. Partai politik yang demokratis akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok minoritas.
Meningkatkan pendidikan politik untuk memastikan bahwa pemilih dapat membuat keputusan yang tepat tentang siapa yang akan mereka pilih. Pendidikan politik dapat membantu pemilih memahami isu-isu penting dan menilai kinerja pejabat politik.
Hukum dan regulasi dapat memainkan peran penting dalam membatasi politik identitas dan dinasti yang merugikan. Undang-undang dan peraturan yang tepat dapat membantu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari identitas atau latar belakang mereka.
Adanya Media independen untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang politik. Media yang bebas dari tekanan kepentingan politik tertentu dapat membantu masyarakat memahami isu-isu politik dan membuat keputusan yang tepat.
Partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik melalui berbagai cara, termasuk memberikan suara, menjadi sukarelawan untuk kampanye, atau bergabung dengan gerakan sipil.
Melakukan reformasi konstitusi jika diperlukan untuk mengubah aturan politik yang mungkin mendukung politik identitas dan dinasti yang tidak sehat. Reformasi konstitusi dapat membantu memastikan bahwa sistem politik Indonesia lebih demokratis dan inklusif.

Daftar Pustaka:

Gibran dan Bayang-Bayang Politik Dinasti | Republika ID. https://www.republika.id/posts/46864/gibran-dan-bayang-bayang-politik-dinasti.
Perjalanan Karier Politik Gibran, Dua Tahun Wali Kota Solo lalu Melesat .... https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/23/101500865/perjalanan-karier-politik-gibran-dua-tahun-wali-kota-solo-lalu-melesat-jadi.
Politik Toleransi Gibran Melawan Politik Identitas - Hanny Setiawan. https://hannysetiawan.com/catatankaki/politik-toleransi-gibran/.
Berharap tidak Ada Politik Identitas di Pemilu 2024, Gibran Mengaku .... https://depok.suara.com/read/2023/04/14/060018/berharap-tidak-ada-politik-identitas-di-pemilu-2024-gibran-mengaku-capek-dituding-kafir-oleh-lawan-politik.
Pengertian Politik Dinasti | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - MKRI. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428.
Daftar Negara yang Dipimpin Dinasti Politik, Paling Banyak di Benua Apa?. https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/23/083000365/daftar-negara-yang-dipimpin-dinasti-politik-paling-banyak-di-benua-apa-.
Soal Politik Dinasti yang Dilekatkan ke Gibran, Kubu Prabowo Senggol Megawati dan Soekarno. https://jateng.tribunnews.com/2023/10/23/soal-politik-dinasti-yang-dilekatkan-ke-gibran-kubu-prabowo-senggol-megawati-dan-soekarno?page=1.
Prabowo soal Dinasti Politik: Semua Dinasti, Jangan Cari Negatiflah. https://www.metrotvnews.com/play/KYVCDp3w-prabowo-soal-dinasti-politik-semua-dinasti-jangan-cari-negatiflah.
Soal Anggapan Dinasti Politik karena Gandeng Gibran, Prabowo: Salahnya Apa?. https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/akW1oZdN-soal-anggapan-dinasti-politik-karena-gandeng-gibran-prabowo-salahnya-apa.
Politik Dinasti: Pengertian dan Contohnya di Indonesia - VOI. https://voi.id/bernas/42710/politik-dinasti-pengertian-dan-contohnya-di-indonesia.
Perbedaan Politik Dinasti & Dinasti Politik Beserta Contohnya - Tirto.ID. https://tirto.id/perbedaan-politik-dinasti-dinasti-politik-beserta-contohnya-gMki.
Arti Politik Dinasti, Tujuan & Apakah Melanggar Konstitusi? - Tirto.ID. https://tirto.id/arti-politik-dinasti-tujuan-apakah-melanggar-konstitusi-gMhw.
Kader PDIP Kecewa, Ungkit Megawati Nangis dan Marah Bela Jokowi saat .... https://www.liputan6.com/news/read/5430254/kader-pdip-kecewa-ungkit-megawati-nangis-dan-marah-bela-jokowi-saat-disebut-kodok.
Pengamat: Pengganti Megawati Jadi Ketum PDIP Tetap dari Keturunan .... https://news.republika.co.id/berita/s1zp1w330/pengamat-pengganti-megawati-jadi-ketum-pdip-tetap-dari-keturunan-sukarno.
Riak Kecil Usulan Menjadikan Jokowi Ketum PDIP. https://www.republika.id/posts/46220/riak-kecil-usulan-menjadikan-jokowi-ketum-pdip.
Tidak Bawa Politik Identitas, Ganjar: Kitalah Yang menjaga Bhineka .... https://rm.id/baca-berita/nasional/193843/tidak-bawa-politik-identitas-ganjar-kitalah-yang-menjaga-bhineka-tunggal-ika.
Apa Itu Politik Identitas dan Contohnya di Indonesia? - Tirto.ID. https://tirto.id/apa-itu-politik-identitas-dan-contohnya-di-indonesia-gAt4.
Biografi dan Profil Lengkap Megawati Soekarno Putri - Presiden Wanita .... https://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-megawati-soekarno-putri-presiden-wanita-pertama-indonesia/.
Bahaya Politik Identitas Pada Pemilu Tahun 2024. https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/10/19/bahaya-politik-identitas-pada-pemilu-tahun-2024/.
Penting Diketahui, Ini Dampak Politik Identitas di Masyarakat Jika .... https://www.jernih.id/penting-diketahui-ini-dampak-politik-identitas-di-masyarakat-jika-kurangnya-pengajaran-multikultural.
Ahmad Basarah Ingatkan Bahaya Politik Identitas Lahirkan ... - MPR. https://mpr.go.id/berita/Ahmad-Basarah-Ingatkan-Bahaya-Politik-Identitas-Lahirkan-Pembelahan-Masyarakat.
Ciri-ciri Politik Dinasti dan Plus Minusnya | Tagar. https://www.tagar.id/ciriciri-politik-dinasti-dan-plus-minusnya.
Ini Sisi Positif Politik Dinasti | Republika Online. https://news.republika.co.id/berita/mqfsyn/ini-sisi-positif-politik-dinasti.
Politik Identitas Vs Politik Kapasitas dalam Dinasti Politik - Kompasiana. https://www.kompasiana.com/taura/5f166432d541df6e27536e32/politik-identitas-vs-politik-kapasitas-dalam-dinasti-politik.
Apa Itu Politik Dinasti dan Dampaknya bagi Pengelolaan Negara Kita .... https://www.kompasiana.com/irmandanyoman1791/6127200831a287036c306662/apa-itu-politik-dinasti-dan-dampaknya-bagi-pengelolaan-negara-kita.
Politik Dinasti: Ancaman Terhadap Prinsip Republik dan Demokrasi. https://kumparan.com/ewia-putri-1692500416067588767/politik-dinasti-ancaman-terhadap-prinsip-republik-dan-demokrasi-21QzF3adXF1.
Jokowi: Politik Identitas dan SARA, Saya Harap Tak Terjadi pada Pemilu 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/11/06575721/jokowi-politik-identitas-dan-sara-saya-harap-tak-terjadi-pada-pemilu-2024.
Ada Politik Dinasti di Keluarga Jokowi? | Dua Arah - Kompas TV. https://www.kompas.tv/talkshow/423660/full-ada-politik-dinasti-di-Keluarga-jokowi-dua-arah.
Niat Kaesang Terjun ke Politik, Jokowi 'Tancapkan' Keluarga Bangun Dinasti .... https://www.suara.com/kotaksuara/2023/01/26/142421/niat-kaesang-terjun-ke-politik-jokowi-tancapkan-Keluarga-bangun-dinasti-politik.
Jokowi: Politik Identitas dan SARA, Saya Harap Tak Terjadi pada Pemilu 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/11/06575721/jokowi-politik-identitas-dan-sara-saya-harap-tak-terjadi-pada-pemilu-2024.
Jokowi Dituding Mainkan Dinasti Politik soal Prabowo-Gibran, Relawan .... https://solo.tribunnews.com/2023/10/12/jokowi-dituding-mainkan-dinasti-politik-soal-prabowo-gibran-relawan-prabu-sejarah-akan-menjawab.
Sutan Sjahrir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir.
Sutan Sjahrir, Sosialisme Politik - Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/andyjathuilan/604a45978ede48672c3f3512/sutan-sjahrir-sosialisme-politik.
Sutan Sjahrir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Sjahrir.
Sutan Sjahrir, Sosialisme Politik - Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/andyjathuilan/604a45978ede48672c3f3512/sutan-sjahrir-sosialisme-politik.
Sutan Sjahrir: Masa Muda, Kiprah, Penculikan, dan Akhir Hidup - Kompas.com. https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/22/080000479/sutan-sjahrir--masa-muda-kiprah-penculikan-dan-akhir-hidup.
Biografi Sutan Sjahrir sang Diplomat Kemerdekaan RI - IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/biografi-sutan-sjahrir-sang-ahli-diplomasi-di-balik-kemerdekaan-ri.