Betapa pucuk-pucuk kekuasaan menjadi incaran siapapun yang ingin menguasai negeri ini secara berkelanjutan terlihat dari gonjang-ganjingnya berbagai lembaga negara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua institusi terguncang. Keduanya produk gerakan reformasi: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gonjang-ganjing di kedua institusi ini telah menjatuhkan ketua kedua institusi ini: Anwar Usman dan Firli Bahuri. Karena itu, peristiwa ini boleh disebut tragedi sekaligus ironi, bahwa kekacauan itu terjadi di institusi penjaga konstitusi dan pemberantasan korupsi, dan ironisnya telah menyebabkan ketuanya jatuh.
Dua institusi negara ini dibentuk sebagai ikhtiar menjaga amanah reformasi untuk menegakkan konstitusi dan memberantas korupsi. Namun ternyata kedua benteng pertahanan yang menjadi harapan rakyat banyak ini jebol juga. Setelah benteng MK sempat roboh sepuluh tahun yang silam karena Akil Mochtar, ketua MK waktu itu, dihukum karena menerima suap, benteng MK sempat diperkuat kembali. Namun, akhirnya roboh lagi tatkala Anwar Usman teperdaya oleh apa yang disebut banyak kalangan sebagai nepotisme karena MK mengubah aturan yang kemudian memungkinkan Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai cawapres.
Kondisi babak belur juga dialami oleh KPK. Setelah beberapa kali diserang habis-habisan, akhirnya benteng institusi ini juga ambruk begitu Firli Bahuri selaku Ketua KPK dinyatakan melakukan pelanggaran dan dihentikan sementara dari jabatan tersebut. Keputusan tetap posisi Firli masih menunggu, dan bukan tidak mungkin posisi ketua KPK menjadi incaran banyak pihak yang berkepentingan menghegemoni kekuasaan yang terkait pemberantasan korupsi.
Kearifan lama telah berulang kali mengingatkan banyak orang: “Kekuasaan itu cenderung korup.” Namun, bagi yang tengah berkuasa, kekuasaan itu mengasyikkan, sehingga peringatan itu nyaris tumpul alias tidak berguna. Mereka yang sedang duduk di kursi terlena oleh kemudahan-kemudahan, sehingga mereka yang sedang berkuasa itu merasa segala sesuatu yang memudahkan dan menyenangkan itu sebagai kewajaran belaka. Tatkala suap, gratifikasi, atau bahkan meminta imbalan dianggap sebagai perilaku jamak dan lumrah, maka benteng institusi ini telah ambruk.
Dalam bahasa yang lebih populis, pujangga kita Ki Ronggowarsito pernah pula mengingatkan perihal zaman edan. “Yang tidak ikut edan tidak akan kebagian,” tulis Ki Ronggowarsito. Itulah zaman ketika orang, khususnya yang memiliki kekuasaan, merasa bahwa menumpuk kekayaan secara tidak sah, menerima suap, atau meminta imbalan atas perbuatan tertentu terkait jabatan lantas dianggap sebagai ‘standar umum’ yang diketahui bersama walaupun tidak tertulis.
Benteng MK maupun KPK itu diserang langsung ke jantungnya: moralitas hukum. Begitu jantung ini berhasil ditembus, maka benteng tersebut praktis roboh, dan institusi ini pun kehilangan kekuatan, lemah, lunglai. Penyelamatan institusional menjadi sangat mendesak, dan ini harus dimulai dari menempatkan sosok yang berani, mau, dan mampu melakukan pemulihan kembali institusi—memulihkan moralitas institusional, mengembalikan marwah kelembagaan, serta membangkitkan kembali semangat manusia-manusia di dalamnya yang terpukul oleh praktik kekuasaan.
Masalahnya, mereka yang telah berhasil melemahkan MK dan KPK tidak akan membiarkan penaklukan ini tidak dilanjutkan dengan penaklukan berikutnya. Melihat lawan tangguh berhasil dibikin terjerembab, mereka tidak akan membiarkan lawan ini bangkit kembali dan memberi perlawanan. Tak punya pilihan, masyarakat luas mesti bersatu untuk mencegah kekuatan-kekuatan hegemonik melanjutkan upaya penaklukan MK dan KPK. Tidak mudah, memang, sementara saat ini kita hanya bisa menunggu siapa orang yang akan ditunjuk Presiden jika Firli diberhentikan secara tetap. Pilpres dan pileg yang tak lama lagi ramai mungkin saja akan menenggelamkan upaya membangkitkan kembali moralitas penegakan konstitusi maupun pemberantasan korupsi. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
