Sikap elitr pejabat pemerintah terpecah dalam menangggapi gelombang kritik yang muncul dari lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Ada yang merespon bijak suara moral tersebut, ada yang menilai dengan penuh prasangka.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan gelombang kritik sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan dinamika politik yang perlu diperhatikan. Ia menyebut pemerintah pasti akan mengevaluasi keadaan ini dan mengambil langkah selanjutnya.
“Mudah-mudahan hanya sampai di pernyataan, jadi sudah bisa kita atasi, enggak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita harap ini bagian dinamika yang positif saja,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Dubai, Uni Emirat Arab, seperti dipublikasikan YouTube Wakil Presiden pada Senin, 5 Februari 2024, dan dikutip tempo.co.
Pernyataan krtitis dari berbagai kamus di tanah air memang mulai menggelombang sejak pekan lalu. Para guru besar dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap perpolitikan nasional. Mereka menilai terjadi pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Tak kurang 30 kampus di seuurh Indonesia menyampaikan seruan moral dan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Jokowi.
"Kami sivitas akademika UPI mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," kata dosen UPI Cecep Darmawan.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan kritik terhadap Jokowi adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita. Namun Ari juga mengeluarkan pernyataan sembrono dengan menuding ada upaya mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. "Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” kata Ari dalam pesan singkat pada Jumat, 2 Februari 2024.
Pernyataan tidak cerdas dikeluarkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Politikus Partai Golkar itu mencurigai gelombang kritik yang muncul tersebut. “Alah, ya sudahlah. Mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah. Ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM – ngerti betul barang ini,” kata Bahlil penuh prasangka.
Plt Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nizam merespons gelombang pergerakan kampus dalam mimbar bebas yang mengkritik kinerja pemerintah. Ia mengatakan, aksi itu merupakan kebebasan akademik.
"Bagian dari kebebasan akademik dan mimbar akademik yang kita hargai dan lindungi seperti amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi," kata Nizam kepada Tempo pada Ahad, 4 Januari 2024.
"Berbagai pandangan dari kampus tentunya menggambarkan perhatian dan kepedulian akademisi pada pemerintah maupun pesta demokrasi yang sedang kita lakukan saat ini," kata Nizam. "Yang penting, kampus harus tetap menjadi tempat yang netral dan turut menjaga agar pesta demokrasi berjalan dengan baik, aman, damai, dan tidaj lupa jujur dan adil."
--
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
