Mundurnya Prof Mahfud nampaknya mulai mengalirkan efek politik. Bukan hanya di lingkungan internal kubu Ganjar-Mahfud. Tapi juga di ruang publik yang lebih luas. Secara internal, Mahfud kelihatan lebih asertif dan lugas ketika menyoal kebijakan pemerintahan Jokowi. Langkah Mahfud juga diikuti oleh Ahok, yang selama bertahun-tahun dianggap soulmate-nya Jokowi, kini menyerang Jokowi secara terbuka.
Di luar, di tengah masyarakat, kalangan akademisi terutama para koleganya sebagai sesama guru besar nyaris serempak menyuarakan keprihatinan dan kritik keras kepada Jokowi. Dalam dua-tiga hari terakhir, kalangan mahasiswa juga mulai turun ke jalan, menyerukan hal yang sama. Bahkan hari ini mulai menyerukan pemakzulan Jokowi.
Efek ini boleh jadi karena figur Mahfud dikenal sebagai sosok yang berintegritas. Sikap dan pilihan langkah politiknya sedikit banyak akan menjadi referensi banyak orang dalam menyikapi situasi kepolitikan saat ini. Baik dalam kontek kepolitikan makro yang sedang menghadapi darurat kenegarawanan dan ancaman ambruknyanya demokrasi. Maupun dalam konteks mikro perhelatan Pemilu yang makin kehilangan landasan moral dan etik karena banyak kecurangan dan ketidaknetralan kekuasaan.
Lalu, masih adakah menteri sekelas Mahfud, berintegritas dan menjunjung tinggi moralitas yang akan menyusul langkah Mahfud? Kita tunggu sambil melihat ulang bagaimana latarbelakang Mahfud mundur dari kabinet dan faedah sosio-politiknya.
Situasi yang Bikin Mahfud Mundur
Kabar bahwa Prof Mahfud mau mundur sudah tersiar kurang lebih sepekan sebelum akhirnya ia melakukannya. Tepatnya sejak tanggal 23 Januari lalu. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Prof Mahfud sendiri pada acara “Tabrak Prof!” di Semarang.
"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar." Demikian pernyataannya seperti bisa dilihat dalam tayangan berbagai kanal stasiun televisi dan portal berita nasional.
Di acara “Tabrak Prof!” itu, selain menyatakan niatnya untuk mundur, Prof Mahfud juga mengungkapkan alasannya. "Situasi tidak berimbang, pihak lain pakai jabatan, diantar. Saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal tunggu momentum."
“Situasi” yang dimaksud Prof Mahfud adalah kontestasi Pemilu, dan secara lebih spesifik lagi cara-cara kampanye antar Paslon Presiden-Wapres. Khususnya kampanye yang dilakukan timses Prabowo-Gibran.
Kemudian frasa “tidak berimbang” yang dijelaskan dengan anak kalimat “pihak lain pakai jabatan, diantar” kayaknya merujuk pada situasi dimana para koleganya di kabinet yang menjadi tim pemenangan Prabowo-Gibran pada menggunakan fasilitas negara. Sementara dirinya berusaha jaga integritas dan taat aturan dengan harapan bisa jadi contoh baik bagi yang lain.
Intinya sih, dalam kapasitas sebagai Cawapres Prof Mahfud merasa ada situasi unfair dalam kontestasi Pilpres. Tapi di luar alasan yang diungkapkannya, saya kira kita juga bisa membayangkan “situasi” lain yang saat ini dihadapi Prof Mahfud sebagai Menko di kabinet Jokowi-Ma’ruf yang kemudian mendorongnya resign.
Dalam posisi sebagai Cawapres Ganjar yang diusung PDIP dan koalisinya, Prof Mahfud harus berhadapan dengan standing position atasannya, Presiden Jokowi, yang sudah terang-terangan mengendors Prabowo-Gibran. Kebayang misalnya jika rapat kabinet atau kegiatan kenegaraan lainnya yang mengharuskan dirinya hadir, pasti ada rasa gak nyaman.
Kemudian di arena kontestasi Pilpres, di forum debat maupun di medan-medan kampanye. Karena harus mengikut garis politik koalisi pengusungnya, sebagai Cawapres Prof Mahfud kerap “menyerang” sejumlah kebijakan dan program pemerintahan Jokowi. Saya yakin, terlepas dari “serangan” itu obyektif atau subyektif, dalam hati Prof Mahfud pastilah ada rasa “gak enak”. Dan ini manusiawi saja.
Dampak Positif Mundurnya Mahfud
Dari sudut pandang politik, khususnya dalam konteks perhelatan Pemilu, mundurnya Prof Mahfud dari posisi menteri hemat saya positif, setidaknya karena tiga alasan berikut ini.
Pertama, langkah itu memastikan Prof Mahfud bakal terhindar dari abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, yang potensinya sangat besar jika ia terus berada di posisi menteri, sementara dirinya juga merupakan Cawapres.
Nah, dalam konteks ini, mestinya Prabowo dan Gibran juga mundur dari jabatannya. Pun para menteri yang menjadi tim pemenangan Paslon manapun. Argumennya sama, untuk menghindari conflict of interest dan abuse of pwer.
Kedua, resign-nya Prof Mahfud juga memberikan edukasi politik kepada warga tentang pentingnya sportifitas saat berada dalam situasi kompetisi. Dal hal ini, sekali lagi, sebagai menteri sekaligus Cawapres Prof Mahfud tentu tidak etis “menyerang” kebijakan dan program pemerintah dimana dirinya sendiri merupakan bagian dari pemerintah.
Cenderung konyol jadinya jika posisi ambigu itu terus dipertahankan. Publik bisa menilai Prof Mahfud gak sportif, gak elegan juga, atau bahkan mendekati hipokrit. Jeruk makan jeruk. Jadi, etisnya ya memang harus melepas salah satu posisi itu.
Ketiga, dengan mundur dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Prof Mahfud bisa lebih leluasa adu gagasan, adu program. Bahkan jika perlu “menyerang” kebijakan dan program pemerintah yang menurut kubunya memang pantas dikritisi dan harus diubah ke depannya.
Kita tahu, kebijakan dan program Jokowi yang “diserang” kubu Ganjar-Mahfud dan juga Anies-Gus Imin, baik dalam forum debat maupun di arena-arena kampanye itu justru dibela habis-habisan dan bakal dilanjutkan oleh kubu Prabowo-Gibran. Resign-nya Prof Mahfud bakal makin memperjelas posisi politik elektoral Ganjar-Mahfud dalam Pemilu 2024. Sekaligus mempertegas tantangan masih adakah menteri-menteri terutama yang terlibat dalam tim pemenangan Paslon manapun yang masih punya integritas, urat malu dan moralitas? Kita tunggu.
Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.
