Hidup sederhana, semua yang boros kita stop
- Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan penghentian kegiatan pemborosan anggaran: melarang makanan mewah impor sebagai hidangan rapat, menggantinya dengan hidangan tradisional sederhana (singkong dan sejenisnya), melarang penyelenggaraan resepsi mewah pada acara pernikahan dan sejenisnya, dan melarang rapat diselenggarakan di hotel.
Merespon beredarnya ketentuan tersebut salah satu akun Facebook berkata, "Udah gak boleh rapat di hotel, ngawinin anak diatur..ntar lagi buat hemat air keluar SK mandi kudu seminggu sekali...nasibmu PNS...?#bukanurusansaya?". Apakah esensi respon "cerdas" tersebut cukup representatif untuk dibilang mewakili seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil)?
Pandangan kaum feodalis kita mengatakan bahwa PNS identik dengan kelas Priyayi. Bertolak belakang dengan umumnya pandangan pukul-rata para feodalis itu bahwa kelas buruh sebagai kelas terbawah dalam strata masyarakat adalah mereka yang bekerja di sektor swasta, salah satu alasan kuat kenapa orang berebut jadi PNS tidak lain adalah masih berakar kuatnya mentalitas feodal tersebut bahwa menjadi PNS merupakan cara termudah untuk memasuki kelas terhormat yaitu Priyayi.
"Saya pilih jadi PNS karena PNS itu sama dengan pemerintah. Itu artinya kita punya anak buah untuk diperintah dan disuruh-suruh. Begitulah enaknya kehidupan Priyayi, bisa memerintah dan menyuruh orang melakukan ini itu. Hidup kita menjadi pasti dan hari tua kita terjamin. Kalau berbuat salah atau kondite buruk paling cuma ditegur, paling banter dimutasi, nggak bakalan dipecat asal tidak berbuat kriminal. Maka dengan menjadi PNS kita jadi gampang cari pinjaman. Bisa dibilang mau beli apa saja bisa sebab SK PNS kita kan bisa dijaminkan, bisa digadaikan. Bank sangat percaya, bahkan ketika kita sedang nggak butuh pun kadang masih dibujuk-bujuknya supaya mau pinjam uang untuk ini itu," begitu kurang lebih bunyi ide besar "brilian" yang bermukim di benak kaum feodalis pragmatis.
Padahal, di lain pihak, prinsip kerja birokrasi dalam sistem demokrasi adalah mesin untuk melayani rakyat. Dalam bahasa Inggris PNS disebut Civil Servant, artinya Pelayan Rakyat, sebuah definisi yang maknanya bertolak belakang dengan apa yang ada di benak kaum feodalis pragmatis itu ketika ditanya kenapa mereka lebih memilih menjadi PNS ketimbang menjadi pegawai swasta yang di mata mereka lebih berkonotasi kelas buruh tidak terhormat, atau ketimbang menjadi entrepreneur.
Revolusi mental sebagai sebuah ide terobosan yang disambut gembira begitu rupa sehingga mampu menghantarkan Joko Widodo menjadi Presiden mendapat banyak kendala justru dari dalam birokrasi yang lebih dikuasai mentalitas feodal ndoro tuan ketimbang mentalitas pelayan rakyat.
Saya tidak berani mengatakan mayoritas PNS membenci Jokowi , tapi saya cukup percaya diri untuk mengatakan mayoritas pembenci Jokowi adalah PNS.
*) Photo by Merdeka.com, "Pegawai Pemda Paling Banyak Lakukan Korupsi"
Ikuti tulisan menarik Eko Armunanto lainnya di sini.
