x

Ribuan buruh berunjuk rasa dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat di depan gedung DPR RI, Jakarta, 26 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

Iklan

RASTRA SEWAKITIARA

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Siap-siap, Lautan Buruh 10 Desember

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)-Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI,KSPSI AGN,KSBSI dan 41 federasi serikat pekerja di seluruh Indonesia akan melakukan aksi akbar pada 10 Desember 2014

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)-Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI,KSPSI AGN,KSBSI dan 41 federasi serikat pekerja di seluruh Indonesia akan melakukan aksi akbar pada 10 Desember 2014.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, melalui keterangan persnya, Senin (8/12/2014). Said Iqbal mengatakan, nantinya buruh dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta akan membanjiri ibukota (DKI Jakarta) dengan jumlah massa sebanyak 50 ribu orang.

“Pada 10 Desember nanti para buruh tersebut akan melakukan aksi akbar di Bundaran HI, Istana Negara, dan balaikota DKI," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya di DKI. Said Iqbal pun menegaskan nantinya para buruh di berbagai daerah juga akan melakukan aksi yang sama dan dilakukan secara serentak di Indonesia.

"Sedangkan, puluhan ribu buruh lainnya di 12 propinsi akan melakukan aksi akbar di kantor gubernur masing -masing pada hari yang sama," tegasnya.

Said Iqbal juga kembali menegaskan, dalam aksi nanti akan ada 5 tuntutan yang akan disuarakan. Tuntutan itu antara lain adalah:

1.Menolak kenaikan harga BBM padahal harga minyak dunia saat ini telah turun/rendah. Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan daya beli buruh turun hingga 50% serta kenaikan upah min(UMP/UMK) tidak dinikmati buruh.

2. Mendesak para gubernur se Indonesia harus merevisi nilai UMP/UMK sekitar Rp 3 jutaan keatas dan menaker harus merevisi khl mjd 84 item. Hal ini tak lepas akibat dampak kenaikan harga BBM.

3.Jalankan jaminan pensiun wajib mulai tahun 2015 dengan mengesahkan RPP pensiun bulan ini.

4.Perbaiki jaminan kesehatan untuk rakyat dan buruh dengan cara menambah anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi Rp 30 triliun dan mengganti sistem INA CBGs dengan Fee For Service.

5. Hapus sistem kerja outsourcing terutama di BUMN. Presiden Jokowi harus berani menghapus outsourcing ini sebagai bukti implementasi revolusi mental melawan perbudakan modern.

Ikuti tulisan menarik RASTRA SEWAKITIARA lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Ekamatra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

16 jam lalu

Terpopuler