ASPEK Indonesia (10/12/2014). Pemerintahan Jokowi JK perlu mendengar dan mengambil sikap untuk menyelamatkan nasib jutaan rakyat miskin yang semakin bertambah pasca kenaikan harga BBM. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, diikuti dengan kenaikan biaya transportasi dan sewa rumah, bahkan juga kenaikan Tarif Daya Listrik (TDL) akan semakin menurunkan daya beli masyarakat hingga 50%. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia, dalam keterangan pers tertulis yang disampaikan dari Cape Town, Afrika Selatan di sela-sela kegiatan Union Network International Congress.

Kepedulian pemerintah bisa dilakukan melalui revisi penetapan Upah Minimum 2015 di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Revisi sangat diperlukan karena penetapan UMP/UMK 2015 di seluruh daerah belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan juga kenaikan TDL. Berikan kesempatan kepada Dewan Pengupahan di propinsi dan kabupaten/kota untuk menghitung ulang besaran UMP/UMK 2015, termasuk menentukan secara bersamaan besaran Upah Minimum Sektoral.

Kenaikan UMP/UMK yang hanya di kisaran 10-12% tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh oleh buruh. Bahkan khusus untuk Propinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur yang telah menetapkan UMP 2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran 2.95 juta rupiah

Pemerintah sepatutnya membuka mata dan telinga untuk mengambil kebijakan yang melindungi kesejahteraan rakyat, tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia sebagai federasi serikat pekerja sektor jasa, antara lain dari sektor telekomunikasi, perbankan, asuransi, perdagangan, pos, logistik, grafika, properti, security, kesehatan, bersama-sama dengan seluruh elemen pekerja dan rakyat, hari ini dan besok akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Perjuangan kami bukan saja untuk kepentingan pekerja tapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk:

1. Menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.
2. Tidak menaikkan tarif daya listrik (TDL).
3. Tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan upah minimum (UMP/UMK) tahun 2015, melalui mekanisme penghitungan ulang di setiap Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Merevisi komponen Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi dasar perhitungan UMP/UMK dari 60 menjadi 84 komponen.
5. Jalankan jaminan pensiun wajib mulai Januari 2015 dengan mengesahkan RPP bulan ini.
6. Hapuskan praktek sistem kerja outsourcing khususnya di BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di BUMN/BPJS Ketenagakerjaan.
7. Angkat pekerja dan guru honor menjadi Pegawai Negeri Sipil

Aksi selama 2 hari ini adalah aksi pemanasan menjelang mogok nasional pekerja, yang akan dilaksanakan pada Januari 2015.

Pekerja bersama rakyat akan terus menuntut keadilan dan kesejahteraan karena Negara telah menjamin hal tersebut dalam UUD 1945 dan Pemerintah selaku pengemban amanah konstitusi wajib menjamin dipenuhinya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ikuti tulisan menarik RASTRA SEWAKITIARA lainnya di sini.