21 September 1970, seorang gadis berusia 18 tahun yang tengah menanti bus di pinggiran jalan diseret masuk ke dalam sebuah mobil oleh sekawanan pemuda. Gadis bernama Sumarijem itu dibius menggunakan zat ether hingga tak sadarkan diri. Kemudian dibawa di sebuah daerah di Klaten dan diperkosa secara bergilir.
Setelah perbuatan biadabnya itu, ke-10 pemuda pelaku pemerkosaan yang disinyalir adalah anak-anak pejabat tinggi kepolisian dan pemerintahan DIY -bahkan salah satu di ataranya anak tokoh pahlawan revolusi- membuang begitu saja tubuh gadis malang itu di tepi jalan, layaknya bangkai hewan menjijikan.
Sumarijem atau lebih dikenal Sum Kuning pun melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya ke polisi. Di kantor polisi, Sum Kuning bukannya dibantu malah dijadikan tersangka dengan kasus laporan palsu. Tak hanya itu, Sum malah ditelanjangi oleh oknum polisi yang memeriksanya dengan dalih mencari simbol komunis di tubuhnya.
Kasus Sum Kuning yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta itu pun berlangsung dengan ganjil dan tertutup untuk wartawan. Belakangan polisi menghadirkan seorang penjual bakso yang disebut-sebut sebagai pemerkosa Sum.
Kisah Sum Kuning itu dapat anda baca di buku "Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa”. Buku setebal 134 halaman yang ditulis Aris Santoro (2009), menceritakan pengalaman hidup Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Kapolri yang menjabat saat kasus terjadi.
Dalam buku tersebut Hoegeng menyadari bahwa ada kekuatan besar yang menginginkan kasus Sum Kuning ini menjadi bias. Ia memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse (sekarang Kabareskrim) guna membentuk tim pemeriksa kasus Sum Kuning: "Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak," tegas Hoegeng.
Kasus pun bergulir bak bola salju. Tak kurang Presiden Soeharto sendiri selaku pucuk pimpinan rezim pemerintahaan semasa itu, ikut turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Soeharto memerintahkan agar kasus ini ditangani oleh Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib.
Hal ini dinilai luar biasa pada masa itu. Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik besar menyangkut masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Kenapa kasus perkosaan ini sampai ditangani Kopkamtib?
Tanggal 2 Oktober 1971, Hoegeng dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai Hoegeng diberhentikan oleh Soeharto karena kasus Sum Kuning ini. Padahal, sejak dilantik sebagai Kapolri, Hoegeng memang sudah tak cocok dengan Soeharto.
Di tahun 1968, saat Soehartomeminta agar polisi tak lagi bertugas di medan tempur (dulu Brigade Mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai operasi Trikora di Papua, hingga Dwikora di pedalaman Kalimantan). Hoegeng mendatangi presiden: "Kalau begitu angkatan lain juga jangan mencampuri tugas angkatan kepolisian," kata Hoegeng tegas. Konon, Soeharto, seperti ditulis dalam buku itu, hanyadiam saja mendengarnya.
Sebagian pihak menyoroti penyebab dicopotnya Hoegeng dari jabatan kapolri, di samping kasus Sum Kuning penyebab lainnya salah adalah terkait kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robby Tjahjadi. Kasus yang sangat fenomenal di akhir periode 1970-an.
Robby adalah penyelundup ratusan mobil mewah ke Indonesia. Mulai Roll Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Di samping Robby menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melanggengkan aksinya, diduga ada keterlibatan keluarga Cendana dalam aksi kejahatannya itu.
Hoegeng yang berhasil membongkar kasus pemerkosaan Sum Kuning dan aksi kejahatan Robby itu bukannya mendapat penghargaan malah dicopot dari jabatannya. Hoegeng pun kembali mendatangi Soeharto. Menanyakan kenapa ia dicopot. Secara tersirat Soehartoberkata bahwa sudah tak ada tempat untuk Hoegeng lagi.
Kembali dengan keberanian dan ketegasannya Hoegeng malah menantang ucapan Smailing General itu. "Ya sudah. Saya keluar saja," katanya.
Soeharto sebetulnya menawari Hoegeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di negara lain. Sebuah kebiasaan membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru. Hoegeng menolaknya. "Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail, saya tidak suka koktail," sindir Hoegeng.
Meski banyak polisi di Indonesia yang jujur dan bersih, tak ada yang selegendaris Jenderal Hoegeng. Dia tak mempan sogokan. Demikian lurusnya Hoegeng, hingga ketika pensiun tak punya banyak harta. Jangankan tabungan atau deposito berjuta-juta, rumah dan mobil pribadi pun tak punya.
Tak tega melihat itu, sejumlah kapolda yang notabene mantan anak buahnya iuran membelikan mobil bekas. Kapolri penggantinya pun, Jenderal M Hasan, atas nama kemanusiaan menganugerahkan rumah dinas yang ditinggali Hoegeng bersama keluarganya.
Selepas tugas, Hoegeng lebih mendalami hobinya melukis dan bermain musik. Hoegeng juga menggabungkan diri dengan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB). Lembaga yang didirikan AH Nasution itu bertujuan melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional.
Pada Mei 1980, Hoegeng turut menandatangani Petisi 50. Sejak itu, seperti halnya para penandatangan yang lain, dia disingkirkan secara politik, ekonomi, dan sosial. Dilarang tampil di televisi, tak boleh hadir pada peringatan HUT Bhayangkara. Dan yang lebih menyesakkan, Hoegeng tak boleh datang sebagai saksi pernikahan Prabowo Subianto, putra sahabatnya Soemitro Djojohadikusumo dengan Siti Hediyati, putri Soeharto.
Nah, Pak Budi Waseso atau siapa pun nanti yang akan terpilih menjadi Kapolri. Artikel ini semoga dapat menjadi catatan tentang bagaimana menjadi polisi yang berani jujur. Yang kejujurannya hanya bisa disamai oleh patung polisi dan polisi tidur.
Ikuti tulisan menarik Ahmad Yusdi lainnya di sini.
