Kamis, 14 Juli 2022 11:25 WIB

Ketimbang Kena Sanksi, Lebih Baik Mundur.

artikel ini ditulis dalam rangka merespon polemik salah satu pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran etik namun tidak ditindak tegas oleh dewas. alasan dewas KPK karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri yang dibuktikan dengan Keputusan presiden. hal ini akhirnya menggugurkan penegakan sanksi etik terhadap yang bersangkutan. padahal, semestinya sekalipun ia telah mengundurkan diri, hal tersebut tidak serta merta membuatnya bebas dari sanksi etis. dengan kata lain, penegakan etik oleh dewas KPK terhadap Lili merupakan keharusan untuk menunjukan berfungsinya sistem penegakan etis di dalam tubuh KPK. selain itu, sebagai konsekuensi atas perubahan regulasi KPK, maka semestinya patut dilakukan. hal ini yang disoroti dalam artikel ini. penulis mencoba menjelaskan dan menarasikan secara lebih renyah agar dapat dibaca lebih santai.

Minggu, 19 Juni 2022 06:04 WIB

Makanan Jogja Terkenal, Nomor 3 Wajib Antri

Kuliner Jogja banyak diburu wisatawan. Mulai dari Gudeg, Bakpia, Oseng-oseng Mercon, sampai makanan yang seringkali viral di media sosial sehingga menjadi buruan para netizen.

Sabtu, 13 November 2021 12:39 WIB

Penerapan Nilai Pancasila di Era Modern

Senin, 4 Oktober 2021 05:03 WIB

KPK Jilid 1 Tamat, Jilid 2 Dimulai

Bung Hatta pernah berkata bahwa korupsi sudah membudaya, tapi banyak orang tidak suka dengan istilah itu. Kenyataannya, hingga hampir 20 tahun setelah KPK dibentuk, korupsi tidak kunjung reda. KPK jilid 1 sudah berakhir. Kemana alur cerita KPK jilid 2?

Senin, 20 September 2021 05:59 WIB

Singa KPK Dipecat, Mengapa Elite Diam Membisu?

Elite kekuasaan berlepas tangan, membalik badan, menutup mata dan telinga, berpura-pura tidak tahu, karena mereka mendapatkan keuntungan dari rangkaian peristiwa itu. Melemahnya KPK menjadi advantage bagi elite—kepentingan mereka tidak akan mudah terganggu.

Jumat, 21 Mei 2021 06:04 WIB

KPK-75: Disekolahkan lagi Biar Sibuk Belajar?

Ada ide dari Presiden Jokowi: 75 pegawai KPK disekolahkan lagi agar wawasan kebangsaannya meningkat. Bila saran ini diikuti, para pegawai ini akan sibuk belajar dan ujian, sehingga tidak akan sempat menangani kasus-kasus korupsi, apa lagi yang kakap.

Selasa, 18 Mei 2021 13:10 WIB

Berfaedahkah Kehadiran Dewan Pengawas KPK?

Kini, di tengah situasi seperti sekarang, bahkan ketika pemerintah dan DPR tidak berpendapat apapun mengenai apa yang sedang terjadi di KPK, apakah para anggota Dewan Pengawas masih merasa mampu menyelamatkan KPK? Masihkah berfaedah kehadiran Dewas? Masih tegakkah integritas para anggotanya menghadapi situasi krusial seperti sekarang?

Kamis, 29 April 2021 14:24 WIB

Menggerogoti Integritas, Merapuhkan KPK

Integritas merupakan aset yang sangat mahal bagi institusi apapun, jika bukan yang termahal. Bila institusi KPK semakin keropos dan rapuh, masihkah ada yang percaya bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini akan berjalan dengan semestinya?

Sabtu, 2 Mei 2020 19:49 WIB

May Day dan Penderitaan Buruh di Bulan Ramadan

Bulan yang penuh berkah, ternyata menjadi keprihatinan dan penderitaan bagi para buruh

Minggu, 22 Desember 2019 16:03 WIB

Sangkar Emas untuk Dewan Pengawas?

Akankah para anggota Dewan Pengawas itu hanya bakal menjadi peredam kegelisahaan rakyat? Ataukah mereka sungguh-sungguh mampu mengelola wewenangnya untuk, dalam istilah Prof Syamsudin Haris, menyelamatkan KPK? Ataukah mereka secara tidak sadar tengah memasuki sangkar emas?

Selasa, 12 November 2019 18:21 WIB

Sikap Jokowi Soal KPK dan Kisah Anak Menteri Hukum

Pengusaha muda Yamitema Laoly memang sejauh ini hanya dipanggil sebagai saksi berkaitan dengan kasus suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Tepatnya, ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Ansyari yang dituduh menyetor duit ke Wali Kota. Hanya, kisah Yamitema atau Tema Laoly sebetulnya cukup penting.

Rabu, 25 September 2019 21:20 WIB

Benarkah Dewan Pengawas KPK Boleh Jadi Komisaris Perusahaan?

Mengapa dewan pengawas yang secara tak langsung merupakan pimpinan tertinggi KPK diberi kelonggaran luar biasa? Bagaimana mengawasi gerak-gerik mereka di lapangan? Apakah maksudnya nanti akan ada lagi pengawas dewan pengawas? Inilah yang mesti diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah, tentunya juga wakil rakyat di parlemen. Jangan sampai keraguan internal KPK dan publik selama ini menjadi nyata bahwa inisiasi merevisi UU KPK demi mengacaukan proses penegakan hukum, khususnya urusan pemberantasan korupsi.

Sabtu, 7 September 2019 19:40 WIB

Nasib KPK, Hidup Segan Mati Tak Mau

Penyerahkan 10 nama Calon Pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi ke DPR, dan bersamaan dari arah sebaliknya, penyerahan RUU KPK dari DPR ke Presiden, memberi makna kedua institusi tersebut saling menguatkan mengkebiri KPK, dijadikan hidup segan mati tak mau.

Kamis, 22 Agustus 2019 16:58 WIB

Ormas yang Mengemas Pancasila

Sikap tak berkompromi terhadap organisasi masyarakat (ormas) beraliran apapun juga --keagamaan, sosial budaya, HAM, ekonomi dan lainnya-- yang menolak Pancasila adalah kebijakan yang tepat.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Gudeg Yu Djum: Legenda Kuliner Yogyakarta

yogyakarta kerap disebut sebagai "kota gudeg". Beragam aneka gudeg tersedia di semua tempat. Salah satu yang paling legendaris, adalah Gudeg Yu Djum.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Bolehkah Hakim “Ultra Petita” dalam Putusan Pengujian Undang

Karena pada hakikatnya, tujuan reformasi hukum tidak lain dan tidak bukan adalah kemaslahatan masyarakat.

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

#SayaMuslimIndonesia

Saya memilih tagar#SayaMuslim Indonesia daripada tagar#SayaPancasila karena saya ingin menempati Islam sebagai Way of Life

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Mengundi Nasib Lembaga Antirasuah

Keberadaan lembaga antirasuah saat ini seakan sedang menunggu nasib, dikebiri hak-haknya atau dibubarkan

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pelecehan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh 'Belok Kiri.Fest'

Pelecehan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di lakukan didalam acara “BelokKiri.Fest” sangat melukai hati Warga Negara Indonesia