Lagi-lagi ketidaktahuan Benny Wenda dan Vanuatu tentang etika dan protokol diplomasi internasional mempermalukan diri mereka di mata dunia internasional.
Baru-baru ini, beberapa media melaporkan adanya Penyerahan Petisi Rakyat Papua Barat oleh Beny Wenda kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Petisi tersebut diklaim sepihak oleh Benny Wenda telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang-orang Papua. Sampai saat ini Benny Wenda tidak pernah secara detail menjelaskan isi petisi tersebut.
Perlu diingat, bahwa Benny Wenda adalah pelaku kriminal. Pada tahun 2002, di pengadilan Benny terbukti secara sah menjadi otak pembunuhan seorang polisi dari etnis Sentani dan aksi pembakaran sebuah kantor polisi di Abepura setahun sebelumnya. Ia kemudian kabur dari penjara, menyeberang ke PNG dan mendapat suaka dari Inggris.
Ternyata hidup mewah dalam pelariannya di Oxford, Inggris, tidak membuat ia lepas dari perilaku kriminal. Melakukan manipulasi dan aksi tipu-tipu sepertinya sudah mendarah daging dalam diri Benny Wenda.
Kali ini ia melakukan permufakatan jahat dengan delegasi Vanuatu untuk menipu Komisioner Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet. Mereka menyusupkan Benny Wenda dalam rombongan delegasi Vanuatu saat pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review) Vanuatu oleh Dewan HAM PBB di Jenewa pada Jumat (25/1) lalu.
Alih-alih mendapat simpati internasional, justru aksi manipulatif yang dilakukan Benny Wenda “dengan bantuan” Vanuatu semakin membuka mata PBB dan publik internasional bahwa Benny Wenda dengan organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah manipulator besar yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Aksi menipu Komisioner KT-HAM ini jelas melecehkan PBB dan sangat bertentangan dengan etika dan protokol internasional.
Sesungguhnya Benny Wenda dan Vanuatu telah menunjukkan “kelas” nya dalam berdiplomasi, bahwa mereka tidak menghargai PBB dan tataran diplomasi di level internasional. Namun pesan yang paling jelas ditangkap oleh publik internasional dari peristiwa ini adalah : Benny Wenda adalah seorang manipulator !!!
Tentunya insiden memalukan ini membuka mata publik internasional bahwa Benny Wenda bukanlah seorang yang dipercaya. Angka 1,8 juta tandatangan pun mulai banyak dipertanyakan publik. Mengingat saat ini jumlah penduduk Orang Asli Papua dewasa yang diklaim Benny sebagai penandatangan petisi belum mencapai angka 1,8 juta orang.
Proses pengumpulan tandatangan 1,8 juta orang yang disampaikan Benny berlangsung selama beberapa bulan pun sangat diragukan kebenarannya, mengingat wilayah Papua yang sangat luas dengan alam yang sangat sulit ditempuh. Terlebih lagi Benny Wenda tidak pernah diakui sebagai seorang pemimpin oleh elite Organisasi Papua Merdeka.
Bagi pendukung Papua Merdeka, tentunya aksi memalukan yang ditempuh Benny Wenda justru semakin membuat nama organisasi mereka semakin terpuruk. Belum hilang dari ingatan masyarakat internasional, pada awal bulan Desember 2018 lalu, sayap militer OPM mengklaim membunuh 19 masyarakat sipil pekerja PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan pada proyek strategis nasional Trans Papua.
Demi pembenaran, mereka menyebut bahwa pekerja-pekerja tersebut adalah anggota TNI. Namun klaim tersebut terbantahkan ketika media-media meliput dan berinteraksi dengan para keluarga korban yang membantah langsung informasi manipulatif dari juru bicara OPM, Sally Sambom.
Aksi Benny Wenda semakin menegaskan bahwa kampanye yang dilakukan pendukung Papua merdeka dengan memberikan informasi tentang adanya genocide terhadap masyarakat Papua selama ini pun bersifat manipulatif dan bertujuan membohongi publik. Kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh pendukung Papua merdeka justru terbongkar karena aksi seorang Benny Wenda.
Bukan tidak mungkin publik internasional justru mendesak PBB menjadikan OPM sebagai organisasi teroris internasional, mengingat kenyataan membuktikan bahwa mereka aktif melakukan teror pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua dan kerap memanipulasi data dan fakta demi kepentingan kelompoknya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara sayap militer (TPN-OPM) dan sayap diplomatik (ULMWP) dalam memperjuangkan tujuan mereka. Benny Wenda sering mengecam aksi teror terhadap masyarakat sipil yang dilakukan TPN-OPM yang menurutnya menghancurkan langkah diplomatik ULMWP.
Di sisi berlawanan, para pemimpin sayap militer yang hidup dalam segala keterbatasan di hutan-hutan pedalaman sambil menghindari pengejaran pihak keamanan melihat jelas bahwa elite ULMWP hidup nyaman penuh kemewahan di luar negeri dengan menikmati bantuan-bantuan finansial dari lembaga swadaya asing hanya dengan melempar informasi kebohongan dan manipulatif tentang Papua.
Itulah sebabnya mengapa Benny Wenda tidak pernah diakui oleh pendukung Papua merdeka di Papua sebagai pemimpin mereka. Bagi mereka, Benny Wenda dan elite ULMWP hanyalah pembual yang mengambil keuntungan pribadi atas aksi TPN-OPM. Di sisi lain, masyarakat Papua terus menjadi korban atas egoisme ke dua kelompok tersebut.
Aksi teror TPN-OPM telah memberikan stigma buruk terhadap kondisi keamanan Papua di mata masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemunculan TPN-OPM di beberapa wilayah di Papua jelas menghambat program pembangunan yang telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Tentunya ini akan berimbas pada keengganan para investor untuk melakukan investasi di Papua dan juga membuat banyak wisatawan mempertimbangkan kembali Papua sebagai destinasi wisatanya.
Banyak orang asli Papua yang mulai bosan dengan isu “Papua Merdeka” ketika mereka melihat langsung bahwa orang-orang yang selalu meneriakkan isu tersebut justru tidak pernah berbuat aksi nyata untuk mensejahterakan orang Papua. Malahan aksi teror dan aksi manipulasi yang dilakukan baik oleh TPN-OPM dan ULMWP cenderung membuat citra negatif Papua.
oleh: Elwan Loanindo, Kontributor Otoritasnews Jayapura
Ikuti tulisan menarik Steven K lainnya di sini.
