Tim Mawar Disebut-sebut, DPP GMNI Minta KSAD Ambil Sikap

Rabu, 12 Juni 2019 09:41 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Nama “Tim Mawar” kembali mencuat setelah beredarnya laporan investigasi Tempo yang menemukan sejumlah fakta keterkaitan mantan anggota “eks-Tim Mawar” dalam aksi kerusuhan 22 Mei yang lalu. Laporan investigasi tersebut menyorot keterlibatan eks anggota Tim Mawar yang bernama Fauka Noor Farid yang diduga menggerakkan massa terkait rusuh sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei.

Nama Tim Mawar kembali mencuat setelah beredarnya laporan investigasi Tempo yang menemukan sejumlah fakta keterkaitan mantan anggota “eks-Tim Mawar” dalam aksi kerusuhan 22 Mei yang lalu. Laporan investigasi tersebut menyorot keterlibatan eks anggota Tim Mawar yang bernama Fauka Noor Farid yang diduga menggerakkan massa terkait rusuh sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei. Penegak hukum juga telah menetapkan sejumlah purnawirawan TNI-Polri, terutama yang berpangkat perwira tinggi sebagai tersangka dalam beberapa kasus pelanggaran hukum. Mantan Komandan Kopassus, Soenarko, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Sedangkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen, menjadi tersangka dugaan makar. Serta mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Muhammad Sofyan Jacob juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP GMNI Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Arjuna Putra Aldino berpendapat pentingnya pernyataan sikap dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) untuk menjernihkan opini publik terkait dugaan keterlibatan mantan anggota Tim Mawar dalam aksi kerusuhan 22 Mei.

“Tim Mawar identik dengan TNI-AD, maka perlu pernyataan sikap dari KSAD untuk menjernihkan informasi yang beredar agar tidak merugikan nama baik satuan atau TNI secara keseluruhan. Karena secara resmi riwayat Tim Mawar dalam TNI sudah selesai”, ungkap Arjuna

Apalagi menurut Arjuna, beredar informasi di media sosial ada pihak yang mengkait-kaitkan kasus ini dengan jiwa korsa TNI, dimana upaya itu bisa berdampak buruk baik bagi penegakan hukum yang sedang berjalan maupun citra TNI di mata publik.

“Yang ditakutkan ada pihak yang memprovokasi dengan mengkaitkan kasus ini dengan jiwa korsa TNI. Tentu ini salah kaprah. Maka perlu pernyataan sikap untuk meluruskan dan menegaskan”, tambah Arjuna

Maka, Arjuna juga menambahkan pernyataan sikap dari KSAD sangat penting untuk meneguhkan kembali loyalitas tunggal TNI kepada Negara, profesionalitas TNI sebagai garda terdepan pertahanan nasional.

“Pernyataan sikap KSAD juga penting untuk meneguhkan kembali loyalitas tunggal TNI pada Panglima Tertinggi, pada supremasi sipil” kata Arjuna

Karena tidak menutup kemungkinan penangkapan sejumlah purnawirawan berpangkat perwira tinggi akan membawa pengaruh psikologis pada anggota TNI aktif terutama mantan anak buah atau orang yang pernah dekat.

“Tentu, penangkapan purnawirawan itu berpengaruh pada psikologis anggota. Maka pernyataan sikap perlu untuk menegaskan posisi TNI sebagai alat pertahanan negara. Seperti apa yang dikatakan Bung Karno, TNI tidak boleh diombang-ambingkan oleh politik. Politik TNI adalah politik negara”, tutup Arjuna Putra Aldino, Ketua DPP GMNI Bidang Kaderisasi dan Ideologi

Bagikan Artikel Ini
img-content
arjunaputra aldino

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Viral

Lihat semua